Ini dia. IMF termasuk kekuatan yang mempengaruhi jalannya
pemerintahan di Indonesia. Siapa yang tidak takjub, IMF
terbukti mampu membuat Jokowi secara sadar dan tanpa tekanan
meniru resep IMF, sekalipun mengakibatkan APBN jeblok
lantaran ngotot menggenjot infrastruktur.
--- jetaimemucho1@... wrote:
Sri Mulyani, Jokowi dan Resep IMF
8 Desember 2016 Presiden Joko Widodo berdialog dengan Direktur Pelaksana Dana
Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde [Foto: istimewa]Koran Sulindo –
Takjub. Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji paket kebijakan ekonomi
yang dikeluarkan pemerintah Joko Widodo dalam setahun terakhir. Paket kebijakan
ekonomi yang disebut meniru resep Dana Moneter Internasional (IMF).Rasa takjub
Sri itu antara lain karena Jokowi menirunya tanpa tekanan. Dan paket kebijakan
Jokowi itu nyaris sama dengan resep pemulihan krisis ekonomi yang disodorkan
IMF kepada Presiden Soeharto pada 1997/1998. Celakanya, setelah mengikuti
resep itu, ekonomi Indonesia justru kian terpuruk hingga hari ini.Kendati
demikian, Sri tetap takjub dan memujinya. Hanya karena Jokowi melakukannya
tanpa tekanan dari lembaga pemberi kredit baik IMF maupun lembaga keuangan
internasional lainnya. Benarkah?Selain pembangunan “Poros Maritim Dunia”,
Jokowi juga menetapkan infrastruktur sebagai salah satu program unggulan.
Tidak heran, pada 2017 total alokasi anggaran infrastruktur di Anggaran
Pendapatan Belanja Negara mencapai Rp 387,3 triliun.Di luar itu, pemerintah
telah menetapkan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp
4.800 triliun hingga 2019. Sedangkan pemerintah hanya memiliki kemampuan
sekitar Rp 1.131 triliun. Dengan demikian, ada kekurangan dana yang cukup
besar.Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II,
banyak menjerat berbagai negara dengan utang untuk memulihkan negerinya yang
hancur akibat perang. Hingga 2014, dana yang tersedia untuk pembangunan
infrastruktur secara global meningkat tajam mencapai US$ 24,2 miliar atau naik
45 persen dari tahun sebelumnya.Untuk itu, Bank Dunia lantas membentuk skema
Publik Private Partnership (PPP) dengan mengumpulkan pemerintah, lembaga
pembangunan dan investor swasta untuk mendanai proyek infrastruktur global.
Lalu, lembaga itu kemudian dikenal dengan Global Infrastructure Facilities
(GIF) yang berada di bawah Bank Dunia. Lembaga ini menjadi “persekutuan”
negara-negara pemberi kredit, bank pembangunan multilateral dan swasta seperti
Citibank, HSBC, DBS Bank, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lain sebagainya untuk
bersama-sama membiayai pembangunan infrastruktur lewat skema PPP ke berbagai
negara.Tujuan utamanya adalah pasar yang sedang berkembang (emerging market)
dan negara yang dianggap sedang tumbuh (emerging country) seperti kawasan
Asia-Pasifik maupun negara-negara seperti Tiongkok, India, Bangladesh, Brasil,
Afrika Utara maupun Indonesia yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar
sekitar US$ 1 triliun untuk lima tahun. Asia-Pasifik menjadi salah satu pusat
proyek pembangunan infrastruktur dunia dan hampir 50 persen dana infrastruktur
dunia berada di kawasan ini.Bank Dunia melalui International Finance
Coorporation (IFC) pernah menyebutkan, jika Indonesia ingin terus bersaing
sebagai negara yang tumbuh secara ekonomi, maka proyek infrastrukur sangat
penting sebagai jawaban untuk membuka sumbatan kran investasi yang selama ini
menghambat akibat jeleknya infrastruktur di Indonesia. Bersama Bank Dunia, IFC
menyalurkan utang sebesar US$ 12 miliar untuk empat tahun. Di luar itu
tiap-tiap lembaga tersebut telah menggelontorkan US$ 1 miliar pada tahun ini.
IFC pula yang kemudian memberi modal kepada Jokowi untuk menghimpun dana ke
dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur bernama PT Sarana Multi Infrastruktur
(perusahaan yang juga memperoleh pembiayaan dari dana yang terkumpul dalam
BPJS), yang juga akan dikelola Pusat Investasi Pemerintah.Dengan demikian, bisa
dipastikan sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur Indonesia akan terus
bertambah. Antara lain, berasal dari Indonesia Infrastructure Fund, Japan Bank
For International Cooperation, ADB, Bank Dunia hingga yang terbaru AIIB siap
membiayai proyek infrastruktur yang tersebar di Indonesia.Kembali kepada Sri
Mulyani yang takjub akan reformasi kebijakan ekonomi Jokowi. Ia menilai
reformasi kebijakan Jokowi dalam berbagai bidang sukses dan sangat disiplin
kendati merupakan resep IMF pada 1997/1998. Ia menyebutnya sebagai warisan yang
bagus.“Saya tidak pernah melihat di negara manapun yang lepas dari program IMF,
bisa sangat sukses melakukan reformasi kebijakan dengan sangat disiplin.
Biasanya banyak negara yang melakukan reformasi kebijakan karena tekanan IMF,
karena keuangan negara itu tengah berdarah-darah dan mereka butuh bantuan IMF,”
kata Sri seperti dikutipcnnindonesia.com dalam acara International Forum on
Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).IMF
melalui penelitinya yang melawat ke Indonesia pada November lalu, juga memuji
kinerja ekonomi Indonesia di bawah Jokowi. Dalam laporan yang dimuat di laman
resminya, IMF mencatat keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi antara lain
pencabutan subsidi BBM pada 2015, program infastruktur, deregulasi, membuka
kran investasi swasta asing maupun dalam negeri dan aturan baru soal penetapan
upah minimum. IMF juga mencatat perlunya melanjutkan reformasi struktural untuk
mendukung pertumbuhan dan investasi swasta.Pemerintah Jokowi kenyataannya
sangat mendukung skema yang telah ditetapkan itu. Makanya, ia membentuk Komite
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas yang bertugas sebagai Project
Manajemen Office dalam proyek prioritas infrastruktur. Ia juga menjamin
ketersediaan tanah bagi investasi infrastruktur sekaligus jaminan atas berbagai
investasi berbagai sektor.Tidak perlu heran juga, mengapa berbagai paket
kebijakan ekonomi Jokowi lalu berisi skema-skema untuk mempermudah investasi
dan menjaminnya untuk bisa segera beroperasi di Indonesia. Atas fakta itu,
pernyataan Sri Mulyani soal reformasi kebijakan ekonomi Jokowi dikeluarkan
tanpa tekanan IMF maupun lembaga keuangan internasional menjadi tidak tepat.
Sri akan tetapi benar untuk satu hal, Jokowi memang tidak didikte, namun,
memilih mengabdi kepada kepentingan para investor terutama pemodal asing.[KRG]
