http://ambonekspres.fajar.co.id/2017/01/04/prospek-ekonomi-maluku-2017/
Prospek Ekonomi Maluku 2017 Editor Redaksi Ameks Publish 4 January 2017 @02:05 AMBON, AE– Jika tahun 2016 dimulai dengan optimisme dalam hal pemulihan ekonominya, maka tahun ini, 2017, dimulai dengan rasa cemas. Kecemasan ini linier dengan beberapa guncangan sosial politik global, yang akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh terintegrasinya perekonomian nasional dalam sistem ekonomi global sehingga sedikit saja gejolak yang terjadi, utamanya negara-negara yang menjadi pusat kapitalisme dunia, maka resonansinya akan segera menjalar hingga ke Indonesia. Dalam hal ini, jika sistem fiskal nasional menjadi terdistorsi akibat guncangan ekonomi global tersebut maka arusnya akan segera mengalir hingga memukul wajah perekonomian daerah. Ini adalah mekanisme yang memang tidak bisa dihindari sebagai konsekwensi dari pilihan para politisi kita pada sistem ekonomi pasar. Beberapa guncangan sosial politik global tersebut antara lain, keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa yang populer dengan akronim Brexit. Akibat goncangan Brexit, seperti yang diungkap Manggi Habir, 2016 (Kontributor Tempo), para ekonom mulai kesulitan memproyeksikan keadaan ekonomi tahun 2017. Akibat hengkangnya Inggris dari Uni Eropa, poundsterling terpuruk ke titik terendah setelahnya. Masalah bertambah karena sentimen ini seperti wabah yang dengan segera tersebar di penjuru Uni Eropa lainnya. Keutuhan kawasan Eropa dan mata uang euro mulai dipertanyakan. Bagi Indonesia, stabilitas di kawasan Uni Eropa tentu merupakan instrumen penting mengingat kawasan ini merupakan mitra ekonomi besar. Guncangan lainnya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Pengusaha dan politikus yang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial ini telah berjanji untuk mengurangi arus perdagangan internasional,terutama antara Amerika dengan negara-negara ekonomi besar dunia. Beberapa guncangan ekonomi global di atas dapat mempengaruhi secara signifikan perekonomian nasional, sehingga sebagai daerah yang ekonominya masih tergantung pada perekonomian nasional, maka Maluku harus bersiap untuk menerima efek buruk dari guncangan tersebut. Dapat disebutkan bahwa perekonomian Maluku masih lemah, belum mandiri dan rentan terhadap distorsi dari luar. Itulah sebabnya, pembenahan secara mendasar dan sistematik terhadap perekonomian daerah mendesak dilakukan. Dalam analisa kami, beberapa langkah berikut dapat direkomendasikan untuk ditempuh guna memperkuat postur perekonomian daerah dan membuatnya tahan banting. Pertama, pembenahan atas kondisi infrastruktur daerah. Sebagai daerah kepulauan, ciri utama yang menyertai Provinsi Maluku adalah minimnya infrastruktur. Ini hampir merata di semua sektor. Dapat disebutkan dalam hal ini adalah infrastruktur perhubungan (darat, laut, udara), telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, listrik, pertanian dan perkebunan, perumahan, dan lain-lain. Minimnya dukungan infrastruktur ini sekaligus menandai akan masih terisolasinya sebagian besar daerah terpencil, yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Dalam sebuah laporan baru-baru ini disebutkan bahwa untuk membangun infrastruktur jalan saja, Maluku butuh hingga Rp. 9 triliun per tahun untuk mencapai status jalan mantap. Padahal jumlah APBD Maluku hanya ada di kisaran Rp. 2 triliun. Untuk menutupi pembiayaan sebesar itu, pemerintah daerah Provinsi Maluku harus memaksimalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana terdapat salah satu klausul di dalamnya yang menghendaki perlakuan secara khusus kepada daerah berciri kepulauan. Terdapat bonus fiskal yang besar dalam perlakuan tersebutjika pemerintah daerah serius menuntut hak Maluku sebagai daerah kepulauan. Kedua, fokus mengatasi kemiskinan di desa. Sebagaimana diketahui bahwa Maluku merupakan salah satu kantong kemiskinan nasional tertinggi, dimana sebaran kemiskinan tersebut banyak terkonsentrasi di pedesaan. Dalam dua tahun terakhir (2014 dan 2015), dari total kemiskinan di Maluku, banyak diantaranya yang disumbangkan dari desa dengan presentasi 25,49 persen (2014) dan meningkat menjadi 26,70 persen (2015). Pada saat yang sama kota hanya menyumbangkan tingkat kemiskinan sebesar 7,35 persen (2014) dan menjadi 7,83 persen (2015). Fenomena ini dapat pahami sebagai bentuk lain dari adanya masalah dalam upaya membangun desa. Kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana pembangunan setiap desa hingga Rp. 1 miliar per desa harus diperkuat oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan sumber daya manusia di desa yang handal dan akuntabel. Dengan dana sebesar itu saja, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengentaskan kemiskinan dari seluruh desa di Maluku. Jika di tahun-tahun mendatang kemiskinan masih mewabah di pedesaan maka itu adalah sesuatu yang kebangetan. Ketiga, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini adalah isu yang lama diabaikan. Setiap tahun, kebanyakan perumus kebijakan di daerah lebih fokus pada bagaimana meningkatkan sumber penerimaan transfer dana dari pemerintah pusat melalui skema dana perimbangan. Dalam jangka panjang, menggantungkan pembiayaan pembangunan daerah pada dana perimbangan adalah tidak baik dan meninabobokan. Sebab Maluku punya kapasitas dan sumber daya yang memenuhi syarat untuk menggali sumber-sumber pembiayaan lokal. Perlu ada cara pandang yang revolusioner dalam menatakelola sumber-sumber penerimaan yang bersumber dari daerah. Hal ini dapat dimulai dengan membenahi secara mendasar beberapa Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini tidak berkontribusi positif atau malah membebani keuangan daerah. Di kebanyakan daerah lain, BUMD merupakan simbol dan kebanggaan sekaligus merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Ini disebabkan karena BUMD-BUMD tersebut memang dikelola secara baik, profesional dan transparan. Sumbangsinya bagi penerimaan daerah bisa mencapai lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah. Fenomena BUMD di Maluku ini harus segera dipulihkan dan itu harus dimulai dari adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk membenahinya. Keempat, meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah daerah. Ini bukan isu baru. Dalam banyak kajian telah ada temuan yang merepresentasikan hubungan erat antara birokrasi yang sehat dengan pertumbuhan ekonomi atau dengan kemajuan daerah secara keseluruhan. Kajian atas peran birokrasi ini kemudian melahirkan istilah ekonomi kelembagaan. Secara singkat dapat disebutkan bahwa semakin baik tata kelola pemerintahannya maka akan semakin akseleratif pertumbuhan ekonominya dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa maju tidaknya daerah sangat tergantung dari seberapa baik tata kelola birokrasinya. Kita berharap bahwa birokrasi di Maluku dapat segera bertransformasi dan menjadi bagian integral dari kemajuan daerah. Hal itu dapat diwujudkan dengan memperbaiki serapan anggaran pembangunan yang selama ini belum maksimal serta menjadi bagian ikut memperlambat pertumbuhan daerah. Selain itu, birokrasi dituntut untuk ikut menerapkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Itulah beberapa langkah yang dapat ditempuh guna mewujudkan ekonomi Malukuyang mandiri dan tahan banting terhadap gejolak perekonomian nasional dan global. Kita berharap agar tahun 2017 ini menjadi masa dimana Maluku makin maju, bermartabat dan mandiri. Bukankah demikian?
