https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/30/078841090/bahas-pelanggaran-ham-berat-wiranto-
undang-komnas-ham
Bahas Pelanggaran HAM Berat, Wiranto
Undang Komnas HAM
Senin, 30 Januari 2017 | 14:31 WIB
* share facebook <javascript:void(0)>
* share twitter <javascript:void(0)>
* share google+ <javascript:void(0)>
* share pinterest <javascript:void(0)>
Bahas Pelanggaran HAM Berat, Wiranto Undang Komnas HAM
Aktifis HAM Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK) Sumarsih
(tengah) dan Suciwati (kanan) menerima penghargaan dari Ketua Umum MURI
Jaya Suprana (kiri) dalam aksi Kamisan ke-477 di depan Istana Merdeka,
Jakarta, 19 Januari 2017. Penghargaan rekor dunia tersebut diberikan
kepada pelaku aksi diam kamisan yang terus berjuang menuntut pemerintah
menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tanpa putus selama sepuluh
tahun. ANTARA FOTO
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) diagendakan bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan Wiranto, Senin siang ini. "Kami mendapat undangan dari Menko,
hari ini, pukul 14.30, agendanya pembahasan kasus pelanggaran HAM
berat," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis saat dikonfirmasi, Senin,
30 Januari 2017.
Nur enggan menyebutkan secara rinci dugaan pelanggaran HAM berat yang
akan dibahas. Meskipun begitu, dia memastikan diri hadir dalam pertemuan
itu.
Baca:
Aksi Kamisan Seberang Istana, Ingatkan Tuntaskan Kasus HAM
<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/20/078837934/aksi-kamisan-seberang-istana-ingatkan-tuntaskan-kasus-ham>Istana
Sudah Terima Fotokopi Dokumen TPF Munir
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/27/078815477/istana-sudah-terima-fotokopi-dokumen-tpf-munir>Menurut
dia, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat juga akan hadir bersama sejumlah
komisioner, seperti Roy Chatul Aswidah, Siti Noor Laila, dan Muhammad
Nurkhoiron.
Baca juga:
Pemerintah Pilih Nonyudisial untuk Pelanggaran HAM Masa Lalu
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/01/078808820/pemerintah-pilih-nonyudisial-untuk-pelanggaran-ham-masa-lalu>Komnas
HAM Minta Wiranto Lanjutkan Penyelesaian Kasus HAM
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/28/078791489/komnas-ham-minta-wiranto-lanjutkan-penyelesaian-kasus-ham>Saat
ditanya mengenai kemungkinan membahas rencana pemerintah membentuk Dewan
Kerukunan Nasional (DKN), Nur tak bisa memastikan. "Kami belum tahu,
saya akan ikut hadir."
Komnas HAM sebelumnya mempertanyakan urgensi pemerintah membentuk DKN,
badan yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik horizontal secara adat
itu. Pasalnya, sudah ada mekanisme nonyudisial yang jelas pada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Komnas HAM justru mendorong pemerintah memperkuat upaya penegakan hukum,
yang selama ini dinilai masih lemah.
*YOHANES PASKALIS*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
