Direktur imparsial al araf: Pembiaran persoalan HAM, menurutnya akan berimplikasi pada rusaknya iklim demokrasi.
Nesare: betul HAM ini perlu ditindaklanjuti. Sangat penting untuk demokrasi. Harus diingat Indonesia itu banyak masalah. Terutama warisan masalah yang memang dibiarkan oleh rezim2 sebelumnya. Masalah HAM itu sudah dari dulu adanya terutama pembunuhan massal 1965. Tidak ada yang berani membuka dan membicarakannya. Bayangkan masalah pembunuhan massal saja dibiarkan begitu saja. Apalah artinya korupsi, petrus, lampung, tanjung periuk, semanggi, trisakti dll? HAM ini persoalan besar bagi Indonesia. Perlu terus dibicarakan supaya bangsa Indonesia mengerti dan maklum sejarah bangsanya. Sekarang ini problem menjadi lebih kompleks karena akumulasi masalah2 yg sudah lama mengendap dan didiamkan saja. Sekarang dengan dibukannya keran demokrasi dan otonomi daerah, jadilah pemerintah pusat berkurang kekuasaannya. Ini pilihan bangsa Indonesia. Impak yang ditimbulkan akan harus ditanggulangi bersama. Ini masalah bersama dan harus dibicarakan bersama. Jadi HAM itu hanyalah sebagian masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini. kalau semua masalah harus diselesaikan langsung oleh seseorang dan harus diselesaikan pada saat tertentu, itu mintanya kebangetan seperti minta dewa yg ngurus Indonesia. Pelan2lah, sabarlah. Berbangsa dan bernegara itu tidak harus menang sendiri. Kalau yg kiri mau menang sendiri. Begitu juga yg kanan dan yg tengah maunya menang sendiri juga, kekuatan Indonesia akan terpecah belah shg gampang sekali dikerjain oleh orang asing. Ada tujuan bersama dalam mendirikan NKRI itu. Ini adalah tujuan nasional bukan tujuan pergolongan/kelompok. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Monday, February 6, 2017 6:30 AM To: temu_eropa <temu_er...@yahoogroups.com> Cc: GELORA45 <GELORA45@yahoogroups.com>; JKI <jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com>; LISI <l...@yahoogroups.com>; Watch Indonesia! <watchindone...@watchindonesia.org> Subject: [GELORA45] WG: Istana Tuntaskan Kejahatan HAM dalam Paket Kebijakan Hukum " .. Direktur Imparsial Al Araf menilai agenda pemenuhan hak asasi manusia di era Jokowi mengalami kemunduran. Ia berkata, Jokowi berada di lingkungan yang sarat sosok anti-HAM. “Presiden harus keluar dari kungkungan atau tekanan dalam lingkaran politik yang mempunyai persoalan terkait HAM,” kata Araf, Rabu lalu. Pembiaran persoalan HAM, menurutnya akan berimplikasi pada rusaknya iklim demokrasi. Padahal, masyarakat berharap pemerintah mendorong implementasi HAM dan reformasi sektor keamanan. . " International People's Tribunal 1965 schrieb am 19:27 Dienstag, 31.Januar 2017: admin posted: "Prima Gumilang & Christie Stefanie, CNN Indonesia Jumat, 21/10/2016 14:14 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengesampingkan perkara hak asasi manusia dalam dua tahun pertama pemeri" New post on International People's Tribunal 1965 <http://s0.wp.com/i/emails/blavatar.png> <http://www.tribunal1965.org/id/?author=6> <http://www.tribunal1965.org/id/istana-tuntaskan-kejahatan-ham-dalam-paket-kebijakan-hukum/> Istana Tuntaskan Kejahatan HAM dalam Paket Kebijakan Hukum by <http://www.tribunal1965.org/id/?author=6> admin Prima Gumilang & Christie Stefanie, CNN Indonesia Jumat, 21/10/2016 14:14 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengesampingkan perkara hak asasi manusia dalam dua tahun pertama pemerintahannya. Teten berkata, mekanisme penyelesaian seluruh persoalan kejahatan HAM masa lalu akan diatur dalam paket kebijakan hukum yang sedang disusun. "Pemerintah tidak punya konflik kepentingan menyelesaikan masalah HAM. Menyangkut pembuktian, bisa diselesaikan secara yudisial atau nonyudisial," kata Teten di Jakarta, Jumat (21/10). Menurut Teten, penuntasan perkara HAM masa lalu memakan waktu karena setiap kasus memerlukan pendekatan khusus. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto nanti akan memimpin upaya penyelesaian tersebut. Mengutip Jokowi, Teten menyebut persoalan HAM bukan hanya berkaitan dengan politik, tapi juga kesetaraan ekonomi, sosial, dan budaya. Jokowi pun disebutnya fokus membangun infrastruktur publik di Indonesia bagian timur dan penyeragaman harga bahan bakar minyak. "Ketika berdialog dengan masyarakat, presiden sering disampaikan masalah ekonomi. Saya kira hak ekonomi dan sosial penting diperhatikan," ucap Teten. Terpisah, Direktur Imparsial Al Araf menilai agenda pemenuhan hak asasi manusia di era Jokowi mengalami kemunduran. Ia berkata, Jokowi berada di lingkungan yang sarat sosok anti-HAM. “Presiden harus keluar dari kungkungan atau tekanan dalam lingkaran politik yang mempunyai persoalan terkait HAM,” kata Araf, Rabu lalu. Pembiaran persoalan HAM, menurutnya akan berimplikasi pada rusaknya iklim demokrasi. Padahal, masyarakat berharap pemerintah mendorong implementasi HAM dan reformasi sektor keamanan. Pekan ini Kantor Staf Presiden menerbitkan laporan setebal 72 halaman bertajuk Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK. Namun penyelesaian pelanggaran HAM tidak masuk dalam tiga fokus utama dan delapan topik khusus. Sementara itu, seperti tercantum dalam dokumen Nawacita, Jokowi-JK berjanji untuk menuntaskan kasus HAM yang hingga saat ini terus menjadi beban sosial-politik bangsa. Pada draf target kerja yang disusun sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden itu menyebut sejumlah kasus, yaitu Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965. (abm/agk) Sumber http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161021133207-20-167015/istana-tuntaskan-kejahatan-ham-dalam-paket-kebijakan-hukum/ <http://www.tribunal1965.org/id/?author=6> admin | October 21, 2016 at 2:20 pm | Tags: <http://www.tribunal1965.org/id/?taxonomy=post_tag&term=wiranto> Wiranto | Categories: <http://www.tribunal1965.org/id/?taxonomy=category&term=kliping> kliping | URL: <http://wp.me/p5t26j-pv> http://wp.me/p5t26j-pv <https://subscribe.wordpress.com/?key=5014a2d5f513a587d8a087bf8b150204&email=arif_harsana%40yahoo.com&b=LsqzWx%269axwF6wN%2F3h%25-%7C%3FotHWhl2%7CQ-BOWx%7CVIh.YaSid.LxUn> Unsubscribe to no longer receive posts from International People's Tribunal 1965. Change your email settings at <https://subscribe.wordpress.com/?key=5014a2d5f513a587d8a087bf8b150204&email=arif_harsana%40yahoo.com> Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: <http://www.tribunal1965.org/id/istana-tuntaskan-kejahatan-ham-dalam-paket-kebijakan-hukum/> http://www.tribunal1965.org/id/istana-tuntaskan-kejahatan-ham-dalam-paket-kebijakan-hukum/ <http://pixel.wp.com/b.gif?blog=80801271&post=1581&subd=1965tribunal.org&ref=&email=1&email_o=jetpack&host=jetpack.wordpress.com>
