Bener partai politik punya andil bikin Indonesia rusak. Tetapi ini bukan sejak 2009. Sejak jaman soeharto pun sudah ada suara yg mengatakan seperti ini mis: kelompok petisi 50, interupsi brigjen bo’ink dll. Gus dur malahan pernah bilang “semua partai politik boleh menggunakan atribut nama gus dur tetapi PKB muhaimin Iskandar tidak boleh”.
Yang tidak benar adalah membebankan semua persoalan ke partai politik saja. Apalagi menyuruh parpol harus bertanggung jawab dan semua parpol harus dihukum. Kalau pertanggungjawaban dan hukuman akan bikin parpol Indonesia tambah rusak, kan artinya mau bikin NKRI bubar. Ya ini sangat tidak benar apalagi ente terus2an menyerang PDIP! Yang betul harusnya kesalahan2 parpol itu dibetulin, diperbaiki tanpa menghilangkan parpol di Indonesia. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Friday, March 24, 2017 3:43 AM To: [email protected] Subject: Re: [GELORA45] Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai,Masyarakat [1 Attachment] Sudah lama banyak orang partai mengaku seperti ini. Menjelang pemilu 2009 malah pada berjanji untuk berbenah mengingat suara Golput terus bertambah dan sering lebih banyak dari suara pemenang pemilu. Sialnya, partai-partai itu culas. Mereka bikin aturan yang tidak menghitung setiap pemilik hak suara. Akibatnya, suara Rakyat yang Golput dan sangat banyak itu tidak pernah dianggap sebagai faktor demokrasi. Karena semakin tidak dipercaya maka semua partai itu harus pertanggungjawabkan keadaan negara yang selama ini mereka kuasai. Keadaan yang semakin melenceng jauh dari cita-cita proklamasi. Semua partai itu harus dihukum, ditekan lebih keras supaya mereka mau berbenah dan betul-betul bekerja untuk Rakyat. Hukum partai secara keseluruhan. Jangan cuma ketuanya saja yang menghukum kader, apalagi hanya lantaran partainya kalah pemilu. Bagaimana negara nggak rusak, lha partainya kayak gerombolan mafia. --- j.gedearka@ <mailto:j.gedearka@> ... wrote: https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai- <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat> masyarakat <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat> Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat Kamis, 23 Maret 2017 | 09:29 WIB Ilustrasi DPR. ANTARA/Widodo S. Jusuf TEMPO.CO <http://tempo.co/> , Jakarta - Sejumlah lembaga survei menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin buruk. Akibatnya, masyarakat akan ogah memilih partai politik tanpa figur tepercaya serta antikorupsi untuk membawa perubahan bagi daerah atau negara. “Sebanyak 51,3 persen masyarakat menilai politik buruk,” ujar Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Survei dilakukan menyambut 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Metode yang digunakan adalah acak untuk menghitung 1.200 responden di 34 provinsi dengan angka margin of error sekitar 3 persen. Selain masalah politik, hasil sigi menyatakan masyarakat puas atas kinerja Jokowi-Kalla, tapi meminta perbaikan di sisi ekonomi, terutama lapangan pekerjaan. Baca: Survei: Menteri Susi Dinilai Publik Paling Baik Kinerjanya <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858702/survei-menteri-susi-dinilai-publik-paling-baik-kinerjanya> Qodari melanjutkan, masifnya ketidakpercayaan itu juga berdampak terhadap tingkat kedekatan masyarakat kepada partai. Sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai. “Efeknya, masyarakat juga tidak percaya kepada lembaga DPR,” ujarnya. Peneliti dari Indobarometer, Hadi Suprapto, menjelaskan, masyarakat semakin tidak percaya kepada partai karena banyak kader partai yang terjerat kasus hukum, termasuk korupsi. Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengatakan lembaganya juga pernah mengeluarkan hasil serupa pada Oktober tahun lalu, saat dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Salah satu hasilnya, ucap dia, tingkat kedekatan partai juga menurun. “Dari di atas 10 persen menjadi tinggal 9 persen,” ucapnya. Akibatnya, kata Sirajuddin, masyarakat ogah memilih partai ataupun legislator jika kondisi ketidakpercayaan tetap berlangsung hingga pemilu legislatif 2019. Apalagi, kata dia, ada gejala terbalik dari masyarakat akibat pemilihan kepala daerah yang menampilkan figur serta ketokohan. Sirajuddin memprediksi gejala ini akan menjalar ke pilpres karena partai berimplikasi langsung kepada setiap calon. Baca: Hasil Survei DPR Lembaga Terkorup, Zulkifli Hasan: Jadi Koreksi <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858735/hasil-survei-dpr-lembaga-terkorup-zulkifli-hasan-jadi-koreksi> Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membenarkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai semakin buruk. Alasannya, ucap dia, partai tidak bisa menampilkan transparansi keuangan kepada masyarakat. Partai, menurut dia, juga masih lebih fokus mencari kekuasaan dan kurang mempedulikan kepentingan masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan serta menjamin kesehatan. “Kami akui ini,” tuturnya. Begitu juga dengan DPR. Menurut Agung, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada DPR, yang merupakan cerminan partai. Selain karena ada kader yang terseret kasus hukum, seperti korupsi, ucap dia, produk undang-undang yang merupakan pekerjaan DPR pun semakin berkurang. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai dari dulu tidak pernah berubah. “Anggota Dewan perlu ditingkatkan kualitasnya agar kepercayaan publik lebih tinggi,” kata dia. Baca: Survei Indo Barometer: Popularitas AHY Bayangi Jokowi dan Prabowo <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/23/078858691/survei-indo-barometer-popularitas-ahy-bayangi-jokowi-dan-prabowo> Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan masalah ini terjadi karena partai kurang memperhatikan figur kader yang dicalonkan, kurang dekat dengan rakyat, dan kurangnya program yang menyentuh rakyat serta kebijakan yang pro-masyarakat. “Ini masalahnya dan harus diperbaiki,” ujar anggota DPR ini. Ihwal lembaga DPR yang buruk, kata dia, hal itu tidak berubah dan konsisten ketidakbaikannya. “Rakyat percaya figur dan kebijakan.” Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, enggan menanggapinya. Dia meminta hal itu ditanyakan ke menteri yang terkait. Begitu pun dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pesan aplikasi yang Tempo kirim hanya dia baca. AHMAD FAIZ
