http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/03/11440201/.jika.ditarik.tunai.kjp.akan.disalahgunakan.
"Jika Ditarik Tunai, KJP Akan
Disalahgunakan"
Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 03/04/2017, 11:44 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adriyanto, di Balai Kota DKI
Jakarta, Senin (20/6/2016).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
*JAKARTA, KOMPAS.com -* Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan
Adrianto, mengatakan saldo dalam Kartu Jakarta Pintar
<http://indeks.kompas.com/tag/kartu.jakarta.pintar> (KJP) rentan
disalahgunakan jika dapat ditarik tunai. Saat ini dana di KJP tak dapat
ditarik tunai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan itu.
"Ya kalau (KJP) ditarik tunai, ya pasti dong disalahgunakan," kata Sopan
kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/4/2017).
Dengan model transaksi non tunai, pemerintah dapat dengan mudah
mengawasi penggunaan dana KJP. Dana yang ada dalam KJP dapat digunakan
untuk membeli perlengkapan sekolah, bahan pokok, dan berbagai kebutuhan
lainnya.
"Kalau temuan (penyalahgunaan) ya kadang-kadang orang tuanya ikut
campur, /perintahin/ anak-anaknya /ngambil/ (tarik tunai KJP). Padahal
itu sudah enggak dibenarkan," kata Sopan.
Praktik lain adalah adanya toko-toko bersedia mencairkan dana KJP.
Syaratnya, ada komisi yang diberikan kepada si pemilik toko. Namun kini
hal itu sudah dapat diatasi.
Keluhan yang banyak sekarang adalah peserta didik belum menerima KJP
padahal mereka sudah mengajukan untuk menerima KJP.
"Memang Bank DKI perlu ekstra keras untuk segera memenuhi kartu-kartu
tersebut," kata Sopan.
Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama
<http://indeks.kompas.com/tag/basuki.tjahaja.purnama> atau Ahok
<http://indeks.kompas.com/tag/ahok> sebelumnya menyebutkan, KJP Plus
yang diusung oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan
tiga Anies Baswedan
<http://indeks.kompas.com/tag/anies.baswedan>-Sandiaga Uno
<http://indeks.kompas.com/tag/sandiaga.uno> dapat merusak mental warga,
terutama anak-anak. Pasalnya, dana yang terdapat dalam KJP dapat ditarik
tunai.
"KJP Plus merusak mental anak karena mau dikasih kontan, orang enggak
mau sekolah pun dikasih KJP. KJP itu justru mendorong orang untuk mau
sekolah, kami terbitkan KJP untuk mencegah orang putus sekolah," kata
Ahok <http://indeks.kompas.com/tag/ahok>, di kawasan Kedoya, Jakarta
Barat, 27 Maret 2017.
KJP yang dapat ditarik tunai, kata Ahok
<http://indeks.kompas.com/tag/ahok>, akan kerap disalahgunakan untuk
membeli rokok, handphone, atau disalahgunakan pihak lainnya. Sebab, dana
KJP seharusnya digunakan untuk keperluan sekolah dan membeli bahan pokok.
"Kalau belanja pakai KJP harus digesek (debet), supaya kami tahu
datanya. Ini harus mendidik," kata Ahok <http://indeks.kompas.com/tag/ahok>.
Anies sebelumnya menjelaskan, KJP Plus dapat digunakan oleh siswa
sekolah maupun anak putus sekolah. Ia berharap, KJP Plus bisa digunakan
oleh anak putus sekolah untuk membiayai kursus keahlian.
"Mereka bisa gunakan data dari KJP Plus untuk ikut kursus pelatihan dan
mengambil paket A,B,C sehingga mereka memiliki pendidikan setara
formal," kata Anies, saat menemui warga di Pademangan Barat, Jakarta
Utara, pada 13 Desemeber 2016.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, pendataan
penerima KJP Plus bagi anak putus sekolah akan dilakukan RT/RW setempat.
Adapun jumlah dana yang didapatkan sebesar Rp 450.000 untuk anak putus
sekolah jenjang SD, Rp 750.000 jenjang SMP, dan Rp 1 juta untuk SMA per
tahun.
PenulisKurnia Sari Aziza
EditorEgidius Patnistik
