Makin banyak pimpinannya, makin bisa dibuat bertele tele. Kalau mau cepat disetujui, ya mesti beri pelicin, supaya tidak banyak hambatannya. Ingat pelajaran mekanika...........
2017-05-27 9:00 GMT+02:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] < GELORA45@yahoogroups.com>: > > > > Res : Bukan problemjaka beban negara bertambah kalau berkat dan rejeki > dibagikan kepada esama sobat bin sahabat? > > > > http://aceh.tribunnews.com/2017/05/26/beban-yang-ditanggung-negara-jika- > pimpinan-mpr-dpr-dan-dpd-ditambah-10-orang > > > > Beban yang Ditanggung Negara jika Pimpinan MPR, DPR dan DPD Ditambah 10 > Orang > > Jumat, 26 Mei 2017 12:11 > > > [image: Beban yang Ditanggung Negara jika Pimpinan MPR, DPR dan DPD > Ditambah 10 Orang] > > KOMPAS/PRIYOMBODO > > Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) > > > > > > > *SERAMBINEWS.COM <http://SERAMBINEWS.COM>, JAKARTA -* Kursi Pimpinan MPR > <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR dan DPD diusulkan ditambah > dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR > <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). > > Dalam usulan terbaru, Pimpinan DPR ingin ditambah menjadi 7 kursi > (bertambah 2 kursi), Pimpinan MPR <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr> > menjadi 11 kursi (bertambah 6 kursi), dan Pimpinan DPD menjadi 5 kursi > (bertambah 2 kursi). > > Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius > Karus menilai, usulan tersebut mempertontonkan MPR > <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR dan DPD yang sangat terobsesi > akan kekuasaan. > > Ia mengatakan, jika direalisasi, usulan tersebut tentu akan memunculkan > beban anggaran yang besar. > > "Ngapain untuk urusan sebagai wakil lembaga dan speaker lembaga, perlu > begitu banyak orang? Padahal, elemen yang bekerja nyata untuk membuat > kebijakan itu ada pada komisi dan alat kelengkapan lain," kata Lucius > melalui pesan singkat, Kamis (25/5/2017). > > Sebab, kata Lucius, fungsi pimpinan itu utamanya mewakili lembaga dalam > relasi dengan lembaga lain dan juga menjadi speaker untuk menyampaikan > sikap atau keputusan lembaga. > > Dengan fungsi seperti itu, mestinya tak masuk akal jika kursi pimpinan > dijejali oleh banyak manusia sebagaimana diusulkan oleh DPR saat ini. > > Direktur Eksekutif Indonesia Budgeting Center, Roy Salam, memaparkan data > terkait gaji dan fasilitas Pimpinan MPR > <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR dan DPD yang harus ditanggung > APBN jika jadi ditambah. > > Roy mengungkapkan, gaji seorang wakil ketua alat kelengkapan Dewan (AKD), > termasuk Pimpinan DPR, mencapai Rp 59,04 juta. Itu merupakan take home pay > Wakil Ketua DPR, MPR <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, dan DPD. > > Jika Pimpinan MPR <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr> bertambah enam > orang, maka per bulannya negara harus menganggarkan tambahan anggaran Rp > 354,26 juta, dan per tahunnya harus menganggarkan Rp 4,25 miliar. > > > Jika Pimpinan DPR bertambah dua orang, maka per bulannya negara harus > menganggarkan tambahan Rp 118,08 juta, dan per tahunnya Rp 1,42 miliar. > Angka sama untuk penambahan dua pimpinan DPD. > > Maka per tahunnya, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp, 7,79 > miliar untuk gaji 11 Pimpinan MPR <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, > Rp 4,96 miliar untuk tujuh Pimpinan DPR, dan Rp 3,54 miliar untuk lima > Pimpinan DPD. > > Totalnya, negara haru merogoh kocek Rp 16,29 miliar hanya untuk gaji > Pimpinan MPR <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR, dan DPD per tahun. > > Padahal, ada 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD yang juga harus dibayar > gajinya oleh negara, dan juga masih banyak program MPR > <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR, dan DPD yang harus ditanggung > negara. > > Gaji tersebut di luar dari fasilitas tambahan yang diterima Pimpinan MPR > <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, DPR, dan DPD berupa mobil dinas dan > sopir beserta pengawalannya. > > Selain itu, rumah dinas, ruang kerja beserta fasilitasnya, staf khusus, > serta tenaga ahli yang juga harus digaji. > > Mobil dinas yang digunakan Pimpinan DPR sama standarnya seperti yang > digunakam para menteri, yakni Toyota Crown Royal Saloon. Harga mobil > tesebut sekitar Rp 1,3 miliar. > > Jika ada enam pimpinan baru MPR <http://aceh.tribunnews.com/tag/mpr>, dua > Pimpinan baru DPR, dan dua Pimpinan baru DPD, maka negara harus menyediakan > anggaran sekitar Rp 13 miliar hanya untuk kendaraan dinas mereka. > > Terlebih, lanjut Lucius, penambahan jumlah pimpinan parlemen justru lebih > memperumit kerja legislatif, khususnya dalam pengambilan keputusan. > > Ia mengatakan, jumlah pimpinan yang banyak bukannya akan memberikan > kemudahan dalam membuat keputusan, tetapi justru akan lebih sering menjadi > penghambat. > > > Dalam proses yang rumit itu, justru peluang bagi terpeliharanya budaya > transaksional menjadi lebih mungkin terjadi. Sebab, jika pengambilan > keputusan kian sulit, maka transaksi merupakan jawaban. > > "Ini merupakan ekspresi dari budaya koruptif yang kental di DPR. Korupsi > itu biasanya muncul pada institusi yang suka bekerja tidak efektif dan > efisien. Dengan memelihara sistem yang tidak efektif dan tidak efisien > melalui banyaknya pimpinan itu," papar Lucius. > > "DPR membenarkan bahwa mereka merupakan perawat setia perilaku korupsi. > Inefisiensi juga otomatis tak terjawab karena MPR harus menggelontorkan > dana untuk menghidupi 11 pimpinan yang hasil kerjanya juga jelas," lanjut > dia. > > *Berita ini telah ditayangkan pada Kompas.com tanggal 26 Mei 2017 dengan > judul : "Ini Beban Negara jika Pimpinan MPR, DPR dan DPD Ditambah 10 Orang" > <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/11311301/ini.beban.negara.jika.pimpinan.mpr.dpr.dan.dpd.ditambah.10.orang>* > > > >
