Cara paling tepat menertibkan ABRI yalah: Gugurkan dan Hapus Doktrin Dwifungsi. Sistim ketentaraan itu hierarkhis. Bukan metode demokratis. Darimana si panglima itu mengerti urusan demokrasi?
Am Tue, 6 Jun 2017 07:08:17 +0800 schrieb "'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>: > From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] > Sent: Tuesday, June 6, 2017 1:43 AM > > > > > Dikritik, pernyataan panglima TNI demokrasi 'tak sesuai lagi dengan > Pancasila' > > > > > > Dikritik, pernyataan panglima TNI demokrasi 'tak > sesuai lagi dengan Pan... Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot > Nurmantyo yang menyebutkan praktik demokrasi di Indonesia tidak > sesuai de... > > > > > a.. 32 menit lalu > Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru > a.. Bagikan artikel ini dengan Facebook > b.. Bagikan artikel ini dengan Twitter > c.. Bagikan artikel ini dengan Messenger > d.. Bagikan artikel ini dengan Email > e.. Kirim > Hak atas fotoADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGESImage captionPanglima TNI > Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan demokrasi di Indonesia 'tidak > sesuai lagi dengan Pancasila'. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot > Nurmantyo yang menyebutkan praktik demokrasi di Indonesia tidak > sesuai dengan Pancasila, karena melakukan voting dan bukan musyawarah > mufakat, dikritik pengamat politik LIPI. Syamsuddin Haris menyarankan > panglima TNI membatasi diri dan sebaiknya tidak mewacanakan > masalah-masalah politik, yang bukan merupakan tanggung jawabnya. "Ya > memang sih sebaiknya ya tidak, panglima TNI sebaiknya tidak memasuki > atau mewacanakan masalah-masalah politik , sebab itu bukan wilayah > beliau, jadi saya kira tidak baik bagi seorang panglima TNI masuk > wilayah politik, sebab sangat mungkin kalau beliau ngomong politik > jadi bias," katanya. Menurut Syamsuddin, dalam sistem demokrasi tidak > dapat menghindari dilakukannya voting, bahkan termasuk pemilu juga > merupakan bentuk voting. a.. Pegiat HAM tolak 'pelibatan langsung > TNI' dalam menindak terorisme b.. TNI bantah investigasi 'perwira > gunakan demo anti-Ahok untuk lengserkan Jokowi' c.. Benarkah Panglima > TNI dan Menhan ‘tidak tahu’ pembelian helikopter kepresidenan? Dia > menyebutkan panglima TNI tampaknya salah paham mengenai sistem > demokrasi. "Intinya panglima TNI salah paham mengenai sistem > demokrasi jadi voting itu suatu rangkaian dari msayawarah mufakat, > kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan voting, tidak > ada masalah, tidak ada yang salah, dalam Islam juga, " jelas > Syamsuddin. Seperti diberitakan media lokal, detik.com dan > viva.co.id, dalam ceramah kebangsaan di Masjid Islamic Center > Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Minggu (04/06), Panglima TNI > Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan demokrasi yang dianut Indonesia > sesuai dengan prinsip ajaran Islam, dan caranya diatur dalam > Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang > dimpimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan". > "Demokrasi kita tidak sesuai lagi dengan Pancasila, tidak melalui > musyawarah dan mufakat lagi," jelasnya, "Jadi musyawarah dan mufakat, > bukan voting". Hak atas fotoSONNY TUMBELAKA/AFP/GETTY IMAGESImage > captionDwifungsi TNI telah dihapus pada 2009 lalu. TNI dan politik > Syamsuddin Haris mengatakan pernyataan panglima TNI tentang demokrasi > ini akan menimbulkan anggapan TNI ingin masuk lagi ke dunia politik. > "Implikasi tentu saja mengingat beliau panglima TNI, publik akan > menilai TNI ingin masuk lagi ke poliik dengan menyalahkan demokrasi > yang berlaku sekarang, kedua akan muncul penilaian publik bahwa > panglima TNI tampaknya cukup ambisius juga sehingga melakukan > assessment terhadap kehidupan politik," kata Syamsudin. Anggota > Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris juga menyarankan > sebagai militer aktif agar panglima tidak menyinggung masalah > politik. "Tidak usah lagi fokus ke urusan politik memang ini tahunnya > sudah mendekati tahun politik tetapi beliau masih menjabat sebagai > panglima TNI jadi tolong fokus saja pada kerjanya, untuk meningkatkan > kinerja pribadi sebagia panglima atau TNI sebagai lembaga," jelas > Charles. Charles juga menyarankan agar panglima lebih fokus untuk > menjalankan strategi pertahanan Indonesia daripada terlibat dalam > berbagai acara politik. "Memang kalau kita melihat beliau selama ini > sangat banyak terlibat dalam statement politik, hadir di acara > politik partai politik sampai membaca puisi ya, tapi saya sarankan > pada panglima supaya menjalankan tugas sebagai panglima untuk fokus > pada menjalankan strategi pertahanan Indonesia, karena masih banyak > urusan lain yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pertahanan > Negara," jelas Charles. Pada masa Pemerintah Orde Baru, TNI -yang > dulu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI- terlibat > secara aktif dalam politik melalui Dwifungsi yaitu menjaga keamanan > dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. > TNI juga memiliki perwakilan dalam lembaga legislatif, DPR ataupun > MPR. Tetapi setelah Soeharto mundur, melalui rapat pimpinan ABRI pada > 2000, peran tentara di dunia politik dikurangi secara bertahap mulai > pemilu 2004 dan kemudian 2009. >
