II*Jenderal Luhut bilang : Menko Luhut: Pemerintah Tak Akan Mundur Lawan Freeport* ( http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170221074033-85-194880/menko-luhut-pemerintah-tak-akan-mundur-lawan-freeport/) *Sekarang maju ataukah mundur?*
http://id.beritasatu.com/home/freeport-berharap-sebelum-oktober-peroleh-perpanjangan-operasi-tambang/161381 n *Freeport Berharap Sebelum Oktober Peroleh Perpanjangan Operasi Tambang + * *Jonan: Smelter Freeport Tak Harus di Papua* Minggu, 11 Juni 2017 | 10:27 PT Freeport. Berita Terkait - Perhatikan Investor Lokal dan Ritel <http://id.beritasatu.com/energy/perhatikan-investor-lokal-dan-ritel/129754> - Ikut Aksi Mogok, 840 Karyawan Freeport Diberhentikan <http://id.beritasatu.com/energy/ikut-aksi-mogok-840-karyawan-freeport-diberhentikan/160326> - Jonan: Smelter Freeport Tak Harus di Papua <http://id.beritasatu.com/energy/jonan-smelter-freeport-tak-harus-di-papua/159972> - Kisruh Freeport Tak Cerminkan Iklim Investasi <http://id.beritasatu.com/home/kisruh-freeport-tak-cerminkan-iklim-investasi/159420> - 25 April, Izin Ekspor Konsentrat Freeport Terbit <http://id.beritasatu.com/energy/25-april-izin-ekspor-konsentrat-freeport-terbit/159309> *JAKARTA* - PT Freeport Indonesia berharap pemerintah segera memberi kepastian perpanjangan operasi hingga 2041. Perpanjangan operasi merupakan salah satu poin pembahasan negosiasi dengan pemerintah terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bakal berakhir di 2021 nanti. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan negosiasi dengan pemerintah berjalan konstruktif. Kedua belah pihak sama-sama ingin segera menyelesaikan proses perundingan. “Kami berharap sebelum Oktober sudah ada kepastian perpanjangan (hingga 2041),” kata Riza di Jakarta, kemarin. Riza menuturkan Oktober merupakan batas waktu negosiasi dengan pemerintah. Ada empat isu yang dibahas dalam perundingan itu yakni perpanjangan operasi, stabilitas investasi, divestasi serta pembangunan fasilitas pemurnian mineral (*smelter*) di dalam negeri. Keempat isu tersebut bermuara pada perpanjangan operasi. Tanpa kepastian kelanjutan operasi maka berpengaruh pada investasi smelter maupun pengembangan tambang bawah tanah. “Kami berharap lebih cepat lebih baik (pemberian perpanjangan) karena ini terkait investasi,” ujarnya. Freeport bakal menggelontorkan dana lebih dari US$ 17 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah di Tembagapura, Papua dan pembangunan smelter ekspansi di Gresik, Jawa Timur. Dana sebesar itu akan dikucurkan oleh pemegang saham Freeport McMoRan Inc jika ada kepastian perpanjangan operasi sampai dengan 2041. Dengan sisa waktu masa tinggal 4 tahun lagi maka kelanjutan operasi menjadi faktor utama investasi. Selain segi finansial, kelanjutan operasi diperlukan mengingat puncak produksi tambang bawah tanah itu mulai terjadi di 2022. Sedangkan pembangunan smelter pun kurang lebih memakan waktu 4-5 tahun ke depan. Ketua tim perunding pemerintah Teguh Pamudji sebelumnya menuturkan kepastian perpanjangan operasi itu bakal diberikan dalam proses negosiasi. Hanya saja dia enggan memastikan perpanjangan yang diberikan itu apakah sampai 2041 atau hanya 2031. “Masih dibahas,” ujarnya. Berdasarkan catatan *Investor Daily*, permohonan perpanjangan sudah pernah diajukan Freeport sejak 2015 lalu. Pasalnya dalam KK disebutkan adanya hak perpanjangan 2x10 tahun secara berturut-turut. Hanya saja kala itu pemerintah terbelenggu dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu disebutkan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum masa operasi berakhir. Bila merujuk pada ketentuan ini maka 2019 nanti Freeport baru bisa ajukan permohonan. *(rap)* ----------++++++------ http://id.beritasatu.com/energy/jonan-smelter-freeport-tak-harus-di-papua/159972 *Jonan: Smelter Freeport Tak Harus di Papua* Rabu, 10 Mei 2017 | 19:01 [image: Ignasius Jonan. Foto: Investor Daily/PRIMUS DORIMULU] Ignasius Jonan. Foto: Investor Daily/PRIMUS DORIMULU Berita Terkait - Freeport Harus Terima IUPK <http://id.beritasatu.com/energy/freeport-harus-terima-iupk/156772> - Pemerintah Berharap Tidak Berhadapan secara Hukum <http://id.beritasatu.com/energy/pemerintah-berharap-tidak-berhadapan-secara-hukum/156769> - Fiskal dalam IUPK Bersifat Dinamis <http://id.beritasatu.com/energy/fiskal-dalam-iupk-bersifat-dinamis/158348> - Perubahan KK ke IUPK Digugat ke MA <http://id.beritasatu.com/energy/perubahan-kk-ke-iupk-digugat-ke-ma/158345> - Konsekuensi KK dan IUPK <http://id.beritasatu.com/energy/konsekuensi-kk-dan-iupk/158344> *TIMIKA*- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pabrik *smelter* yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia tidak harus berlokasi di Timika, Papua. "Tidak harus di Papua, lebih khusus di Timika. Mengingat ini besar maka sebaiknya harus jauh dari lingkungan masyarakat sehingga kalau ada polusi dan lainnya tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat," kata Jonan di Timika, Rabu. Menteri Jonan menegaskan bahwa semua perusahaan pertambangan, termasuk Freeport wajib membangun industri *smelter* atau pemurnian bahan tambang di dalam negeri. Hanya saja lokasi di mana industri smelter itu dibangun, pemerintah sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada PT Freeport sendiri. "*Smelter* itu wajib, pasti jalan. Lokasinya di mana, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Freeport," jelas Jonan. Ia menambahkan, saat ini pemerintah bersama PT Freeport baru memulai proses negosiasi yang akan menentukan keberlanjutan operasi pertambangan perusahaan itu di Papua dalam jangka panjang. Sebagaimana diketahui, kontrak pertambangan PT Freeport (Kontrak Karya Tahap II yang ditandatangani tahun 1991 oleh Presiden Soeharto) akan berakhir pada 2021. Pada Rabu siang, Menteri ESDM Ignatius Jonan transit di Bandara Mozes Kilangin Timika dalam penerbangan dari Jayapura menuju Jakarta. Menteri Jonan mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan empat proyek kelistrikan Papua dan Maluku yang dipusatkan di Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Selasa (9/5). Pada saat bersamaan, Presiden Jokowi juga meletakkan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura berkapasitas 50 megawatt (MW). (gor/ant)
