Di Jakarta pelantikan gubernur dikawali oleh 7.000 polisi, di Papua Pilkada diawasi oleh 11.000 polisi untuk keamanan. Apa sebab 72 tahun merdeka-merdeka belum juga aman?
http://www.antaranews.com/berita/657764/polda-papua-kerahkan-11000-polisi-amankan-pilkada?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news *Polda Papua kerahkan 11.000 polisi amankan pilkada* Selasa, 10 Oktober 2017 21:04 WIB | 2.656 Views Pewarta: Anita Permata Dewi [image: Polda Papua kerahkan 11.000 polisi amankan pilkada]Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Anggota kami 11.000 orang. Lalu, ada Brimob (anggota) perbantuan yang kami minta sekitar tujuh kompi." Semarang (ANTARA News) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan mengerahkan 11.000 personelnya untuk mengamankan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah serentak di provinsi itu pada tahun 2018. "Anggota kami 11.000 orang. Lalu, ada Brimob (anggota) perbantuan yang kami minta sekitar tujuh kompi," kata Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Semarang, Selasa. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kodam Cendrawasih untuk tambahan personel pengamanan dari unsur TNI. Menurut dia, personel tambahan ini akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang rawan aksi kelompok kriminal bersenjata. Pada tahun 2018, provinsi ini akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan pemilihan enam bupati di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Membrano Tengah. Pihaknya pun telah mengetahui adanya sejumlah daerah yang rawan konflik. "Selain (pemetaan) wilayah, ada juga pemetaan terhadap tokoh-tokoh tertentu," katanya. Terkait dengan potensi gangguan keamanan jelang pilkada di Papua, dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencegahan melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan elite parpol. Ia merasa optimistis dengan komunikasi yang baik dapat menghindari adanya kemungkinan mobilisasi massa pada tahapan-tahapan pilkada serentak. "Hal itu agar tidak ada yang mengeksploitasi pengerahan massa yang bersifat anarkis," katanya.
