http://nasional.kompas.com/read/2017/10/19/20123461/ini-pandangan-mui-soal-perppu-ormas-yang-disampaikan-ke-komisi-ii-dpr
Ini Pandangan MUI soal Perppu Ormas yang Disampaikan ke Komisi II DPR
Fachri Fachrudin
Kompas.com - 19/10/2017, 20:12 WIB
Ilustrasi Rapat Komisi II: Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah
terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Ilustrasi Rapat Komisi II: Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah
terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
*JAKARTA, KOMPAS.com* - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas
<http://indeks.kompas.com/tag/Perppu-Ormas>) menjadi salah satu produk
hukum yang menuai polemik di masyarakat.
Pasca-diterbitkan pada 10 Juli 2017 lalu, Perppu Ormas terus
diperdebatkan oleh banyak pihak. Bahkan, gugatan atas Perppu Ormas juga
sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, Perppu Ormas terus dibahas di Komisi II DPR sebelum
disahkan atau tidak menjadi undang-undang. Sejumlah pihak pun diundang
untuk dimintai keterangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia.
Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI
<http://indeks.kompas.com/tag/MUI>, Zainal Arifin Hossein yang juga
hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan
sejumlah organisasi masyarakat yang digelar pada Kamis (19/10/2017),
menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan dalam menerbitkan
perppu. Hal itu pun sudah diatur dalam konstitusi.
(Baca juga: Bahas Perppu Ormas, Komisi II DPR Undang NU dan Muhammadiyah
<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/14044591/bahas-perppu-ormas-komisi-ii-dpr-undang-nu-dan-muhammadiyah>)
Namun, terkait pengesahan perppu ia menyampaikan bahwa MUI menyerahkan
sepenuhnya kepada DPR selaku pihak yang memiliki kewenangan.
"MUI mempersilakan DPR menerima atau menolak," kata Zainal dalam rapat.
Jika Perppu Ormas disahkan, lanjut dia, maka penerapannya harus
dilakukan secara hati-hati. Hal ini guna menghindari kegaduhan di masyarakat
"MUI berpesan agar penerapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan dengan
sangat hati-hati, selektif, melalui pertimbangan sangat matang dan
komprehensif," kata Zainal.
(Baca juga: Refly Harun: Tak Ada Kegentingan yang Memaksa Terbitnya
Perppu Ormas
<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/18/23560781/refly-harun-tak-ada-kegentingan-yang-memaksa-terbitnya-perppu-ormas>)
Begitu pula kepada MK, kata Zainal, MUI berharap hakim konstitusi
memberikan penilaian yang adil, sesuai konstitusi, dan mengacu pada
kepentingan bangsa.
Untuk diketahui, ada beberapa alasan sejumlah pihak menggugat Perppu
Ormas. Di antaranya, mereka menilai Perppu ormas
<http://indeks.kompas.com/tag/Perppu-Ormas> inkonstitusional karena
diterbitkan tidak dalam keadaan genting dan memaksa.
Selain itu, mereka juga mempersoalkan adanya pemidanaan bagi anggota
ormas yang dianggap menyimpang dari Pancasila.
Pakar hukum tata negara seperti Yusril Ihza Mahendra dan Irman Putra
Sidin yang akan didengar masukkannya.(Kompas TV)
