https://nasional.tempo.co/read/1034936/setya-novanto-ditahan-kpk-dukungan-golkar-ke-jokowi-bisa-geser
Setya Novanto Ditahan KPK, Dukungan Golkar ke Jokowi Bisa Geser
Reporter:
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor:
Rina Widiastuti
Sabtu, 18 November 2017 14:52 WIB
0 komentar
<https://nasional.tempo.co/read/1034936/setya-novanto-ditahan-kpk-dukungan-golkar-ke-jokowi-bisa-geser#comments>
10001
# Font:
# Ukuran Font: -
<https://nasional.tempo.co/read/1034936/setya-novanto-ditahan-kpk-dukungan-golkar-ke-jokowi-bisa-geser#font-decrease>
+
<https://nasional.tempo.co/read/1034936/setya-novanto-ditahan-kpk-dukungan-golkar-ke-jokowi-bisa-geser#font-increase>
#
#
Kini Anda dapat mengganti jenis dan ukuran font sesuai preferensi Anda.
Saya mengerti
<https://nasional.tempo.co/read/1034936/setya-novanto-ditahan-kpk-dukungan-golkar-ke-jokowi-bisa-geser#>
Setya Novanto Ditahan KPK, Dukungan Golkar ke Jokowi Bisa Geser
<https://nasional.tempo.co/read/1034936/setya-novanto-ditahan-kpk-dukungan-golkar-ke-jokowi-bisa-geser>
Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang pada
Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, 15 November 2017. Setya menghilang saat didatangi petugas KPK
ke rumahnya kemarin malam. TEMPO/Dhemas Reviyanto
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and
Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan penahanan Setya Novanto
<https://www.tempo.co/tag/setya-novanto> oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bisa mengubah dukungan Golkar untuk Presiden Joko Widodo
atau Jokowi <https://www.tempo.co/tag/jokowi> dalam pemilihan presiden
2019. Perubahan sikap ini tergantung dari apakah Setya Novanto bakal
terganti dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Apabila Setya segera mengenakan rompi orange sebagai tanda tahanan KPK,
kata Pangi, ada kemungkinan terulang kembali perebutan dua poros antara
pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang menjadi loyalis Aburizal Bakrie (ARB)
dengan Agung Laksono.
*Baca: Pakar: Kasus Hukum Setya Novanto Posisikan Golkar di Zona Bahaya
<https://nasional.tempo.co/read/1034902/pakar-kasus-hukum-setya-novanto-posisikan-golkar-di-zona-bahaya>*
"Tidak bisa dinafikan, berpotensi kembali mengeliat perebutan pengaruh
tokoh sentral dan elite penentu seperti ARB dan Agung Laksono untuk
menjadi ketua umum partai Golkar mengantikan Setnov," katanya dalam
keterangan tertulis, Sabtu, 18 November 2017.
Menurut Pangi, bila yang menjadi pimpinan Golkar berasal dari trah kubu
ARB, maka kemungkinan dukungan Golkar mengusung Presiden Jokowi di 2019
bakal dievaluasi. "Itu artinya, dukungan Golkar terhadap Jokowi bisa
bergeser dan dipastikan belum aman," ucapnya.
Sebaliknya, bila poros Agung Laksono yang memenangkan pertarungan, maka
Golkar dipastikan konsisten mendukung Jokowi dalam pilpres 2019. "Oleh
karena itu, apabila Setnov ditahan KPK, konstelasi politik bisa berubah
secara ekstrim, turbulensi di internal Golkar tak bisa dihindarkan,"
kata dia.
*Baca: KPK: Kalau Dokter Bilang Oke, Setya Novanto Dibawa ke Rutan
<https://nasional.tempo.co/read/1034911/kpk-kalau-dokter-bilang-oke-setya-novanto-dibawa-ke-rutan>*
Pangi berujar, di tubuh parti berlambang pohon beringin ini masih kental
dengan aroma faksi. Kemenangan Setya Novanto tahun lalu, salah satunya
karena Ketua DPR itu dianggap netral. "Bisa masuk ke kubu ARB dan bisa
dekat juga dengan kubu Agung Laksono," ujarnya.
Pangi pun memprediksi ketua umum penganti Setya Novanto nanti
polaritasnya mirip dan bisa mengambil posisi di tengah-tengah.
Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah
Nasional Luar Biasa yang berlangsung di Bali, tahun lalu. Beberapa tahun
sebelumnya, Golkar dilanda dualisme kepemimpinan antara ARB dan Agung
Laksono.
Dalam forum Munaslub itu, Golkar juga secara resmi mendeklarasikan
dukungannya untuk Presiden Joko Widodo sebagai capres 2019-2024.
Saat ini, Setya Novanto <https://www.tempo.co/tag/setya-novanto> sedang
terbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah mengalami kecelakaan
lalu lintas. Ia kini berstatus tahanan KPK dan menjadi tersangka dugaan
korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang merugikan
keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
------------------------------------------------------------------------
