tidak perlu kecuali segala macam, rakyat papua perlu tahu semuanya. ---In GELORA45@yahoogroups.com, <ajegilelu@...> wrote :
Saya bilang, 'kecuali'...'kecuali yang digarong AS dari Papua juga dari Indian.' Anda perlu sabar berlatih mencet tuts piano supaya bisa teliti dan tidak asal pencet tuts komputer sengawur-ngawurnya. --- jonathangoeij@... wrote: benar, umumkan saja semua berapa yg digarong AS, berapa uang pelicin yang masuk kantong pribadi, berapa buat anjing2 penjaga keamanan, dan berapa yang sebenarnya masuk kas negara. kemudian berapa dana otsus yg dikeluarkan untuk papua, bandingkan. setelah semuanya dibuka, biarlah rakyat papua yg menentukan melalui referendum. --- ajegilelu@... wrote : Tentu, kecuali yang digarong AS dari Papua juga dari Indian. --- jonathangoeij@... wrote: selain diumumkan duit dari jakarta ke papua (dana otsus) yang dikorupsi itu juga perlu juga diumumkan duit yang dikeruk dari papua ke jakarta. --- ajegilelu@... wrote : Ya, sekalipun pihak luar tidak mau tahu, pemerintah tetap perlu mengumumkan terus bahwa dana otsus Papua terbesar di Indonesia; besar anggarannya, besar juga korupsinya, supaya Rakyat Papua juga tahu. Selain itu Rakyat Indonesia wajib tahu bahwa sekalipun MPR kita dikebiri namun tetap mendukung MRP - Majelis Rakyat di setiap propinsi Papua. --- j.gedearka@... wrote: http://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/06440031/kurang-apa-indonesia-dengan-papua http://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/06440031/kurang-apa-indonesia-dengan-papua- Kurang Apa Indonesia dengan Papua... Kompas.com - 24/11/2017, 06:44 WIB Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra) JAKARTA, KOMPAS.com - Intensitas acara penggalangan dukungan terhadap kelompok separatis di luar negeri ternyata meningkat bersamaan dengan kejadian aksi kelompok itu di Papua http://indeks.kompas.com/tag/papua, baru-baru ini. Analis militer Connie Rahakundini Bakrie, menyebut hal tersebut tidak bisa didiamkan. Terhadap kampanye yang diakukan kelompok-kelompok di luar negeri pendukung separatisme Papua, pemerintah Indonesia Indonesia bisa melawannya antara lain dengan kampanye tandingan. Semua pihak harus diberitahu fakta sebenarnya yang terjadi dan sudah semaju apa Papua saat ini. "Kita tidak bisa stop itu, tapi kita bisa meng'counter' itu, harus. Nyatakanlah Papua itu provinsi (dengan anggaran dari pusat) termahal. Kurang apa Indonesia dengan Papua, hal-hal ini kan tidak diketahui dunia luar," terangnya. (Baca juga : Komisi II DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Konflik Papua Secara Menyeluruh) Senjata yang kerap digunakan kelompok-kelompok di luar negeri pendukung separatisme Papua, adalah HAM. Umumnya yang mereka sasar adalah aparat TNI. Untuk mengantisipasi agar upaya aparat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dijadikan bahan kampanye hitam mereka, maka peranan TNI di Papua harus digantikan oleh Polri. "Karena yang namanya operasi ketertiban dan penegakan hukum (oleh Polisi), tidak ada yang boleh ikut campur," katanya. "Jadi yang turun Polri saja, bahkan kemudian suatu hari, besoknya atau malamnya Kapolri telepon Panglima TNI minta bantuan, tetap saja yang maju Polri," terangnya. Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Harus Lawan 'Permainan' Para Pendukung Kelompok Separatisme Papua di Luar Negeri
