From: Awind j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Monday, November 27, 2017 7:11 AM
http://regional.kompas.com/read/2017/11/26/13293721/padat-karya-menjerit-hingga-ancaman-phk-besar-besaran-di-karawang Padat Karya Menjerit hingga Ancaman PHK Besar-besaran di Karawang Kontributor Karawang, Farida Farhan Kompas.com - 26/11/2017, 13:29 WIB Pekerja menyelesaikan pembangunan Jalan Tol layang Jakarta-Cikampek II, di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7/2017). Pembangunan jalan tol layang sepanjang 36 kilometer yang akan membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat tersebut ditargetkan selesai pada 2019. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto) KARAWANG, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Karawang diminta mempertahankan sektor padat karya. Hal ini menyusul naiknya upah minimum kabupaten Karawang menjadi Rp 3.919.291 dari sebelumnya Rp 3.605.272, yang diprediksi akan menimbulkan gelombang PHK besar-besaran. General Manager (GM) PT Beesco Indonesia Asep Agustian mengungkapkan, tingginya upah di Karawang yang melebihi upah DKI Jakarta tidaklah logis. Terlebih enam tahun terakhir UMK selalu naik. "Kalau tidak sanggup langsung close (tutup). Kalau tiap tahun kenaikan seperti ini, perusahaan akan gulung tikar," katanya. Terlebih, imbuhnya, sektor padat karya juga menyerap lulusan SD dan SMP yang kebanyakan nonskill. Di perusahaannya saja, kata dia, ada sekitar 6.000 karyawan yang 89 persennya merupakan warga lokal. Ia khawatir nantinya perekonomian warga satu kecamatan akan lumpuh jika pabrik terpaksa ditutup. Baca juga: Naik Jadi Hampir Rp 4 Juta, UMK Karawang Tertinggi di Indonesia Meski demikian, kata dia, pihaknya akan mengikuti peraturan pemerintah soal upah. Soal kenaikan upah sebesar 8,7 persen pun, pihaknya mengaku tidak akan menangguhkan upah. "Kami akan mengusahakan untuk para karyawan," tambahnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang Abdul Syukur membenarkan potensi jumlah pengangguran semakin bertambah akibat UMK di Karawang. Sebab, perusahaan akan melakukan pengurangan demi keberlangsungan perusahaan. "Banyak perusahaan yang pindah karena tidak mampu membayar UMK yang tinggi," katanya. Bahkan, ia menyebut UMK Karawang mengungguli upah minimum beberapa ibu kota negara di Asia. Berdasarkan data yang pihaknya miliki, upah minimum 2017 di New Delhi Rp 1.958.800, Bangkok Rp 2.544.598, Kuala Lumpur Rp 3.110.424, Beijing Rp 3.317.427, Hanoi Rp 2.362.794, Manila Rp 2.911.603, dan Jakarta Rp 3.355.750. Oleh karenanya, kata dia, permasalahan tersebut harus disikapi bersama, salah satunya untuk mengantisipasi pengangguran yang setiap tahun terus bertambah. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang Ahmad Suroto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah pada Selasa (21/11/2017) telah menetapkan UMK Karawang untuk 2018 sebesar Rp 3.919.291, dan kembali menjadi yang tertinggi di Indonesia. Yang pastinya, kata dia, akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Sebab, dampak dari kenaikan upah pada 2017 lalu sekitar 12.000 karyawan dirumahkan hingga September ini. Ia memprediksi, perusahaan sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK) akan terpukul dengan kenaikan UMK 2018 tersebut. Pasalnya, tahun 2017 ini ada beberapa perusahaan yang memilih pindah, merumahkan karyawan, atau meminta penangguhan pembayaran upah. Sejumlah perusahaan yang memilih hengkang antara lain PT Metro Kinkin, PT Royal Industri, PT Dream Sentosa Indonesia, PT Hansae, dan PT Mondelez. Ia menyebut Garut, Majalengka, dan Jawa Tengah menjadi incaran perusahaan TSK dari Karawang. Ia mengatakan, kenaikan diprediksi juga akan berdampak pada sektor jasa dan perdagangan. Sementara sektor manufaktur belum satu pun memilih pindah karena kenaikan upah. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan upah minimum provinsi tahun 2018 naik 8,71%.(Kompas TV)
