Uskup Belo dan Ramos Horta telah menerima Nobel Perdamaian sebelum diadakan jajak pendapat.
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Kalian imperialis tentu tahu bahwa di Papua setiap pemilu memakai sistem noken, makanya minta referendum. Ya kan? Tidak ada masalah dengan referendum, apalagi Indonesia adalah negara kesatuan, jadi eferendum haruslah melibatkan warga lainnya. Rakyat Indonesia tidak mau lagi kecolongan seperti membiarkan Timtim dikelabui jajak pendapat hanya garagara Habibie kebelet diiming-iming Nobel Perdamaian. Faktanya, Habibie dikibuli imperialis yang justru memberi Nobel itu pada Bello & Horta. Sekarang di mana Bello, kabarnya stress berat? --- jonathangoeij@... wrote: Apa yang telah terjadi pada rakyat Papua sampai saat ini adalah lepas dari mulut harimau masuk kemulut buaya, lepas dari penjajahan Belanda untuk jadi jajahan Indonesia. Bahkan lebih parah lagi karena penjajah Indonesia saat itu merupakan boneka perusahaan Amerika, yang jadi centeng untuk mengamankan pengerukan harta kekayaan alam dari gangguan/kerecokan pemiliknya sendiri. Pemaksaan Papua untuk tetap jadi jajahan Indonesia tanpa memberi kesempatan referendum ibaratnya seperti seorang gadis yang diperkosa untuk kemudian dipaksa kawin dengan pemerkosanya itu. On Wednesday, December 6, 2017, 11:21:49 AM PST, jetaimemucho1@... wrote: Batasan wilayah negeri-negeri jajahan di Dunia Ketiga diwarisi dari jaman kolonial. Kalau tidak mau mengakui ini, ya baliklah ke jaman Majapahit, Sriwijaya dan kemudian ratusan kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara! Kalau ada yang mengutik-ngutik lagi perbatasan itu yang diwarisi jaman kolonial, tindakan itu selalu datang dari pihak penjajah juga. Bagaimana dengan suku-suku bangsa yang ada de segala pelosok Indonesia? apakah mereka juga ditanya mau tidak masuk dalam wilayah Indonesia? Apakah juga diadakan referendum di pulau-pulau lain? Hal itu sama sekali out of question!!! Dalam tulisan saya, saya sudah singgung Sumpah Pemuda. Bagi saya itu adalah pernyataan kesatuan seluruh Indonesia termasuk Papua Barat!! Bukan hanya suku bangsa Papua yang tidak mengirimkan wakilnya. Banyak suku bangsa lain yang tidak bisa mengirim. Karena perkembangan kesadaran tidak merata. Sudah tentu klaim wilayah Indonesia adalah wilayah yang diduduki Belanda adalah klaim sepihak bangsa Indonesia!!! Klaim yang DITOLAK OLEH BELANDA!! Makanya Belanda berusaha memecah belah Indonesia melalui pendirian negara-negara boneka yang bisa dikuasainya! KMB juga dihadiri oleh wakil dari negara-negara boneka Belanda dan akhirnya lahirlah RIS!!! Sudah tentu ada orang yang memang bersedia menjadi bonekanya Belanda, seperti orang-orang Maluku dengan RMSnya! Begitu juga orang-orang Papua yang pada tahun 1961 minta supaya benderanya berkibar disamping bendera Belanda dan lagu kebangsaannya dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan belanda. Orang-orang itu adalah boneka-bonekanya Belanda yang memihak kepada kaum kolonial Belanda dan menentang kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tergantung sikap kita masing-masing: mau merdeka dari kolonialisme Belanda atau mau jadi antek kolonial Belanda!! Setuju dengan Nation building atau mau terus menjadi mangsa kolonial belanda. RMS yang melawan akhirnya digempur. Dan sudah tentu anda tahu mengapa Belanda tidak mau pergi dari Papua, bukan???Soal penindasan, penghisapan, dan kekejaman rezim neoliberal sejak Suharto sampai sekarang , tidak bisa diukur atau dibandingkan dan dijadikan alasan untuk "memisahkan diri". Saya bisa merasakan seperti penderitaaan darah daging saya sendiri semua penderitaan rakyat Indonesia, tidak perduli suku bangsa dan agamanya!! Apa yang diderita rakyat papua juga diderita rakyat suku bangsa lain. Jadi sebenarnya musuh rakyat Papua sama dengan rakyat seluruh Indonesia: rezim neoliberal yang mewakili kepentingan kaum tuan tanah, kaum komprador dan kaum imperialis!!! Yang mendesak bagi rakyat Papua adalah menuntut reforma agraria sejati untuk mengembalikan tanahnya yang dirampas atau dijual dengan melalui penipuan!! Mengenai organisasi-organisasi pendukung pemisahan diri, sudah saya ungkapkan dalam tulisan yang lalu, apa yang perlu diteliti dan dianalisa, supaya rakyat Papua jangan akhirnya "bebas" dari harimau dan masuk ke mulut buaya!!! Terus terang saya tidak rela rakyat Papua HANYA mengganti kulit dan suku bangsa orang yang menindas dan menghisapnya saja!!! On Wednesday, December 6, 2017 7:43 PM, jonathangoeij@... wrote: Klaim bahwa wilayah2 bekas jajahan Belanda jadi satu negara saya rasa merupakan klaim sepihak Indonesia saja, tetapi apakah Papua mengakui klaim ini dan bersedia jadi bagian Indonesia selamanya itu merupakan lain cerita. Juga tidak ada jurisprudensi-nya sama sekali yang mengatakan wilayah2 bekas jajahan kemudian jadi satu negara. Wilayah2 bekas jajahan Portugis jadi puluhan negara, demikian juga bekas jajahan Inggris, Perancis, Sepanyol, Jerman, Italy, dlsb. jadi banyak sekali negara2 terpisah. Selama sekian lama rakyat Papua telah mengalami genosida besar2an tidak kalah dgn pembantaian PKI th 1965 itu bahkan lebih parah lagi, seringkali desa2 ditumpas habis begitu saja sampai ke-akarnya. Hal seperti ini sudah merupakan rahasia umum. Belum lagi eksploitasi SDA gila2an tanpa memperhatikan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan penyakit dan kematian. Apakah rakyat Papua pernah mendapat kesempatan memilih? Pepera yang lalu merupakan referendum dagelan dgn seribuan orang dipilih/didatangkan TNI, boleh dibilang merupakan referendum dibawah "todongan bedil." Semuanya serba palsu, pura2 dan rekayasa. Tidak ada bedanya dengan klaim PKI atau pentolan-nya terlibat pembunuhan para jendral dan karenanya layak dibantai, suatu kebohongan besar yang dipiara sampai sekarang. Negara yang serba palsu. Apakah rakyat Papua tidak berhak menentukan nasib sendiri melalui referendum one person one vote?Adalah benar banyak rakyat yang tertindas, tetapi apakah itu menghapus hak bangsa Papua menentukan nasib sendiri?Lagipula referendum bukan selalu berarti merdeka, tetapi intinya keputusan diserahkan rakyat apakah tetap mau bergabung atau mau memisahkan diri. Suatu ironi kalau sebuah negara yang dengan lantang mengatakan "kemerdekaan adalah hak segala bangsa" kemudian justru menghilangkan kemerdekaan itu. On Wednesday, December 6, 2017, 9:29:03 AM PST, jetaimemucho1@... wrote: Satu fakta sejarah yang dilupakan oleh Pdt. Benny Giay adalah Papua barat adalah jajahan Belanda, sehingga ketika Indonesia menyatakan merdeka dari Belanda, Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia. Dan fakta lain yang dilupakan adalah Papua Barat tempat pembuangan para pejuang kemerdekaan. Itu satu bukti bahwa Papua Barat adalah jajahan Belanda. Jadi tidak ada Pepera pun Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. Menuntut keadilan, menolak pelanggaran berat aparat militer rezim Indonesia di Papua Barat adalah hak rakyat Papua, tapi mereka tidak berhak memutar balik fakta sejarah dan menuduh Indonesia menganeksi dan menduduki Papua Barat!! Rakyat Papua Barat harus juga tahu bahwa penderitaan mereka tidak unik, rakyat suku bangsa di pulau-pulau lain juga menderita penghisapan dan penindasan rezim neoliberal yang kejam!!! Tahu tidak mereka dan Pdt Benny itu tentang pembantaian 3 juta manusia dan pemenjaraan dan penghilangan ribuan orang tak berdosa??? Belajarlah sejarah dengan benar!!!Jangan dikira rakyat papua itu "diistimewakan" oleh rezim boneka imperialis dalam hal penindasan dan penghisapan!! Rezim menindas dan menghisap di seluruh Indonesia, tidak perduli suku bangsa dan agamanya... Tahu tidak mereka nasib suku bangsa di Riau (Orang rimba), orang Dayak, orang Samin, sukubangsa di Gunung Rinjani..??? On Tuesday, December 5, 2017 11:43 PM, jonathangoeij@... wrote: Suara-suara kritis bisa menjadi masukan. Saya kira orang Indonesia ini—aduh—lebih baik kami pisah karena tidak bisa berpikir kritis terhadap sejarah. Pemimpin-pemimpin menipu. Kemarin saja di Timika, semua orang percaya bahwa delapan orang menyandera 1.300 orang. Itu bagaimana? Jadi Indonesia itu ada di Jawa, ada di rakyat Indonesia, ada di pemerintah, semua tipu oleh orang yang dikendalikan tentara, oleh militer. Bagaimana? ...Kalau Pak Jokowi itu diam, tidak bicara banyak, hanya banyak menipu dan banyak pencitraan. Ini menandakan takut sama tentara, sama polisi, karena tidak banyak bicara soal kekerasan. ... Pdt. Benny Giay: "Kami Orang Papua Lama-Lama Punah" Salah seorang paitua paling dihormati di Papua meminta pemerintahan Indonesia berdialog secara bermartabat untuk membahas keadilan politik bagi Papua. Reporter: Arbi Sumandoyo01 Desember, 2017dibaca normal 5 menit - "Kami hidup di negara yang kemanusiaannya tidak ada"—Benny Giay Salah seorang paitua paling dihormati di Papua meminta pemerintahan Indonesia berdialog secara bermartabat untuk membahas keadilan politik bagi Papua. tirto.id - Sejak Papua Barat diserahkan ke pemerintah Indonesia lewat mekanisme internasional pada 1963, dan penentuan integrasi politik secara paksa pada 1969, sejak itulah kekerasan dan pengerahan militer ke Papua tak pernah surut. Terbaru, intensitas kontak senjata di kawasan tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, yang diklaim otoritas Indonesia sebagai "penyanderaan", menjadi sorotan media di tengah iklim buruk pers bebas dari dan ke Papua. Pendeta Benny Giay, salah seorang paitua yang paling dihormati oleh rakyat Papua, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, angkat bicara mengenai insiden tersebut. Ia juga bicara solusi penyelesaian masalah di Papua di mana “pemerintah Indonesia harus duduk berbicara” dengan rakyat Papua. Di akhir pembicaraan, dan menjelang bulan perayaan Natal, Pendeta Benny menitip doa: “Saya berdoa supaya anak-anak Indonesia yang baru-baru, Mama-Mama Papua yang baru lahir, akan lebih baik. Saya percaya kepada Mama Jawa, Mama Sumatera, dan Mama-Mama yang lain dan Mama-Mama Papua yang masih ada sekarang lahir. Asal mereka berpikir kritis, mereka tidak akan mewarisi budaya politik orang Indonesia yang penuh dengan rekayasa. Menari-nari dengan koruptor-koruptor. Mereka harus mendapat pendidikan yang humanis, pendidikan yang menyapa sesama. Bukan berdasarkan agama, warna kulit, rambut, tapi berdasarkan kemampuan." Berikut wawancaranya kepada Arbi Sumandoyo via telepon, Kamis kemarin. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian untuk Papua? Pertama, saya kira, negara ini, pemerintah ini, negara ini, rakyat Indonesia ini, sedang hanyut. Saya jelaskan: sedang hanyut dalam ideologi negara yang di awang-awang. Hidup di negara yang tidak manusiawi. Maksud saya: pemerintah ini, rakyat Indonesia ini, sedikit manusiawi, sedikit kaki masih di bumi, bisa berefleksi. Dia bisa ada gerakan untuk memeriksa diri 50 tahun. Harusnya, kamu tidak memikirkan Papua, kamu bunuh saja, kami tidak bisa revolusi. Sudah 50 tahun, setelah peristiwa 65 itu. Jadi akar persoalan mengenai Papua itu sebenarnya ada di situ. Negara ini, rakyatnya, koran-korannya, medianya tidak mendidik. Tidak mendengar suara-suara kritis dari Pramoedya Ananta Toer. Suara-suara kritis bisa menjadi masukan. Saya kira orang Indonesia ini—aduh—lebih baik kami pisah karena tidak bisa berpikir kritis terhadap sejarah. Pemimpin-pemimpin menipu. Kemarin saja di Timika, semua orang percaya bahwa delapan orang menyandera 1.300 orang. Itu bagaimana? Jadi Indonesia itu ada di Jawa, ada di rakyat Indonesia, ada di pemerintah, semua tipu oleh orang yang dikendalikan tentara, oleh militer. Bagaimana? Akhirnya semua ikut ditipu, semua dikendalikan. Kapan rakyat ini, koran ini dapat berpikir kritis? Jadi rakyat Indonesia itu harus merevolusi. Penyelesaian itu ada di Jakarta. Kami di Papua tidak akan ngomong, tidak akan berbicara. Kami sudah komit, saya kira rakyat kami sudah komit. Kami melihat pendidikan kami tidak baik, kesehatan kami tidak baik, kami disingkirkan, kami menerima dan menghormati itu semua. Kami tidak apa-apa mati karena harga diri. Kami hidup di negara yang—aduh—kemanusiaan tidak ada. Semua bermula dari omong kosong. Semua yang dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang bodoh itu. Kepentingan-kepentingan tentara, kepentingan golongan, kepentingan partai—mana untuk rakyat? Menurut Anda, apa yang terjadi di Tembagapura kemarin? Saya kira itu biasa: uang pembangunan ada, uang keamanan ada. Itu kami di Papua sudah tahu. Uang pengamanan sudah ada, kemudian bikin masalah di Freeport. Bagi kami itu sudah jelas. Jadi laporan beberapa orang itu dibesar-besarkan, sampai tadi saya bilang: Semua penipu habis. Beberapa waktu lalu saya sudah bilang: semua koran ditipu dengan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata." Polisi dan tentara mencari keuntungan, jadi pakai istilah KKB. Anda memandang kehadiran Freeport seperti apa? Saya kira itu menjadi akar persoalan. Jadi, menurut kami, karena konflik-konflik ini, kami kemudian jadi rajin membaca sejarah. Kami duga, akar persoalannya orang Papua tidak diberi pendapat dari awal. Saya baca sejarah. Saya kira Indonesia lewat Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 hanya dikasih kepercayaan untuk mengamidministrasi. Biarkan orang Papua untuk menentukan pendapatnya pada 1969. Indonesia harus siapkan. Rakyat Papua itu menentukan: apakah mau merdeka atau bergabung dan tinggal di Indonesia? Titik. Hanya itu. Tapi banyak orang-orang diarahkan untuk memilih Indonesia. Bagi kami, itu sudah salah. Kami orang Papua lama-lama punah. Jadi bagi kami, semua akar-akar persoalan itu ada di situ. Jadi Anda mau menjelaskan muara persoalan Papua ada di Pepera? Akar persoalan itu adalah penentuan pendapat rakyat (Pepera). Jadi, tahun 1960, Belanda harus angkat kaki. Belanda bilang ke PBB: Tidak. Kalau begitu: arahkan orang Papua untuk memilih, menentukan pendapat. Penentuan pendapat itu, kan, ada aturannya, masyarakat harus disiapkan. Indonesia masuk tahun 1963—itu untuk menyerang Papua. Nah, tahun 1969 baru orang Papua disuruh menentukan dan ini terjadi dengan paksaan. Jadi, pemerintah harus duduk berbicara. Saya sudah bertemu presiden beberapa kali. Pertama, presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Desember 2011. Kedua, pada 26 Desember 2014, bertemu dengan Pak Jokowi. Saya kasih tahu: Pak, kenapa dengan Aceh, kenapa dengan GAM, NKRI bisa duduk dan berdialog? Kenapa Papua tidak bisa? "Tidak, tidak, NKRI tidak bisa,"—presidennya tidak bisa duduk dan berdialog dengan orang Papua. Mereka selalu bilang: Orang Papua mau berbicara dengan siapa? Sekarang sudah ada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), kenapa orang Indonesia tidak bisa berbicara dan duduk dengan orang Papua? Kami meminta keadilan. Apa jawaban SBY dan Jokowi ketika Anda menemui keduanya? Kalau Pak Jokowi itu diam, tidak bicara banyak, hanya banyak menipu dan banyak pencitraan. Ini menandakan takut sama tentara, sama polisi, karena tidak banyak bicara soal kekerasan. Kalau SBY bilang banyak ultranasionalis di Jakarta yang tidak mau dialog, tidak mau komunikasi. Dia mau bikin Jakarta sentris. Berpusat di Jakarta terus dan mereka mau Jakarta yang atur terus. Soal lain: akar persoalan itu, saya kira, orang-orang menganggap warga kulit hitam ini warga negara kelas dua. Coba Anda baca komentar-komentar soal gubernur pertama Papua, Frans Kaisiepo. Itu orang Papua pertama pendukung NKRI dan gambarnya ditaruh pada uang kertas sepuluh ribu rupiah. Orang-orang anggap dia—komentar-komentar di Facebook—aduh, kami malu. Itu Mama Kaisiepo harus tanggapi itu. Saya mau kasih tahu anaknya. Bapaknya dulu pelopor integrasi NKRI; sekarang dianggap "kera." Kenapa orang seperti Frans Kaisiepo dianggap kera kemudian bukan dianggap pahlawan? Kasih tahu kami, to! Kami memang sudah dari sang pencipta, sang sejarah, sudah menciptakan kami. Hitam keriting itu ciptaan Tuhan. Sekarang Kaisiepo jadi pahlawan integrasi dan Indonesia ambil Papua dan sekarang dia dituding balik sebagai monyet. Saya kira, bangsa ini, negara ini, pemerintah ini, koran-koran ini, masyarakat sipil, gereja-gereja ini, aneh. Baca juga: Mengenang Perjuangan untuk Papua dalam Selembar Rp10 Ribu Kenapa aneh? Saya kira mereka sudah tidak ada nurani. Ras dan kemanusiaan serta HAM tidak ada dalam opini-opini kemiliteran. Opini-opini sang diktator. Kita harap Indonesia berubah. Berubah karena dirinya sendiri. Saya sedang baca laporan-laporan tahun 1964 yang dibawa ke Jawa untuk diindoktrinasi. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sukarno kasih pengantar di situ soal Pancasila. Tetapi pelaksanaan tidak ada. Jadi negara ini juga bukan hanya untuk presiden, menteri-menteri; tapi juga suku Badui, orang Ahmadiyah, orang Syiah, semua milik kita negara ini. Upaya-upaya apa untuk bicara dengan pemerintah soal Papua? Kita terus meminta untuk duduk berbicara—tapi, ya sudah. Yang jelas, media sosial ada sekarang. Kami orang Papua juga banyak masalah, karena kami bukan malaikat, Indonesia juga banyak masalah, kami bukan suci dan kami juga harus koreksi diri. Kami sudah lama meminta dialog untuk duduk berbicara. Bagaimana Anda melihat upaya pemerintahan Jokowi untuk membangun Papua yang diklaim memperhatikan Papua? Saya pikir pembangunan yang Indonesia bikin di Papua itu dilandaskan atas Pancasila, minus sila pertama ("ketuhanan yang Maha Esa"), minus sila kedua ("kemanusiaan yang adil dan beradab"), dan minus sila kelima ("keadilan sosial"). Sehingga (minus-minus ini) melahirkan nasionalisasi Papua. Kembali soal peristiwa terbaru di Tembagapura, Anda memandangnya bagaimana? Saya kira memang ada masalah bahwa Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) membuat kegiatan di situ. Kami juga berkelahi dengan bahasa kami. Kami juga tolak militer karena bikin kami kacau. Tapi ya itu sudah: negara ini juga jalan sendiri. Ini semua, kan, kita tidak atur. Sudah banyak kepentingan. Semua kekerasan di Papua. Dan kita juga salah untuk tidak melihat insiden-insiden ini secara kritis. Kalau angkat senjata itu kasih kesempatan kepada tentara dan polisi untuk betul-betul memanfaatkan. Kami juga curiga, mereka-mereka yang ikut kegiatan TPN-OPM juga ada kerja sama dengan TNI dan Polri. Bagaimana soal klaim dari otoritas Indonesia? Tidak ada penyanderaan di Tembagapura. Saya punya jemaat di situ. Saya cek. Menurut saya, itu hanya bahasa politik bikin heboh saja. Soal peristiwa kemarin di Tembagapura, kami ada kenangan yang sama. Bulan Desember, tanggal 25, tahun 1994. Itulah yang melahirkan Agustus 1995. Uskup Agung membuat pelaporan pelanggaran HAM di Timika. Jadi kami marah itu kemarin kepada kelompok bersenjata. (Catatan: Peristiwa ini dikenal "Tragedi Timika", Uskup Agung Jayapura, Mgr. H.F.M. Munninghoff, O.F.M. membuat laporan pelanggaran HAM yang disampaikan ke Komnas HAM di Jakarta. Baca di sini.) Jadi sebetulnya Anda tidak sepakat ada gerakan senjata di Papua? Iya. Sekarang jalannya sudah ada: jalan perundingan. Dialog. Sudah bermartabat. Baca juga artikel terkait PAPUA atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo (tirto.id - arb/fhr)
