----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: "GELORA45@yahoogroups.com"
<GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Sabtu, 23 Desember 2017 03.36.12
GMT+1Judul: [GELORA45] MUI: Petisi Dibalas AS, Trump Tak Mau Ubah Keputusan
soal Yerusalem
Setelah petisi dibalas dan tuntutan ditolak, apakah boikot akan dimulai?
berapa lama boikotnya?
---
Jumat 22 Desember 2017, 13:26 WIB
MUI: Petisi Dibalas AS, Trump Tak Mau Ubah Keputusan soal Yerusalem
Samsdhuha Wildansyah - detikNews
Foto: Gedung MUI. (Grandyos Zafna-detikcom)
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut petisi yang dikirim melalui
Kedubes Amerika Serikat (AS) telah dibalas. AS disebut tetap tidak mengubah
atau menarik keputusan Presiden Donald Trump terkait Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel.
"Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa surat dan petisi MUI yang diserahkan
melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta sudah diterima oleh Gedung Putih dan
Gedung Putih sudah membalas surat tersebut untuk MUI di mana secara substansi
tetap Amerika tidak mau mengubah atau menarik keputusan Presiden Donald Trump
yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel," kata Ketua Hubungan Luar
Negeri MUI, Muhiddin Junaidi di Kantor MUI, Jl Proklamasi No 51, Jakarta Pusat,
Jumat (22/12/2017).
| Baca juga: Petisi MUI Tolak Keputusan Donald Trump diserahkan ke Kedubes AS |
Muhidin mengatakan Trump merasa ketakutan dan kalut saat voting di Majelis Umum
PBB kemarin yang menyatakan 128 negara mendukung Palestina, 9 menolak, dan 35
absen. Presiden Trump melalui Pejabat Tinggi AS dikatakan Muhidin mengancam
negara-negara yang mendukung Palestina akan disetop bantuannya termasuk
Indonesia.
"Kami ingin menyatakan di sini bahwa Indonesia tidak akan takut, tidak merasa
dikucilkan dengan pernyataan Presiden Donald Trump. Bahkan sebaliknya kami
menganggap bahwa sikap tersebut adalah energi baru bagi kami umat Islam
Indonesia meningkatkan solidaritas dan persatuan umat Islam yang akan terus
menekan Presiden AS sampai beliau mencabut keputusannya," kata Muhidin.
Muhidin juga menyayangkan balasan dari petisi MUI yang dikirimkan pada 18
Desember lalu tidak ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, melainkan
ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional AS.
Dengan diterimanya balasan dari petisi itu, MUI akan melakukan rapat pimpinan
(rapim).
"MUI akan adakan rapim dan akan memutuskan, melihat perkembangan terakhir
Majelis Umum PBB menolak dan opsi terbaik adalah pertama melakukan lobi-lobi,
kedua juga minta pada Jaksa Agung AS agar menekan Presiden Donald Trump supaya
mencabut atau merubah keputusannya. Karena dari pengalaman, 83% eksekutif order
yang dikeluarkan Presiden AS itu agak susah dibatalkan tapi bisa diubah.
Berarti 17% bisa diubah," kata Muhidin.
(idh/idh)
