https://www.antaranews.com/berita/675118/bappenas-target-kemiskinan-di-
bawah-10-persen
Bappenas: target kemiskinan di
bawah 10 persen
Rabu, 3 Januari 2018 20:57 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Audy Alwi)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang
Brodjonegoro menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini dibawah 10
persen dari total penduduk Indonesia.
"(Angka kemiskinan) 10,2 persen itu kemiskinan terendah sepanjang
sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10 persen," kata Bambang Brodjo
usai sidang Kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu.
BPS merilis pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di
Indonesia sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen
jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga
berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada
September 2016.
Kepala Bappenas ini juga menyampaikan target ini sudah disampaikan di
DPR dan diharapkan bisa tercapai.
Bambang mengatakan pencapaian angka kemiskinan tahun lalu karena
"poverty rate"-nya turun tapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek,
namun pada tahun ini "poverty rate"-nya turun dan kedalaman dan
keparahannya sedikit lebih baik.
Dia juga mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen,
maka perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut.
Bambang Brodjo menyebut saat ini kelompok yang sangat miskin, yakni yang
hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan.
"Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus memperbaiki
kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus
benar-benar tepat sasaran," katanya.
Bambang Brodjo mengungkapkan tingginya angka kemiskinan pada 2016 lalu
akibat pemberian rastra dan subsidi di lapangan masih ada yang tidak
tepat sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu.
"Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan 10 persen
menjadi lebih mungkin," kata Bambang Brodjo.
Presiden, saat membuka sidang kabinet paripurna, meminta para menteri
pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan
kesenjangan sosial.
"Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah
penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau
10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu
27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar
11,13 persen dan 10,70 pada September 2016," ungkap Presiden.
Tapi Presiden mengakui bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah
untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di
perkotaan maupun pedesaan.
"Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan
kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan
non-tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera
dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," tambah Presiden.
Ia juga memerintahkan agar program "cash for work" baik melalui skema
Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.
"Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa
sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya
dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program `cash
for work`," kata Presiden.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
