Betul juga kata pak Zeth Sahuburuaa, jangan dibagi itu haknya mereka biar adil, kalau di freeport kan sudah 10 % untuk papua. Begitu juga hasil pariwisata di bali harus 10 % untuk bali, jangann dibawa kemana-mana lagi biar adil Karena kalau dibagi-bagi sama daerah lain, nanti daerah lain fanatiknya bukan main dimana tamu diatur dengan aturan macam-macam hingga tamunya malas kedaerahnya. Seperti a…
From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Wednesday, February 28, 2018 3:37 PM Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Gubernur: PI Blok Masela Milik Maluku Mengapa rezim neo-Mojopahit mengundang NTT untuk ikut serta dalam proyek Masela, apakah maksudnya mengadudomakan pertentangan antar daerah? http://www.tribun-maluku.com/2018/02/gubernur-pi-blok-masela-milik-maluku.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+Tribun-malukucom+%28Tribun-Maluku.com+%7C+Berita+dan+Informasi+Seputar+Maluku+Terkini%29 Gubernur: PI Blok Masela Milik Maluku Rabu, Februari 28, 2018<http://www.tribun-maluku.com/2018/02/gubernur-pi-blok-masela-milik-maluku.html>Maluku<http://www.tribun-maluku.com/search/label/Maluku> [Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburuaa menegaskan, hak partisipasi (participating interest - PI) 10 persen dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela hanya milik Maluku sehingga tidak bisa dibagi dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).]<https://1.bp.blogspot.com/-osMG6lyVBX8/WNu6TVdAniI/AAAAAAAALGA/zZyPbni4XME1unLUpDXrvKtJ316aWfezgCLcB/s1600/wagub-1.jpg> Ambon, Tribun-Maluku.com : Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburuaa menegaskan, hak partisipasi (participating interest - PI) 10 persen dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela hanya milik Maluku sehingga tidak bisa dibagi dengan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Saya sebenarnya siap memprotes Menteri ESDM, Ignasius Jonan bila pertemuan jadi dilaksanakan pada 23 Februari 2018. Hanya, belum ketemu sehingga siap memperjuangkan PI 10 persen Blok Masela milik Maluku karena telah diputuskan Menteri ESDM saat dijabat, Sudirman Said pada 10 Agustus 2016," kata Zeth, dikonfirmasi, Rabu (28/2). Dia memastikan, bila Menteri Ignasius mengundang untuk memutuskan PI 10 persen Blok Masela, maka DPRD Maluku akan disertakan untuk memperjuangkan apa yang sebenarnya telah menjadi hak Maluku. "Pertimbangannya dari letak lokasi, maka Blok Masela sebenarnya lebih dekat dengan negara tetangga Timor Leste dan NTT relatif jauh sehingga tidak mungkin PI 10 persen itu dibagi bersama Maluku," kata Zeth. Apalagi, letak Blok Masela berada dalam wilayah teritorial Maluku, kendati keluar sedikit dari 12 mil. "Kami sudah menyiapkan berbagai hal terkait PI 10 persen sehingga Menteri Ignasius hendaknya menghargai apa yang telah diputuskan," tandas Zeth. Sebelumnya, Menteri Ignasius saat menjadi pembicara dihadapan peserta Kongres HMI XXX di auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (14/2), menyatakan, PI 10 persen Blok Masela dikelola Maluku dan NTT. Dia memastikan membutuhkan waktu 6-7 tahun, Blok Masela beroperasi. "Masih enam tahun lagi baru bisa menghasilkan gas, jangan kaget," ujar mantan Menhub. Blok Masela digarap oleh perusahaan minyak Royal-Shell Belanda dan Inpex yang berbasis di Jepang dengan nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp200 triliun untuk mengembangkan blok gas Masela yang terletak di laut Timor antara Provinsi NTT dan Maluku. Investasi di Blok Masela bisa naik sampai 20 miliar dolar AS, karena perusahaan minyak tersebut berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi gas alam cair di fasilitas abadi terkait untuk 6.000.000 metrik ton/ tahun. "Kandungan gas di Blok Masela itu sekitar 10 triliun kubik feet. Kementerian ESDM telah meminta Inpex untuk melibatkan masyarakat Maluku dan NTT dalam proses pembangunan Blok Masela. Jadi pemberdayaan masyarakat itu penting," tegas Ignasius.
