Sebenarnya, seandainya ketentuan melarang Tionghoa membeli tanah di Jogya itu
dasarnya MELINDUNGI Ekonomi LEMAH dan tidak didasari jiwa RASIALIS yang
menyasar Tionghoa, mudah saja, kok. Buatlah keteentuan penjualan tanah di kota
Jogya BERDASARKAN KEKAYAAN pembeli! Katakanlah tanah di Jogya hanya
diperuntukkan orang yang benar-benar hendak tinggal/penghuni disitu, PEMILIK
rumah pertama dan satu-satunya. Jadi, tidak dijual pada orang-orang yang sudah
punya rumah di Jogya atau bahkan juga diwilayah lain diluar Jogya. Kalau mau
beli tanah di Jogya, harus lebih dahulu menjual tanah semula, dengan syarat
tenggak waktu tidak lebih dari 1 tahun, misalnya! Segala aturan bisa dibuat
sebijaksana mungkin, TAPI, ... tidak berdasarkan ras, etnis warga untuk
menentukan penjualan tanah di Jogya yang jelas-menabrak UU Anti-Diskriminasi
rasial yang sudah disahkan tahun 2008 itu!
Dijaman sekarang masih saja berpandangan rasialis, membeda-bedakan “PRIBUMI”
dan “Non-Pribumi”, padahal kenyataan tidak ada yang bisa mengklain “PRIBUMI”.
Bukankah sudah mulai ada yang menelusuri Minahasa leluhurnya adalah Penguasa
Dinasti Han di Tiongkok sana. Dan kalau dilihat dengan kasat-mata, suku
minoritas Yu di Yun Nan itu mirip banget dengan orang Melayu, orang Jawa, ...
Kenapa masih saja hendak membeda-bedakan sesama umat manusia berdasarkan ras,
etnis dan Agama?
From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
Sent: Saturday, March 3, 2018 8:15 AM
To: Yahoogroups
Subject: [GELORA45] Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu
Pengantar berpanjang-panjang barusan sebenarnya cuma untuk menemani kekaguman
saya kepada hasil keputusan pengadilan yang mementahkan gugatan Handoko,
seorang beretnis Tionghoa di Jogja. Dia menggugat peraturan yang melarang
kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di DIY. Namun gugatan itu
dimentahkan, dan salah satu pertimbangan dalam keputusan majelis hakim sungguh
ajaib meski sekilas terdengar mulia: "Untuk melindungi warga masyarakat yang
ekonominya relatif lemah."
....
Selebihnya, meski saya punya banyak teman beretnis Tionghoa, justru orang-orang
paling tajir yang saya kenal di Jogja, yang aset ekonominya berjibun dan
tanahnya ada di mana-mana, justru mereka yang so called"pribumi". Apa artinya?
....
Selasa 27 Februari 2018, 15:42 WIB
Sentilan Iqbal Aji Daryono
Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu
Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu
Iqbal Aji Daryono
Pengadilan menolak gugatan Handoko, seorang beretnis Tionghoa
di Jogja. Dia menggugat peraturan yang melarang ke...
Iqbal Aji Daryono - detikNews
Jakarta - Waktu kami masih di Perth, Australia, beberapa kali ibu saya datang
berkunjung. Selain saya ajak jalan-jalan cantik menonton segala yang
indah-indah, sering juga saya bawa dia blusukan ke tempat-tempat tak biasa.
Misalnya ke sebuah kota dengan eko nomi yang sekarat. Kota itu bernama
Kalgoorlie, 600 kilometer di timur Perth. Kota yang pernah menjadi salah satu
kota terbesar di Australia karena tambang emasnya itu kini nyaris mati akibat
kehabisan sumber daya.
Di Kalgoorlie yang mengenaskan, saya ingat emak saya bergumam. "Kasihan banget
ya, orang bule kok miskin-miskin begitu. Ternyata ada juga ya bule miskin."
Saya langsung terpingkal. "Lho , Mak, kalo lihat orang Jawa miskin kok nggak
kasihan-kasihan amat? Begitu orang kulit putih yang miskin, kok jadi kasihan
banget? Hahaha!"
Tentu saja, kesan yang muncul di benak emak saya itu lazim saja bagi masyarakat
awam pascakolonial. Kita pernah dijajah orang Eropa selama ratusan tahun. Citra
orang kulit putih selalu kuat dan hebat, juga kaya raya. Kita inferior di depan
mereka. Apalagi pada masa selepas perang pun hegemoni budaya kulit putih terus
meneguhkan superioritas mereka. Lewat film, lewat foto-foto, lewat
produk-produk teknologi, dan entah lewat apa lagi.
Maka, para turis bule yang datang ke tempat kita pun selalu kita anggap
orang-orang kaya. Jadi jangan kaget kalau teman Anda yang berpenampilan
Kaukasoi d diminta membayar dua atau tiga kali lipat dari harga biasa, saat
makan-minum di angkringan dekat rumah saya. Dia di-thuthuk, kalau istilah
Jawanya. Lha semua orang bule kan pasti kaya! Hehehe.
Hari ini, setelah media jenis apa pun dengan gampang kita akses, setelah
jangkauan pergaulan meluas dengan aneka kemudahan untuk melawan sindrom kurang
piknik, kita tahu bahwa teori sosial "semua orang kulit putih pasti kaya" itu
mitos belaka. Kita paham bahwa banyak wisatawan di bilangan Prawirotaman, Jogja
adalah para buruh rendahan di negaranya. Kita mengerti bahwa tak sedikit turis
Australia yang mabuk-mabukan di Legian adalah pengangguran di negeri mereka,
mendapat santunan dari negara, lalu dengan uang santunan itu mereka ke Bali
menghabiskan dolar untuk bertamasya.
Sebagaimana tidak semua orang kulit putih itu kaya, tidak semua juga orang
kulit berwarna itu miskin. Kaya dan miskin toh bukan takdir yang melekat pada
warna kulit dan ciri fisik. Orang bisa kaya karena banyak kemungkinan. Karena
kerja keras dipadu kemampuan berhemat, karena cerdik campur licik, karena
hidupnya beruntung terus, karena punya ak ses ke banyak sumber ekonomi, karena
licin dan lincah dalam bergaul, karena berkah doa orangtua, dan lain-lain. Tapi
kita semua pasti mencibir kalau ada orang mengaku mak-cling otomatis jadi kaya
hanya karena sejak lahir sudah membawa warna kulit tertentu sesuai warna kulit
bapak-ibunya.
Iya, kan? Setuju, kan? Kayak gitu aja kok masih pakai dibahas....
***
Pengantar berpanjang-panjang barusan sebenarnya cuma untuk menemani kekaguman
saya kepada hasil keputusan pengadilan yang mementahkan gugatan Handoko,
seorang beretnis Tionghoa di Jogja. Dia menggugat peraturan yang melarang
kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di DIY. Namun gugatan itu
dimentahkan, dan salah satu pertimbangan dalam keputusan majelis hakim sungguh
ajaib meski sekilas terdengar mulia: "Untuk melindungi warga masyarakat yang
ekonominya relatif lemah."
Haduh. Kalau entitas "warga Tionghoa" diperhadapkan dengan entitas "masyarakat
ekonomi lemah", berarti sudah pasti orang Tionghoa kaya dong? Seperti itu
logikanya, bukan? Orang Tionghoa sudah pasti kaya, sehingga ketika mereka
mendapatkan akses kepemilikan tanah, sama artinya mereka menekan orang-orang
miskin. Begitu?
Saya paham, memang banyak warga keturunan Tionghoa sukses dalam perjuangan
ekonominya. Mereka kaya-kaya. Namun asal muasalnya tidak terletak pada
etnisitas mereka. Mereka kaya karena bekal mentalitas perantau yang berjibaku
melakukan apa saja untuk memenangkan hidup. Mereka kaya karena di masa Orba
tidak boleh menjadi ABRI maupun pegawai negeri, sehingga mayoritas di an tara
mereka menempuh satu-satunya jalan yakni berdagang. Tidak ada tentara dan
polisi yang kaya raya kecuali korupsi, dan tidak ada pegawai negeri yang makmur
sejahtera kecuali punya sabetan rupa-rupa.
Sementara, pedagang yang kaya ya banyak. Kalau mau kaya ya jadilah pedagang..
Jangan jadi karyawan, apalagi jadi penulis.
Saya juga paham, pada awal masa Orba banyak keluarga Tionghoa difasilitasi
negara untuk membangun kerajaan bisnis mereka. Mereka memang sengaja dibesarkan
Orba, sehingga kemudian para konglomerat Indonesia didominasi oleh keturunan
Tionghoa. Langkah itu ditempuh rezim Suharto karena blue print yang cerdik.
"Meski kelompok minoritas kuat secara ekonomi, mereka tetap tidak akan melawan
kekuasaan karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau yang dibesarkan Soeharto adalah
kelompok mayoritas, misalnya umat Islam, ada kemungkinan suatu saat mereka akan
melawan. Dan, itu ancaman." Begitu lebih kurang yang disampaikan Prof. Vedi
Hadiz dalam sebuah kuliahnya. Cari saja di Youtube kalau nggak percaya.
Nah, meski memang ada keluarga-keluarga Tionghoa yang dibesarkan Orba, apa iya
keberuntungan mereka itu otomatis jatuh kepada semua orang Tionghoa di
Indonesia? Keluarga Salim mungkin masih eksis dan perkasa, tapi apa ada efeknya
ke bapak berkulit kuning bermata sipit yang jualan bolang-baling di sudut Jalan
Bantul, yang tiap kali saya lewat selalu saya lirik warungnya yang sepi itu?
Keluarga Hartono mungkin masih menikmati kejayaan mereka, tapi toh sahabat saya
Cik Prima Sulistya nggak lantas bisa hidup ongkang-ongkang, masih dibelain
mengedit naskah tiap hari dan cari proyek penulisan di sana dan sini.
Selebihnya, meski saya punya banyak teman beretnis Tionghoa, justru orang-orang
paling tajir yang saya kenal di Jogja, yang aset ekonominya berjibun dan
tanahnya ada di mana-mana, justru mereka yang so called"pribumi". Apa artinya?
Artinya, melarang warga keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di DIY dengan
alasan "melindungi warga masyarakat ekonomi lemah" itu tidak tinemu nalar.
Tidak komplet landasan logis dan faktualnya.
Kalau mau logis dalam melindungi orang miskin dalam perkara tanah, ya
pemilahannya jangan pakai pri vs non-pri to, Mas. Tapi orang kaya vs orang
miskin. Yang harus dibangkitkan bukan sentimen primordial, apalagi sikap-sikap
rasis, melainkan kesadaran kelas. Hitung aset-asetnya, lihat seberapa besar
kekuasaan lahannya, dan selanjutnya jalankan Reforma Agraria. Kan gitu. Logis,
to?
"Lho, Bro, larangan itu kan berawal dari Instruksi Wakil Kepala Daerah pada
tahun 1975. Warga non-pribumi tidak boleh punya tanah, karena pertimbangan
bahwa mereka berkhianat dan mendukung Belanda pada waktu Agresi Militer!"
Ah, ini lagi. Lha 'mereka' yang berkhianat itu siapa? Kalau kakeknya nenek saya
alias simbah canggah saya menjilat Belanda sehingga kemudian diangkat jadi
pemuka desa dalam struktur pemerintahan kolonial, apa sampeyan mau menyebut
saya sebagai anti-republik? Kalau teman saya di Perth punya kakek buyut yang
turun dari sebuah kapal Inggris lalu membantai orang-orang Aborigin, apakah
saya harus menyebut kawan saya itu sebagai pelanggar HAM? Siapa yang bisa
memilih orangtua? Siapa yang bisa memilih terlahir sebagai orang Jawa, orang
Bali, atau orang Dayak? Siapa yang bisa menentukan nasib untuk terlahir dalam
keluarga Kraton, atau dari keluarga jelata? Anda bisa? Hebat dong.
Kadang saya merenung-renung, bisa jadi alam pikiran semacam itu tetap masuk
akal juga pada masanya. Tapi, hmm, semua tentu ada masa berlakunya.
Dulu, tentara Diponegoro meyakini kekalahan mereka sebagai kutukan akibat
hubungan Sang Pangeran dengan seorang perempuan Cina. Tapi dengan kejelian
dalam mencermati sejarah, dengan memahami komposisi kekuatan militer berikut
strategi yang dijalankan kedua belah pihak, siapa yang sekarang mau percaya
kepada tulah gadis Cina?
Dulu, di Amerika Serikat bagian selatan pada masa Jim Crow, orang pun meyakini
bahwa struktur otak manusia berkulit hitam memang menakdirkan mereka untuk
selalu patuh dan cocok disuruh-suruh. Jadi orang kulit hitam memang harus
menjadi budak. Namun kemudian sains dan naluri kemanusiaan menemukan bahwa itu
semua hoax belaka.
Dulu, banyak orang Jawa meyakini bahwa orang Eropa memang ditakdirkan berkuasa,
dan kaum pribumi ditakdirkan seba gai kawula. Namun belakangan muncul gagasan
kebangsaan, gagasan kesetaraan, dan perjuangan harkat kemanusiaan yang menolak
penjajahan. Akhirnya keyakinan lama itu runtuh porak poranda.
Sebagaimana teknologi, barangkali beberapa sistem logika pun mengalami masa
kadaluarsa. Namun tidak semua orang mau mengakuinya.
Iqbal Aji Daryono esais, bisa disapa di akun Facebook-nya
(mmu/mmu)
