PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal 'Kader PKI' Feri Agus, CNN Indonesia | Rabu, 07/03/2018 11:32 WIBBagikan : PDIP bakal polisikan Kivlan Zen atas tudingan 'kader PKI'. (CNN Indonesia/M Andika Putra)Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan melaporkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen ke polisi terkait tudingan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sebelumnya, kemarin, Kivlan mengatakan PDIP banyak menampung pihak-pihak yang berafiliasi dengan PKI. Kivlan bahkan menuding ada sejumlah kader PDIP yang diduga masih menjadi bagian dari PKI. "Nanti PDIP juga akan melaporkan dia (Kivlan Zen). Jadi harus berdasarkan fakta dan data. Aku yakin pasti akan ada langkah hukum, karena kita enggak mau dalam urusan caci maki," kata kader PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/3). | Lihat juga: Kivlan Zen Tuding PDIP Banyak Menampung PKI | Nama Eva menjadi salah satu kader partai berlambang banteng moncong putih itu yang disebut Kivlan sebagai bagian dari PKI. Selain Eva, pensiunan jenderal TNI AD bintang dua itu juga menyebut nama dua anggota DPR dari fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko dan Rieke Diah Pitaloka. Eva membantah dirinya bagian dari partai berlambang palu arit yang telah dilarang sejak masa Orde Baru. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, dirinya baru lahir pada 1965 dari keluarga yang berlatarbelakang pegawai negeri sipil (PNS). "Saya lahir tahun 1965, ibu bapak saya PNS, guru SMA zaman segitu. Saya jadi PNS 11 tahun, kok bisa (dikaitkan) PKI-PKI. Enggak mungkin banget, itu asal bunyi. Saya lulusan terbaik P4 tingkat nasional tahun '89, 17 terbaik," tuturnya. Eva menantang Kivlan untuk melaporkan dirinya maupun PDIP ke pihak berwajib bila memiliki bukti terkait hubungan dengan PKI. Dia meyakini Kivlan tak memiliki bukti sehingga cuap-cuap di media massa untuk mengadu domba. "Jadi kita menantang pak Kivlan silakan, dilaporkan. Silakan melaporkan saya, Eva Kusuma Sundari," kata dia. Eva melanjutkan bahwa, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bakal menyerahkan tindakan Kivlan tersebut ke penegak hukum seperti Ustaz Alfian Tanjung, yang juga menuding sebagian kader PDIP adalah PKI lewat media sosialnya. PDIP, kata Eva, saat ini tengah fokus untuk pemenangan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Menurutnya, manuver Kivlan kental dengan kepentingan politik. Dia menyebut tersangka kasus dugaan makar itu tengah melakukan kampanye hitam terhadap PDIP di tengah tahun politik. "Kita fokus di pemenangan, biar urusan pembuktian itu tidak di media tetapi di pengadilan. Pak Kivlan harus rasional dong, jangan mengadu domba, black campaign begitu," kata dia. | Lihat juga: Ingin Suasana Adem, Jokowi Minta Penyebar Hoax Digulung Habis | Dihubungi secara terpisah, kader PDIP Rieke Diah Pitaloka membantah tudingan yang disampaikan Kivlan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan sangat tidak mungkin dirinya menjadi bagian dari PKI lantaran baru lahir pada 1974. "Saya lahir tahun 1974. Saya enggak kenal Kivlan Zen. Mungkin Kivlan lebih tahu saya, daripada diri saya sendiri?" kata dia kepada CNNIndonesia.com. Soal Kivlan yang telah menyebut namanya, Rieke pun mendoakan Kivlan agar diberi kesehatan lahir dan batin. "Saya doakan atas nama almarhum kedua orang tua saya, Kivlan diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala fitnah," kata Rieke. Sebelumnya, kemarin, usai diskusi dengan tema 'Isu Kebangkitan PKI: Antara Realita atau Propaganda' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kivlan mengatakan menyebut ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kivlan pun meminta mereka untuk mundur dari jabatannya di partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Sebaiknya PDIP itu menarik lah, orang-orang seperti Eva Kusuma Sundari, Rieke Dyah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dia membuat buku itu, janganlah dimasukan jadi pimpinan lagi," tuturnya. Atas dasar itu, Kivlan menilai, PDIP kerap dianggap dekat dengan komunis. Bahkan pada tahun 2015, lanjut Kivlan, PDIP mengirimkan sejumlah kadernya ke Partai Komunis China untuk belajar ilmu politik dan pengkaderan. (DAL/kid)
