Petinggi KRN: Amandemen Konstitusi Akan Tingkatkan Pemerintahan
Berdasarkan Hukum
2018-03-12 16:57:27 CRI
Rancangan Amandemen Konstitusi RRT telah diluluskan melalui pemungutan
suara dalam Rapat Pleno ke-3 Sidang Pertama KRN Tiongkok ke-13 yang berlangsung
di Balai Agung Rakyat pada hari Minggu (11/3) sore. Ini adalah pertama kalinya
Konstitusi direvisi dalam waktu 14 tahun terakhir. Ketua Komisi Urusan
Legislasi di bawah Komite Tetap KRN, Shen Chunyao dalam jumpa pers seusai rapat
menyatakan, pengamandemenan Konstitusi adalah salah satu peristiwa penting
dalam kehidupan politik negara, sekaligus prestasi penting yang tercapai dalam
proses pemerintahan negara berdasarkan hukum, yang dilatarbelakangi oleh
sosialisme berkarakteristik Tiongkok pada era baru. Diluluskannya proposal
amandemen Konstitusi dipastikan akan secara kuat mendorong dan menjamin
perkembangan usaha PKT serta negara, secara kuat mendorong dan memperkuat
sosialisme Tiongkok yang berlandaskan hukum.
Shen Chunyao menambahkan, amandemen Konstitusi kali ini dilakukan dengan
menaati prosedur legislasi secara ketat. Disamping itu, rancangan amandemen
juga memasukkan teori dan kebijakan penting yang ditetapkan Kongres Nasional
ke-19 PKT ke dalam Konstitusi. Hal ini telah memanifestasikan hasil baru,
pengalaman baru dan tuntutan baru dalam perkembangan usaha PKT dan negara,
secara keseluruhan memelihara kesinambungan, kestabilan dan kewibawaan
Konstitusi yang melangkah mengikuti kemajuan zaman.
Mengenai penghapusan aturan mengenai batas waktu jabatan presiden dan
wakil presiden Republik Rakyat Tiongkok selama dua periode, Shen Chunyao
menjelaskan, revisi itu akan menyempurnakan sistem kepemimpinan negara
Tiongkok, juga menguntungkan bagi ketenteraman negara dalam jangka panjang.
"Pelaksanaan sistem 'tritunggal' antara jabatan kepemimpinan tertinggi
Komite Tetap PKT, Ketua Komisi Militer Angkatan Bersenjata termasuk Tentara
Pembebasan Rakyat Tiongkok serta Presiden negara adalah hal yang paling
esensial dan paling layak bagi PKT dan RRT. Amandemen Konstitusi terbaru
melakukan revisi terhadap pasal ke-79 ayat ke-3. Revisi ini adalah langkah
penting untuk menyempurnakan sistem kepemimpinan negara. Amandemen tersebut
akan membantu menjaga kewibawaan dan kepemimpinan tunggal Komite Sentral PKT
dengan Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi, juga bermanfaat untuk
menyempurakan sistem kepemimpinan negara serta menguntungkan bagi ketenteraman
negara dalam jangka panjang.
