https://tirto.id/mpr-dan-ukp-pip-sepakat-hidupkan-gbhn-cGbi
MPR dan UKP PIP Sepakat Hidupkan GBHN
MPR dan UKP PIP Sepakat Hidupkan GBHN Ketua MPR Zulkifli Hasan. ANTARA
FOTO/Reno Esnir.
0 Shares
<mailto:?subject=MPR%20dan%20UKP%20PIP%20Sepakat%20Hidupkan%20GBHN&body=https://tirto.id:443/mpr-dan-ukp-pip-sepakat-hidupkan-gbhn-cGbi>
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
<https://tirto.id/author/mahsan?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
14 Maret, 2018 /dibaca normal 1 menit /
* Soal GBHN, Megawati Soekarnoputri akan menjadi perantara konsultasi
antara MPR, UKP PIP dengan Jokowi
/GBHN diperlukan dihidupkan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan
misi yang sama dalam membangun Indonesia./
*tirto.id <https://tirto.id?utm_source=internal&utm_medium=Article> - *
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Unit Kerja Pemerintah Pembinaan
Ideologi Pancasila (UKP PIP) bersepakat menghidupkan kembali Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dihapus sejak reformasi.
Kesepakatan ini diambil usai pertemuan antara MPR dengan UKP PIP hari
ini, Rabu (14/3/2018), di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Ketua MPR, Zulikifli Hasan menyatakan MPR dan UKP PIP bersepakat
pembangunan di Indonesia terganggu karena tidak ada GBHN. Sehingga,
perlu amandemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN.
"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik
terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai
perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami
konsultasikan," kata Zulkifli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat,
Rabu (14/3/2018).
Selain itu, menurut Zulkifli, GBHN diperlukan agar pemimpin Indonesia
memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia ke depannya
dan pembangunan bisa berkesinambungan.
"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita
seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya
visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan,"
kata Zulkifli.
Hal yang sama disampaikan Anggota MPR, Ahmad Basarah. Menurutnya, GBHN
diperlukan agar pembangunan tidak seperti tari poco-poco yang maju dua
langkah, mundur tiga langkah alias stagnan.
"Nanti hasil kesepakatan ini akan dikonsultasikan ke Presiden Jokowi,"
kata Basarah di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2018).
Menurut Basarah, Megawati Soekarnoputri akan menjadi perantara
konsultasi antara MPR, UKP PIP dengan Jokowi. Setelah itu, hasil
konsultasi akan disampaikan ke ketua umum parpol-parpol di MPR.
"Kalau sudah ada persetujuan presiden kan nanti kuat," kata Basarah.
Akan tetapi, Basarah menyatakan hidupnya kembali GBHN tidak akan
menghapus sistem pemilihan langsung yang berlangsung saat ini.
"Jadi presiden tidak akan menjadi mandataris MPR," kata Basarah.
Pertemuan antara MPR dan UKP PIP dihadiri Megawati Soekarnoputri, Mahfud
MD, Try Sutrisno dan sejumlah tokoh lainnya. Pertemuan tersebut
berlangsung tertutup selama lebih kurang 2 jam.
Baca juga:
* Aburizal Bakrie Dukung Penerapan GBHN
<https://tirto.id/aburizal-bakrie-dukung-penerapan-gbhn-wcK>
* GBHN Dihidupkan Lagi, PKS Mendukung
<https://tirto.id/gbhn-dihidupkan-lagi-pks-mendukung-bJD>
Baca juga artikel terkait GBHN
<https://tirto.id/q/gbhn-ft?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
<https://tirto.id/author/mahsan?utm_source=internal&utm_medium=lowauthor>
(tirto.id - san/yan)