http://id.beritasatu.com/macroeconomics/indef-utang-pemerintah-masih-kontraproduktif/173474
*Indef: Utang Pemerintah Masih Kontraproduktif* Rabu, 21 Maret 2018 | 15:06 [image: Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)] Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berita Terkait - Indef: Realisasi Investasi Butuh Konsistensi Regulasi <http://id.beritasatu.com/home/indef-realisasi-investasi-butuh-konsistensi-regulasi/173489> - Indef: Pembangunan Infrastruktur Belum Berdampak Signifikan <http://id.beritasatu.com/home/indef-pembangunan-infrastruktur-belum-berdampak-signifikan/168641> - Indef: Target Pertumbuhan 5,4% Sulit Dicapai <http://id.beritasatu.com/home/indef-target-pertumbuhan-54-sulit-dicapai/166744> - Indef: Pasar Baru RI-IORA Berpotensi Naikkan Produk Hilir <http://id.beritasatu.com/home/indef-pasar-baru-ri-iora-berpotensi-naikkan-produk-hilir/157668> - Indef: Pembatasan Kepemilikan Asing Perlu Strategi <http://id.beritasatu.com/home/indef-pembatasan-kepemilikan-asing-perlu-strategi/156228> *JAKARTA*- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan utang pemerintah yang besarannya meningkat sejak 2015 masih kontraproduktif. "Utang yang selama tiga tahun ini bertambah justru mengarah kontraproduktif. Sektor-sektor riil yang harusnya semakin membaik justru memburuk," kata Enny dalam konferensi pers di kantor Indef, Jakarta, Rabu. Ia menilai bahwa masih terjadi anomali atau penyimpangan dari harapan pemerintah yang berutang untuk mampu mengakselerasi produktivitas dan daya saing nasional, termasuk meningkatkan kemandirian sebagai bangsa. "Ketergantungan impor bahkan mulai bertambah ke sektor pangan pokok," ucap Enny. Dalam kesempatan yang sama, peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan bahwa utang pemerintah meningkat sejak 2015. Utang pemerintah tersebut diklaim digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Pada akhir Februari 2018, utang pemerintah pusat jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun. "Utang pemerintah meningkat seiring dengan belanja. Secara struktural, belanja pemerintah pusat tidak banyak berubah terhadap belanja modalnya. Yang meningkat adalah belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran kewajiban utang," ucap dia. Riza juga menyoroti mengenai belanja pemerintah pusat yang masih ditopang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi. Hal tersebut perlu diwaspadai karena mampu menimbulkan arus modal keluar (*capital outflow*). "Kepemilikan SBN banyak dimiliki asing, ini bahaya apalagi kondisi rupiah sedang terdepresiasi," ucap dia. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62% diterbitkan dalam denominasi rupiah dan sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11% dalam denominasi valas. Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27%. Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp771,6 triliun atau 19,13% dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun atau 0,14%. (gor/ant)
