http://mediaindonesia.com/read/detail/185508-simbol-beralihnya-pendulum-dukungan-
masyarakat-sumbar
/*Simbol Beralihnya Pendulum Dukungan
*/
/*Masyarakat Sumbar*/
Penulis: *Yose Hendra* Pada: Rabu, 19 Sep 2018, 20:55 WIB Nusantara
<http://mediaindonesia.com/nusantara>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/185508-simbol-beralihnya-pendulum-dukungan-masyarakat-sumbar>
<http://twitter.com/home/?status=Simbol%20Beralihnya%20Pendulum%20Dukungan%20Masyarakat%20Sumbar%20http://mediaindonesia.com/read/detail/185508-simbol-beralihnya-pendulum-dukungan-masyarakat-sumbar%20via%20@mediaindonesia>
Simbol Beralihnya Pendulum Dukungan Masyarakat Sumbar
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2018/09/6c578ce0c36aac2fe92876715f56ce0c.jpg>
/Ist/
DEKLARASI 10 kepala daerah (bupati dan walikota) di Sumatra Barat pada
Selasa (18/9) malam, disinyalir menjadi simbol beralihnya dukungan
masyarakat Sumatra Barat dari Prabowo Subianto ke Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu dikatakan oleh pengajar sejarah politik dari Universitas
Andalas, Israr Iskandar kepada Media Indonesia, Rabu (19/9). Menurutnya,
itu mungkin akan mengubah peta perolehan suara di Sumbar yang pernah
menjadi lokasi kekalahan telak Jokowi.
Pada Pemilu 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, kalah
telak di Sumbar dengan hanya mendapatkan 23,08% suara. Itu berbanding
jauh dengan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang meraih 76,92%.
"Sepuluh kepala daerah, berarti lebih separuh Sumbar (Sumbar terdiri
dari 19 kabupaten dan kota). Secara simbolik ini bisa jadi gambaran
peralihan atau pergeseran dukungan rakyat Sumbar dari Prabowo ke
Jokowi," bilang Israr.
Sikap para bupati dan walikota tersebut, menurut Israr, karena mereka
melihat kinerja Jokowi jelas, meski punya sejarah kalah di Sumbar.
Misalnya saja proyek jalan ke kawasan wisata Mandeh, kereta api Bandara
Minangkabau, pembangunan pelabuhan di Pasaman Barat, pembangunan Pasa
Ateh Bukittinggi, revitalisasi Seribu Rumah Gadang, dan rencana tol
Padang-Pekanbaru.
"Ini nampaknya juga perubahan sikap politik orang Sumbar dan Minang
secara umum. Mereka realistis, tidak lagi mau terjebak politik
identitas, dan lain-lain," kata Israr.
Hal yang patut ditunggu, sebut peneliti lembaga survei Cirus Surveyors
Group ini, ialah sikap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
"Walaupun sepertinya itu mustahil, karena kader PKS biasanya konsisten
dari pusat sampai ke daerah," tukasnya.
Tapi yang jelas, kata dia, adanya deklarasi 10 kepala daerah, menegaskan
pendulum politik Pilpres di Sumbar mengarah ke Jokowi.
"Tapi ingat juga, bahwa pemilih tak hanya terpengaruh pilihan tokoh
formal, seperti kepala daerah, tapi juga informal. Patut ditunggu sikap
agamawan, tokoh adat, budayawan, cendekiawan lokal, bundo kanduang, dan
lain-lain," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pengaruh media terutama medsos terhadap perilaku
pemilih. Israr memprediksi Prabowo-Sandi, melalui medsos, akan
habis-habisan membendung peralihan suara supaya tidak beralih ke Jokowi.
"Media mainstream pun akan ikut arus, ikut kepala daerah. Lihatlah
eksposure berita deklarasi 10 kepala daerah dapat tempat di halaman 1 di
koran-koran Padang," dia menambahkan.
Irisan pendapat yang sama juga dilontarkan pengamat politik dari
Universitas Andalas Asrinaldi. Menurutnya, dukungan kepala daerah itu
akan mempengaruhi pilihan pendukungnya di daerah.
"Bagaimanapun kepala daerah tentu punya pendukung ketika mereka ikut
Pilkada. Massa ini sedikit banyaknya juga akan ikut kepala daerah yang
mereka dukung," katanya.
Oleh sebab itu, dia menilai dukungan kepala daerah tersebut diprediksi
menggerus suara Prabowo di Sumatra Barat.
Pengamat politik dari Ranah Minang lainnya, Arifki Chaniago melihat
dukungan 10 kepala daerah menunjukkan Jokowi berhasil meyakinkan kepala
daerah di Sumbar.
"Kunci meyakinkan itu, meskipun Jokowi kalah di Sumbar pada Pemilu 2014,
tapi Jokowi tetap mau membangun Sumbar," tukasnya.
Sepuluh kepala daerah di Sumbar telah mendeklarasikan dukungan kepada
Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka adalah Bupati Dharmasraya, Bupati Pesisir
Selatan, Bupati Pasaman, Bupati Sijunjung, Bupati Limapuluh Kota, Wali
Kota Solok, Bupati Solok, Bupati Kepulauan Mentawai, Wali Kota
Bukittinggi, dan Bupati Tanah Datar. (X-12)
