https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019
Rabu 14 November 2018, 12:33 WIB
Kolom
Menelisik Upah Minimum 2019
Triyono - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019#>
Triyono
<https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019#> 1
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4301301/menelisik-upah-minimum-2019#>
Menelisik Upah Minimum 2019 Foto: Usman Hadi
*Jakarta* - Setiap tanggal 1 November penetapan upah selalu diwarnai
dengan demonstrasi ketidakpuasan oleh kalangan serikat buruh.
Demonstrasi tersebut berisi tuntutan jumlah upah yang diterima dan
mekanisme penetapan upah. Mekanisme formula penetapan upah saat ini
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015.
Di sisi lain berkaitan dengan penetapan upah ini Kementerian
Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran
No:B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2019. Isi surat edaran tersebut antara
lain bahwa gubernur serentak menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2019 adalah tanggal 1 November 2018. Sedangkan,
untuk Upah Minimum Kab/Kota paling lambat 21 November 2018.
Penghitungannya sesuai dengan formula PP No.78 Tahun 2015, yaitu upah
minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah
minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun
berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan.
Melihat formulasi sesuai dengan surat edaran dari Kementerian
Ketenagakerjaan tersebut, tertulis bahwa inflasi nasional adalah 2,88
persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,15 persen. Oleh karena itu
jika ditotal maka tingkat kenaikan upah minimum tahun 2019 secara
nasional sebesar 8,03 persen. Sebagai ilustrasi, UMP DKI Jakarta naik
dari tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035 menjadi Rp 3.940.973 rupiah tahun
depan.
Dengan formula PP No.78 Tahun 2015 maka evaluasi pengupahan khususnya
komponen hidup layak (KHL) dievaluasi dalam kurun waktu 5 tahun sekali.
Dengan demikian harapannya akan meminimalisir demonstrasi buruh. Lebih
jauh, upah sebagai salah satu kewajiban yang dibayarkan oleh pengusaha
akan berpengaruh sangat luas dari sisi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan
perkembangan kota.
*Upah dan Relokasi Industri*
Tingginya upah di kawasan industri akan memicu relokasi industri
besar-besaran ke daerah yang memiliki upah yang lebih rendah. Relokasi
tersebut tentunya akan mengakibatkan persoalan bagi daerah yang
ditinggalkan dan khususnya kepada nasib buruh. Adanya relokasi industri
tersebut tentunya akan mempengaruhi kehidupan buruh dari berbagai segi
ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi keluarga. Oleh karena itu penetapan
upah saat ini memang selalu berhati-hati.
Formula penetapan misalnya berdasarkan kepada inflasi dan pertumbuhan
ekonomi di daerah masing-masing akan memicu relokasi industri ke daerah
yang memiliki upah rendah yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi
maupun inflasi yang rendah pula. Formula lain, misalnya upah berdasarkan
jam kerja, juga akan semakin menekan pendapatan buruh karena buruh tidak
memiliki standar hidup minimum. Dan, sekaligus akan memicu adanya
pergeseran fleksibilitas dalam penentuan upah.
Formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah justru menjamin naiknya
upah setiap tahun, dan pengusaha juga akan mampu memproyeksi mengenai
ekspansi industri, karena upah tahun depan sudah dapat diprediksi dengan
jelas --meskipun ada tuntutan dari kaum buruh. Oleh karena itu, ketika
upah yang dituntut buruh lebih dari Rp 4 juta di DKI Jakarta, Gubernur
Anis Baswedan tidak menyetujuinya dan tetap berpedoman kepada formula
penetapan dengan PP No. 78 Tahun 2015.
Meskipun pada masa kampanye dahulu berjanji akan menaikkan upah sesuai
dengan kontrak politik dengan buruh, namun Gubernur Anies tidak berani
menaikkan sesuai dengan tuntutan buruh. Kasus tersebut menjadi
pembelajaran bagi semua pihak, bagaimana upah ini menjadi sangat
sensitif jika dikaitkan dengan politik dan imbasnya pun luar biasa.
Memicu kecemburuan antarburuh di daerah.
*Upah dan Solusinya*
Dengan formula penetapan yang sudah tidak dapat diubah kecuali dengan
revisi PP No.78 Tahun 2015, maka diperlukan berbagai strategi agar buruh
tetap mendapatkan upah yang layak. Strategi tersebut adalah menjamin
buruh berpartisipasi dalam program jaminan sosial. Keikutsertaan dalam
program jaminan sosial dapat mengurangi beban jika buruh mengalami sakit.
Di samping itu pemerintah perlu memberikan dan memastikan bahwa buruh
dengan pendapatan minimum masuk dalam skema program-program dasar,
seperti program keluarga harapan dan kartu pintar. Karena, bagaimanapun
upah minimum merupakan upah di atas sedikit garis kemiskinan.
Di sisi lain pengusaha harus memastikan bahwa upah minimum hanya
diterima oleh buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun dan
lajang. Hal ini juga yang menjadi sorotan oleh serikat buruh. Selain
itu, dalam upah minimum ini pun tidak diatur mengenai tingkat
pendidikan. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal memang, jika pekerja
berpendidikan S1 memiliki upah minimum yang sama dengan pekerja lulusan SD.
Itulah salah satu kekurangan dalam PP Pengupahan No.78 Tahun 2015.
Harapannya ke depan, penentuan upah juga memperhatikan faktor pendidikan
dan keterampilan buruh yang masuk di dunia kerja.
*Triyono* /peneliti pada Bidang Ketenagakerjaan Pusat Penelitian
Kependudukan LIPI/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
upah buruh <https://www.detik.com/tag/upah-buruh/> upah minimum provinsi
<https://www.detik.com/tag/upah-minimum-provinsi/>
