Realitas Di Balik Penghargaan “Menteri Keuangan Terbaik Dunia”
http://www.berdikarionline.com/realitas-di-balik-penghargaan-menteri-keuangan-terbaik-dunia/
6 JANUARI 2019 | 9:32
<http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berdikarionline.com%2Frealitas-di-balik-penghargaan-menteri-keuangan-terbaik-dunia%2F>
*Tiga hari lalu, majalah/The Banker/memberikan penghargaan sebagai
“/Best Finance Minister of the Year//2019”/kepada Menteri Keuangan
Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, untuk kategori Dunia dan
juga Asia Pasifik.*
Bila melihat alasan pemberiannya seperti dituliskan di website resmi/The
Banker/, kalimat pembukanya: “/Di 2018, Indonesia menghadapi tragedi
tetapi negara ini cepat pulih di bawah kepemimpinan dari menteri
keuangan Sri Mulyani Indrawati./” Kemudian di kalimat yang lain, “/Dalam
merespon ini (bencana), Sri Mulyani memodernisasi respon negara
Indonesia terhadap bencana alam melalui suatu strategi baru pembiayaan
resiko bencana. Diumumkan di Oktober 2018, strategi ini akan menjamin
asuransi bangunan publik sejak 2019, melindungi dan menolong mereka
untuk mempercepat proses pemulihan./
Jadi/The Banker/memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani karena
menciptakan model baru asuransi pembiayaan yang masih akan diterapkan
untuk menangani bencana yang akan datang. Anggaplah ini akan berguna.
Tetapi pastinya, semenjak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan
Pemerintahan Jokowi, dirinya sudah tiga kali memotong anggaran badan
resmi nasional yang mengurus penanganan bencana, BNPB, hingga tinggal
sepertiga dari besaran awalnya. Anggaran BNPB tahun 2017 masih sebesar
Rp 1,8 triliun. Tahun 2018 dipotong Sri Mulyani tinggal menjadi Rp 746
miliar, dan tahun 2019 anggaran BNPB dipotong lagi sehingga hanya
tinggal Rp 610 miliar.
Selain penanganan pasca terjadinya, bencana juga harus dipikirkan
bagaimana memitigasinya agar dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa.
Tapi ternyata Sri Mulyani juga memotong anggaran badan resmi negara yang
bertugas memitigasi bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG). Seorang anggota DPR dari Komisi V bersaksi, bahwa anggaran BMKG
yang diajukan badan tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 2,7
triliun, tapi Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani memotongnya
hingga hanya tinggal Rp 1,7 triliun. Dengan memotong anggaran yang
diajukan BMKG, artinya Sri Mulyani telah menghambat modernisasi
teknologi mitigasi bencana yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan
nyawa manusia Indonesia.
Jadi, sepertinya/The Banker/memberikan penghargaan bagi Sri Mulyani
karena berani melakukan pemotongan anggaran (/austerity policy/) untuk
mitigasi dan penanganan bencana di Indonesia. Seperti
diketahui,/austerity policy/adalah kebijakan memotong berbagai anggaran
untuk kepentingan publik dengan mencadangkan (tidak menyentuh) anggaran
untuk pembayaran cicilan dan bunga utang- yang tentu sangat disukai
oleh/The Banker/. Dan yang paling penting tentunya, tapi/The
Banker/mungkin lupa untuk sebutkan, di tahun 2018 Sri Mulyani kembali
menarik utang sebesar Rp 15,2 triliun dari Bank Dunia -mitra dari/The
Banker/– untuk rekonstruksi pasca bencana di Lombok dan Palu.
Kita lanjutkan kepada paparan berikutnya dari The Banker sebagai
alasannya memberi penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai menteri
keuangan terbaik se-Dunia dan Asia Pasifik. “/Sembari menghadapi
tragedi, Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang impresif. Defisit
PDB untuk 2018 diproyeksikan akan sebesar 1,86 persen, lebih kecil dari
angka yang diperkirakan di APBN 2018 sebesar 2,19 persen.”/
Sebenarnya pertumbuhan ekonomi 5,1 persen untuk Indonesia tidaklah
impresif, karena negara ini sangat berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi
lagi bahkan hingga/double digit/. Dengan pertumbuhan PDB hanya 5,1
persen, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-35 di antara
negara-negara Dunia. Defisit APBN bisa lebih kecil dari target tentu
karena berbagai kebijakan/austerity/yang dilakukan Sri Mulyani, dan juga
yang paling penting adalah bertambahnya penerimaan negara karena “durian
runtuh” kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan kurs Rupiah terhadap
Dollar AS.
Di sisi lain, defisit yang lebih berbahaya untuk kestabilan
makroekonomi, defisit transaksi berjalan (/current account deficit/CAD/)
tahun 2018 malah terus membesar hingga 3,37% dari PDB (batas aman
sebenarnya di bawah 3% PDB). Di antara negara-negara tetangga di ASEAN,
defisit transaksi berjalan Indonesia adalah yang terbesar- sehingga
menjadi negara yang paling rentan kondisi makroekonominya bila badai
krisis kembali menerjang. Dari seluruh negara ASEAN, semuanya mengalami
surplus transaksi berjalan, kecuali Filipina dan Indonesia yang defisit.
Semoga dengan memuji makro ekonomi Indonesia di bawah Sri Mulyani,/The
Banker/tidak sedang menina-bobokan kita semua agar bila terjadi krisis
nanti Indonesia-lah yang paling hancur dan akhirnya membutuhkan bantuan
keuangan dari “sekondan”/The Banker:/IMF.
Dalam penutup paparannya,/The Banker/memuji serangkaian kebijakan
perpajakan yang diterapkan Sri Mulyani di 2018. Tidak perlu saya kutip
lagi karena terlalu panjang dan berbunga-bunga, pembaca dapat melihatnya
sendiri di website resmi. Yang terpenting, apapun pujian dari/The
Banker,/faktanya penerimaan pajak dibandingkan terhadap PDB atau/tax
ratio/(dalam arti sempit, minus PNBP) Indonesia di bawah Sri Mulyani
terus menurun. Menurut INDEF, tahun 2016 tax ratio masih di 10,4%, dan
tahun 2017 turun ke 9,9%. Kemudian, tahun 2019 (berdasarkan perhitungan
saya) tax ratio kembali turun ke 9,2%. Besaran tax ratio Indonesia yang
masih di kisaran ini sangat jauh di bawah dari standar tax ratio
negara-negara maju, OECD, yang sebesar 34,2% (2017).
Aneh sekali, semua poin pujian yang tertulis dalam paparan/The
Banker/sebagai landasan pemberian penghargaan kepada Sri Mulyani,
seperti tidak sesuai dengan realitas situasi Indonesia. Kemudian bila
saya analisa lebih dalam lagi, dengan melihat pemaparan dari/The
Banker/dalam pemberian penghargaan kepada para menteri keuangan di
berbagai negara selama tiga tahun ke belakang, ditemukan benang merah
dari realitas di baliknya.
Pertama,_menerbitkan surat utang dengan/yield/tinggi_.
Yield surat utang Indonesia (tenor 10 tahun) di bawah Sri Mulyani saat
ini sebesar 8,08%. Yield surat utang India (tenor 10 tahun) di bawah
Menteri Keuangan India Arun Jaitley -yang menerima penghargaan yang sama
tahun 2018- adalah sebesar 7,4%. Dan yield surat utang Argentina (tenor
10 tahun) di bawah Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay -yang
menerima penghargaan yang sama tahun 2017- adalah sebesar 7,5%. Kita
tahu, semakin tinggi/yield/, maka semakin tinggi keuntungan para
investor pasar keuangan mitra/The Banker./
Kedua, b_erhutang dalam jumlah besar ke pasar atau grup IMF-Bank Dunia_
Total surat utang yang diterbitkan Sri Mulyani sepanjang 2018 adalah
sebesar USD 28,4 miliar. Menkeu Argentina Alfonso Prat-Gay dipuji/The
Banker/karena berhasil memperbaiki hubungan dengan/vulture fund/(setelah
masalah renegosiasi utang Kirchner tahun 2002) dan menerbitkan surat
utang USD 16,5 miliar tahun 2016. Menteri Keuangan Sri Lanka Ravi
Karunanayake -Menteri keuangan Terbaik tahun 2017 se-Asia Pasifik
versi/The Banker- “/sukses” menarik utang dari IMF sebesar USD 1,5
miliar dan menerbitkan surat utang ke pasar sebesar USD 6,6 miliar.
Ketiga, menerapkan kebijakan “Austerity policy”
Sri Mulyani, Alfonso Prat-Gay, Arun Jaitley, dan Ravi Karunanayake
menerapkan kebijakan ini dalam kebijakan fiskal di negaranya.***
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
