Luhut Sebut Penyindir Menteri Utang, Neneknya Menteri Utang
CNN Indonesia | Kamis, 31/01/2019 13:16 WIB
Bagikan :
Luhut Sebut Penyindir Menteri Utang, Neneknya Menteri UtangMenko
Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan penyindir menteri utang, neneknya
menteri utang. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman*Luhut
Binsar Panjaitan*
<https://www.cnnindonesia.com/tag/luhut-panjaitan>menegaskan*utang*<https://www.cnnindonesia.com/tag/utang>yang
dihimpun pemerintah pada kepemimpinan Presiden *Joko Widodo
<https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>* produktif bukan
konsumtif. Utang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Jadi kalau ada orang yang bilang 'Menteri Utang', neneknya (yang)
menteri utang," ujar Luhut saat menghadiri DBS Asian Insight Conference
2019 di Hotel Mulia, Kamis (31/1).
Luhut tidak menyebut siapa yang ia maksud tersebut. Cuma, sebelum
Luhut mengeluarkan pernyataan tersebut, Calon Presiden Prabowo Subianto
mengkritik kebijakan utang yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam kritikan tersebut, ia sempat mengatakan menteri keuangan lebih
pantas disebut sebagai menteri pencetak utang. Olok-olok ia berikan
terkait utang pemerintah yang terus menumpuk.
Lihat juga:
Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng untuk Pilpres
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190130163912-532-365153/menkeu-sby-sebut-berita-utang-digoreng-untuk-pilpres/>
Data Kementerian Keuangan memang menunjukkan sampai dengan akhir tahun
lalu, utang pemerintah mencapai Rp4.418,3 triliun. Utang tersebut naik
Rp423 triliun jika dibandingkan dengan akhir 2017 yang hanya Rp3.995,25
triliun.
"Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada menteri keuangan.
Mungkin menteri pencetak utang," kata Prabowo saat menyampaikan pidato
di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur,
Sabtu (26/1) lalu.
Ucapan Prabowo tersebut memicu reaksi dari pegawai Kementerian Keuangan.
Mereka mengaku kecewa dengan pernyataan Prabowo tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
Nufransa Wira Sakti mengatakan pemberian label menteri pencetak utang
tersebut telah mencederai perasaan pegawai Kementerian Keuangan.
Lihat juga:
Bela Sri Mulyani, Airlangga Sebut Tiap Presiden Punya Utang
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190129140812-532-364714/bela-sri-mulyani-airlangga-sebut-tiap-presiden-punya-utang/>
Ia mengatakan Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang
penamaan, tugas dan fungsinya sudah diatur oleh undang-undang. Oleh
karena itulah kata Nufransa, tidak sepantasnya orang, termasuk juga
Prabowo mengolok-olok nama dan pekerjaan Kementerian Keuangan.
Nufransa mengatakan masalah utang yang disinggung oleh Prabowo sudah
diatur mekanisme oleh undang-undang. Utang tidak bisa dilakukan tanpa
persetujuan DPR.
Persetujuan utang juga dituangkan dalam APBN dalam bentuk undang-undang.
"Uu juga merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai di
DPR," katanya.
*Lazim*
Luhut mengungkapkan ia memiliki latar belakang pengusaha dan pedagang.
Latar belakang tersebut ia klaim telah memberikan pemahaman kepadanya
soal penggunaan utang.
Dalam bisnis, utang untuk membiayai kegiatan lazim dilakukan selama
penggunaan utang tersebut bisa menimbulkan manfaat ke depan yang lebih
besar dan perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar.
"Sampai sekarang belum ada perusahaan saya yang bangkrut," ujarnya.
Lihat juga:
Sri Mulyani dan Kisah 'Menteri Pencetak Utang' Sejak Soekarno
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190129204130-532-364864/sri-mulyani-dan-kisah-menteri-pencetak-utang-sejak-soekarno/>
Infrastruktur, lanjut Luhut, diperlukan untuk menekan biaya logistik dan
transportasi di Indonesia. Dengan infrasktruktur yang memadai, investor
juga lebih mudah masuk menanamkan modalnya ke Indonesia.
Sementara, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar, selama
2014-2019, kebutuhan pembangunan infrastruktur berkisar Rp5.000 triliun
yang berasal dari APBN, BUMN, dan swasta.Sebagai informasi, hingga akhir
tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat
mencapai Rp4.418,3 triliun dengan rasio utang pemerintah Indonesia
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berkisar 29,9 persen.
Rasio itu meningkat dari 2017 di mana utang tercatat Rp3.938 triliun
dengan rasio 29,2 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio utang
akan naik ke kisaran 30,4 persen terhadap PDB.
Lihat juga:
Diolok-Olok Prabowo, Pegawai Sri Mulyani 'Sakit Hati'
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190127141011-532-364206/diolok-olok-prabowo-pegawai-sri-mulyani-sakit-hati/>
*(sfr/agt)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com