Kartu Pra Kerja Disebut Bebani Keuangan Negara, Ini Kata Jokowi
Reporter:
Caesar Akbar
Editor:
Martha Warta Silaban
Senin, 11 Maret 2019 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko
Widodo (kanan) meninjau kebun karet usai Silaturahmi Bersama Petani di
Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan,
Sabtu, 9 Maret 2019. ANTARAPresiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan
Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) meninjau kebun karet usai
Silaturahmi Bersama Petani di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa,
Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu, 9 Maret 2019. ANTARA
*TEMPO.CO, Jakarta*- Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi
menjawab tudingan berbagai pihak ihwalKartu Pra Kerja
<https://bisnis.tempo.co/read/1179707/kartu-pra-kerja-jokowi-cocok-untuk-generasi-milenial>yang
digagasnya dinilai bisa membebani keuangan negara. Menurut dia program
tersebut diperlukan lantaran dalam lima tahun ke depan pemerintah hendak
berfokus membangun sumber daya manusia secara besar-besaran.
BACA: Perkenalkan Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran
<https://bisnis.tempo.co/read/1183805/perkenalkan-kartu-pra-kerja-jokowi-bukan-menggaji-pengangguran?BisnisUtama&campaign=BisnisUtama_Click_1>
"Bagaimana kita mau bertarung di kompetisi dengan negara lain kalau SDM
kita skillnya kurang, kalau SDM premium kita tidak melimpah," ujar
Jokowi selepas bertemu ratusan pendukungnya dalam acara Festival Satu
Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019.
Kartu Pra Kerja, kata Jokowi, dikeluarkan agar Indonesia tidak terjebak
menjadi negara berpendapatan menengah. Ia berkaca dari berbagai negara
yang terjebak di kelas menengah dan tidak bisa naik menjadi negara maju
lantaran infrastruktur dan sumber daya manusianya tidak siap. "Pelajaran
itu harus kita ambil sebagai pengalaman."
BACA: Pro Kontra Kartu Pra Kerja Jokowi
<https://fokus.tempo.co/read/1182864/pro-kontra-kartu-prakerja-jokowi>
Jadi, dia menegaskan Kartu Prakerja tidak bakal merugikan negara.
Alih-alih, kartu sakti itu bisa membawa manfaat bagi Tanah Air.
"Merugikan bagaimana, ini lho, kartu pra kerja kan, jadi nanti lulusan
SMA SMK atau SMP atau universitas ini setelah pegang kartu ini bisa
ditraining.," tutur Jokowi.
Pelatihan itu nantinya bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara,
swasta, atau kementerian dan lembaga. Selain itu, pelatihan dapat
dilakukan dalam jumlah banyak, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.
Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo -
Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu pra kerja yang akan
dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar,
program capres inkumben ini justru akan menambah utang.
"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru
untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya
pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra Kerja
Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.
ADVERTISEMENT
Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan
nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian
menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran
Terbuka Bada Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan
diberikan rata-rata Rp 1 juta.
Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak
ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi
berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara
ketimbang menggaji pengangguran.
Baca berita tentangKartu Pra Kerja
<https://bisnis.tempo.co/read/1179133/jokowi-ingin-luncurkan-kartu-untuk-pencari-kerja-dan-pekerja>lainnya
di/Tempo.co/.
*FRANCISCA CHRISTY*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
