Fadli Zon: Rakyat Mau Demo Eh Ditakuti Isu Teror Bom
Minggu , 19 Mei 2019 | 14:03
Fadli Zon: Rakyat Mau Demo Eh Ditakuti Isu Teror Bom
Sumber Foto Dok/Ist
Fadli Zon
POPULER
Imigrasi Benarkan Prabowo Terbang ke Brunei
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9264/hukumdanpolitik/read/9233/%22>Prabowo
Disebut Pimpin Massa Aksi 22 Mei di KPU
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9264/hukumdanpolitik/read/9240/%22>Demokrat:
Prabowo Diam Saja Saat SBY Dihujat
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9264/hukumdanpolitik/read/9241/%22>KPU
Target Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Kelar Besok
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9264/hukumdanpolitik/read/9249/%22>BPN
Bantah Prabowo Kabur ke Brunei
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9264/hukumdanpolitik/read/9237/%22>
Listen to this
JAKARTA - Rencana sejumlah pihak yang ingin menggelar aksi unjuk rasa
pada 22 Mei 2019 malah ditakut-takuti isu adanya teror bom. Padahal,
menyatakan pendapat itu hak rakyat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hal itu kepada wartawan di Jakarta,
Minggu (19/5/2019).
Ia mengatakan, hak rakyat untuk menyatakan pendapat, misalnya memprotes
kecurangan Pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tapi
mengalami intimidasi sedemikian rupa.
Ancaman itu, kata dia, selain terlontar dari sejumlah menteri juga
aparat kepolisian. Terakhir bahkan masyarakat yang ingin memprotes
kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan
adanya aksi teror bom oleh teroris."Selain itu ada sweeping, razia dan
pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta," kata Fadli.
Dia menyebut hal tersebut sudah kelewatan. Fadli mengatakan polisi
harusnya melindungi masyarakat yang disebutnya ingin menuntut hak-hak
konstitusionalnya.
"Menurut saya, ini sudah kelewatan. Seharusnya aparat kepolisian
memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut
hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal
semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan
'melindungi dan mengayomi'," ujarnya.
Dia pun mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja sama dengan
seluruh elemen demokrasi agar tidak dijadikan alat oleh rezim.
Menurutnya, saat ini isu keadilan adalah hal yang sensitif.
"Sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin
partai politik, saya ingin mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar
bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara
kita tidak menjadi 'polizeistaat', atau negara polisi, di mana negara,
atau aparat negara, memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan
masyarakat. Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim.
Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul
lawan-lawan politik," ucap Fadli seperti dikutip/detik.com/.
Fadli juga meminta pemerintah tidak membuat stigma negatif terhadap
unjuk rasa masyarakat. Dia mengatakan people power merupakan bagian dari
demokrasi dan hal yang biasa-biasa saja.
"Itu sebabnya, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, saya meminta
agar Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif
terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. 'People power' itu merupakan bagian
dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk
ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan
menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian,"
dia menambahkan.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
