Wawancara Khusus Soal Amandemen, Jokowi: Saya Mandataris Rakyat
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Syailendra Persada
Senin, 26 Agustus 2019 07:52 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kondisi
terkini Papua di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019.
Situasi Papua saat ini sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf
sudah dilakukan, menunjukkan kebesaran hati untuk saling memghargai dan
menghormati sebagai bangsa. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk
menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras etnis rasis secara
tegas. TEMPO/Subekti.Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan
pers terkait kondisi terkini Papua di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22
Agustus 2019. Situasi Papua saat ini sudah berjalan normal kembali.
Permintaan maaf sudah dilakukan, menunjukkan kebesaran hati untuk saling
memghargai dan menghormati sebagai bangsa. Presiden juga memerintahkan
Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras etnis
rasis secara tegas. TEMPO/Subekti.
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan
wacanaamandemen <https://www.tempo.co/tag/amandemen?type=berita>terbatas
UUD 1945 sama sajak seperti membuka kotak pandora.
"PDIP mungkin benar soal urusan yang berkaitan dengan haluan negara,
tapi apakah kita bisa membatasi hanya masalah itu kalau pandora sudah
dibuka," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini seperti dikutip Majalah
Tempo pada Senin, 26 Agustus 2019.
Ia khawatir jika rencana perubahan ini jalan terus maka akan disusupi
agenda lain yang tak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Menurut mantan Wali Kota Solo ini, partai-partai harus cermat menghitung
risiko agar jangan sampai kembali ke sebuah sistem yang menurunkan
kualitas demokrasi Indonesia. "Jangan sampai demokrasi hanya di tangan
sekelompok elite. Demokrasi harus di tangan rakyat," ujar Presiden.
Ia khawatir agenda menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) malah akan sekaligus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi
negara. "Kalau sudah memakai haluan negara, artinya MPR harus sebagai
lembaga tertinggi. Artinya, presiden harus mandataris MPR. Saya kan
mandataris rakyat," kata Jokowi.
Agendaamandemen
<https://nasional.tempo.co/read/1240094/amandemen-terbatas-uud-1945-simak-janji-ketua-mpr-zulhas>terbatas
ini memang sedang ramai diperbincangkan. PDIP menjadi salah satu partai
yang getol mewacanakan perubahan UUD 1945 dan menghidupkan GBHN. Bahkan
agenda ini masuk dalam rekomendasi Kongres V PDIP di Bali 8-10 Agustus
lalu. PDIP menggaransi, presiden tetap dipilih rakyat alias bukan
dipilih MPR dalam wacana perubahan ini.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
