Wah berfikirnya sudah kacau-balau. Kok ada seorang presiden suatu negara republik merangkap sekaligus makelar tanah negara. Sudah ada yang melamar jadi makelar penghuni istana itu? Jadi motif pemindahan Ibukota negara itu memang obyek poker spekulasi tanah toh. Berikut sumber ceritanya. Selamat membaca.
HOME / HEADLINE / NASIONAL / Jokowi Kaji Penjualan Tanah Negara ke Swasta untuk Danai Pembangunan Ibu Kota Baru @geloranews @geloranews 4 September 2019 GELORA.CO - Presiden Joko Widodo mengatakan tengah mengkaji pemindahan ibu kota tanpa menggunakan dana APBN. Skema yang terlintas dalam pikirannya adalah dengan menjual tanah negara ke swasta dalam kurun waktu tertentu. Hasil penjualan tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun ibu kota baru. Jokowi menghitung ada potensi dana Rp600 triliun sampai dengan Rp900 triliun yang bisa dihimpun bisa skema tersebut digunakan. Potensi dana dibuat dengan asumsi, lahan yang dijual seluas 30 hektare dengan harga Rp2 juta sampai Rp3 juta per meter persegi. Namun, untuk menutup celah swasta menimbun tanah untuk kepentingan bisnis mereka, Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan syarat. Swasta akan dibolehkan membeli tanah tersebut bila nantinya mereka sanggup segera melaksanakan pembangunan di tanah yang mereka beli dalam waktu dua tahun. Selain itu, swasta juga sanggup untuk tidak membiarkan tanah yang mereka beli menganggur. Jokowi mengaku sudah berkomunikasi dengan para pengembang untuk melaksanakan skema tersebut. Menurut klaimnya, asosiasi pengembang salah satunya, REI sudah menyatakan tertarik dengan skema tersebut. "Skema ini menjadi alternatif pembiayaan ya. Ini akan dikaji. Nanti akan ada badan otorita yang mengurus itu semua," katanya saat bertemu dengan pimpinan redaksi media masa di Istana Merdeka, Selasa (3/9). Jokowi berkeinginan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Total anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota tersebut mencapai Rp466 triliun. Kebutuhan tersebut rencananya dipenuhi dari beberapa sumber, seperti APBN, swasta, BUMN dan dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha. [cnn]
