Mungkin ada baiknya jika koruptor yang tertangkap bukan saja dipenjara,
kekayaannya disita. tapi ditambah
dengan cara koruptor dibawa keliling dengan tulisan di dadanya yang
menyebut namanya dan juga koruptor
sehingga masyarakat luas bisa lebih baik mengetahuinya. Dari pada mereka
jalan2 ke mal, kan lebih baik ada
tanda pengenalnya sekalian.
AA
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1803-membuka-rantai-korupsi-kemenpora
/*Membuka Rantai Korupsi Kemenpora*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Sabtu 21 September 2019, 05:05 WIB
Editorial MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1803-membuka-rantai-korupsi-kemenpora>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1803-membuka-rantai-korupsi-kemenpora>
KORUPSI di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terulang dan
kembali menyeret menterinya. Korupsi di kementerian itu tampaknya kuat
dan lekat, ibarat rantai besi yang membelenggu sehingga negeri ini sulit
meraih prestasi olahraga.
Pada 2012, Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat menteri pemuda dan
olahraga menjadi tersangka karena perkara korupsi Hambalang. Kini Imam
Nahrawi juga terperosok ke jurang korupsi.
Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Dia disangka menerima uang Rp26,5 miliar sebagai
commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada
Kemenpora tahun anggaran 2014 hingga 2018. Status tersangka itu membuat
Imam Nahrawi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menpora.
Di sinilah mirisnya perilaku korup di dunia olahraga negeri ini
tergambar terang-benderang. Di tengah mampetnya prestasi olahraga,
menterinya malah hobi ‘menyunat’ dana hibah yang notabene sebagai tulang
punggung pembinaan atlet.
Dana hibah yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan
prestasi olahraga Indonesia justru menjadi ruang bancakan karena
lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang tidak
akuntabel.
Kasus yang menjerat Imam kemudian menjadi momentum banyak pihak yang
bersuara terkait dengan praktik-praktik korup di dunia olahraga. Tidak
hanya urusan hibah, dugaan penyelewengan terjadi hingga urusan seleksi
atlet. Belum lagi korupsi dalam pembangunan sarana dan prasarana
olahraganya.
Tidak ada pilihan lain kecuali memberikan dukungan penuh kepada KPK
dalam upaya pengusutan untuk memastikan bahwa tidak ada sepeser pun uang
negara yang dibegal untuk kepentingan menggemukkan pundi-pundi pribadi
ataupun kelompok.
Tegakkan hukum agar korupsi benar-benar hilang. Jangan beri ampun bagi
pencoleng-pencoleng uang rakyat. Jangan lagi penggunaan anggaran yang
notabene merupakan uang rakyat dilakukan seenaknya. Itulah juga yang
diingatkan Presiden Joko Widodo bahwa penyelewengan pasti akan berurusan
dengan hukum.
Selain itu, upaya pembenahan sistem pengelolaan anggaran juga harus
berjalan beriringan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran
negara merupakan roh yang mesti dijunjung tinggi. Tanpa prinsip-prinsip
itu, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan berhenti di
tataran retorika.
Publik tentu sangat mengharapkan dengan mundurnya Imam dari posisi
menpora, pembenahan dilakukan. Tidak ada salahnya Jokowi langsung
menunjuk menpora definitif untuk melakukan pembenahan menyeluruh, dan
jika kinerjanya bagus, bisa dilanjutkan di kabinet berikutnya.
Namun, Jokowi menunjuk Hanif Dhakiri, menteri ketenagakerjaan, sebagai
pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga. Penunjukan itu antara lain
karena ada kesamaan latar partai politik. Hanif dan Imam sama-sama
berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Praktik suap bukan sesuatu yang baru di dunia olahraga. Padahal,
prestasi olahraga di negeri ini sangat bergantung pada dana pemerintah.
Jika Hanif gagal mengelola anggaran di Kemenpora, meski masa jabatannya
hanya sebentar, otomatis prestasi olahraga ikut terpuruk.
Fakta di persidangan terkait kasus suap di Kemenpora itu hendaknya
memberikan pelajaran berharga. Berdasarkan kesaksian, uang suap itu
mengalir jauh termasuk untuk kepentingan politik. Tugas Hanif ialah
membuka rantai korupsi yang masih membelenggu Kemenpora.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1803-membuka-rantai-korupsi-kemenpora>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1803-membuka-rantai-korupsi-kemenpora>
