Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Meninjau kesiapan Benua Etam sebagai calon ibu kota negara yang baru
Oleh Citro AtmokoMinggu, 6 Oktober 2019 05:25 WIB
Meninjau kesiapan Benua Etam sebagai calon ibu kota negara yang baru
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro saat meninjau salah satu lokasi ibu kota negara yang baru
di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
(ANTARA/Citro Atmoko)
Jakarta (ANTARA) - "Saya ingin sampaikan bahwa Kalimantan Timur itu siap
untuk melanjutkan kontribusinya kepada bangsa dan negara sebagai ibu
kota negara," ujar Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam suatu
forum belum lama ini.
Menjelang akhir Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa
Benua Etam, julukan Kalimantan Timur, menjadi lokasi terpilih ibu kota
baru dan menyebut dua kabupaten sebagai wilayah yang paling ideal, yaitu
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Isran Noor mengklaim, kesiapan Kaltim menjadi tempat ibu kota negara
yang baru dapat terlihat salah satunya dari kebanggaan dan kebahagiaan
masyarakatnya tatkala tahu bahwa wilayah tempat tinggal mereka ditunjuk
oleh pemerintah untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara
Indonesia. Ibu kota negara baru disebut akan terletak sebagian di
wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian lainnya di Kutai Kartangera.
"Jadi kalau modalnya sudah bahagia, yang lain-lain itu soal kecil dan
mungil. Kalau sudah tidak ada resistensi, tidak ada penolakan, itu sudah
modal," kata Isran.
Tengah pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, meninjau kawasan konsesi Hutan Tanaman
Industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal yang terletak di Kelurahan
Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah
memproses pencabutan lahan konsesi PT ITCI seharusnya selesai pada 2042,
sebab wilayah Kecamatan Sepaku dinilai sebagai lokasi terbaik untuk
dijadikan kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan lahan seluas
5.644 hektare.
Kendati demikian, dua menteri Jokowi tersebut tidak menyebutkan secara
detail lokasi yang akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan di
Kecamatan Sepaku. Namun, secara topografis, pusat pemerintahan akan
dibangun di atas permukaan tanah yang relatif datar dan tidak berbukit.
"Yang jelas, ada satu daerah di Sepaku yang datar. Untuk nama
kelurahannya, nanti kita lihat," ujar Bambang Brodjonegoro..
Gubernur Kaltim Isran Noor sendiri tak mempersoalkan dan akan selalu
mendukung di mana lokasi yang akan menjadi titik nol ibu kota negara. Ia
menuturkan, diputuskannya Kaltim menjadi lokasi terpilih ibu kota negara
baru, itu saja sudah membuat masyarakat Kaltim senang.
Pemda juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk
menyiapkan diri dan meningkatkan kualitas dan kemampuan agar mampu
terlibat dalam proses pemindahan ibu kota negara, tidak sekadar menjadi
penonton.
"Kita harus bisa mengambil manfaat dari pemindahan ibu kota negara ini,"
kata Isran.
*Belajar dari pengalaman negara lain*
Pengalaman Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana
dapat menjadi salah satu inspirasi. Sebelum ibu kota dipindah, ada
ketegangan intra etnis dan ketimpangan etnis. Setelah ibu kota negara
dipindah, hubungan intra etnis Kazakhs semakin erat di wilayah Utara.
Ketimpangan etnis berkurang dengan membangun ibu kota negara di sekitar
wilayah suku Kazakhs.
Sebelumnya, ibu kota Pakistan yang lama jauh dari bagian negara lain
sehingga membatasi akses ke ibu kota serta rawan bencana yaitu gempa.
Sementara itu, Astana relatif lebih mudah dijangkau dari bagian negara
lain Kazakhstan.
Sebelum dipindah, tingkat kemiskinan relatif tinggi, terutama di bagian
utara. Pemindahan ibu kota memacu pembangunan nasional dan wilayah.
Tingkat kemiskinan turun dari 46,7 persen pada 2001 menjadi 2,5 persen
di 2017. Ekonomi Kazakhstan juga terus bertumbuh sejak pemindahan ibu kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro mengatakan, Indonesia juga dapat mencontoh Brasil dan
Pakistan yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya dalam waktu kurang
dari lima tahun.
Pemerintahan Brasil dibawah pimpinan Presiden Juscelino Kubitschek saat
itu merasa ada ketimpangan yang luar biasa antara masyarakat yang
tinggal di daerah pantai dengan masyarakat di daerah Sungai Amazon. Pada
1956, pemindahan ibu kota negara mulai dilakukan dari Rio De Janeiro ke
Brasilia, yang saat itu tanahnya relatif kosong kendati ada penduduknya
namun minim kegiatan. Akhirnya pada 1960, Presiden Brasil Juscelino
berhasil mendeklrasikan ibu kota negara baru, hanya dalam waktu lima tahun.
Pada 1955, penduduk Brasilia baru mencapai 69.669 jiwa. Pada 1960,
populasi penduduknya meningkat menjadi 136.643 jiwa hingga menjadi
sekitar 4,56 juta jiwa pada 2019. Ekonomi Brasilia pun tumbuh dan
tercipta lapangan kerja.
Sementara itu, Pakistan memindahkan ibu kota negara dari Karachi ke
Islamabad di bawah pimpinan Presiden Ayub Khan. Wilayah Karachi yang
berada di pinggir pantai saat itu dianggap sudah tidak terkendali
walaupun berkembang menjadi kota dagang dan bisnis.
Pakistan sendiri memiliki perbatasan dengan Afghanistan dan di situ
terdapat daerah pegunungan yang Pakistan juga sulit memonitornya. Oleh
karena itu, pemerintah Pakistan memutuskan harus ada perimbangan
disamping mengurangi beban Karachi yang juga sudah padat penduduk dan
mengurangi ketergantungan terhadap Karachi. Kemudian pada 1963, ibu kota
Pakistan berhasil dipindahkan hanya dalam waktu empat tahun dari Karachi
ke Islamabad.
Pemindahan ibu kota negara oleh Pakistan sebagai negara berkembang telah
berhasil membangun Kota Islamabad yang modern dan mampu mempertahankan
fungsinya sebagai kota pemerintahan yang efektif. Perekonomian Islamabad
juga tetap berkembang dalam kontrol pemerintah.
Keberhasilan Brasil dan Pakistan tersebut, seharusnya juga bisa
dilakukan di Indonesia dalam periode waktu yang sama atau bahkan lebih
cepat. Dengan dukungan teknologi yang lebih maju, kemampuan tenaga kerja
yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik, mimpi
untuk membangun ibu kota negara yang baru di wilayah Penajam Paser Utara
dan Kutai Kartanegara bisa terwujud.
"Sehingga selalu saya tekankan awal 2024 insyaAllah kita sudah mulai
pemerintahan itu di ibu kota baru. Jadi harus ada "deadline" yang ketat
dan contoh yang jelas supaya semua orang termotivasi untuk bisa
melakukannya tepat waktu," kata Bambang.
Awal pemindahan ibu kota baru ditargetkan mulai pada 2024. Setelah
melakukan penyusunan dan penyelesaian kajian sejak 2017, tahun depan
pemerintah akan menyiapkan regulasi dan kelembagaan, master plan kota
dan perencanaan teknis kawasan.
Sedangkan pada 2021 pemerintah menyusun Detail Engineering Design (DED)
kawasan dan ground breaking pembangunan ibu kota negara yang baru.
Kemudian pada 2022-2024 pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan
sebagian kawasan ibu kota negara.
*Baca juga:Warga setempat jangan terpinggirkan pengan pemindahan ibu
kota negara
<https://www.antaranews.com/berita/1096966/warga-setempat-jangan-terpinggirkan-pengan-pemindahan-ibu-kota-negara>
Baca juga:Menteri PUPR: Desain ibu kota baru harus cerminkan identitas
bangsa
<https://www.antaranews.com/berita/1096838/menteri-pupr-desain-ibu-kota-baru-harus-cerminkan-identitas-bangsa>
Baca juga:Pansus soroti keamanan ibu kota baru
<https://www.antaranews.com/berita/1083218/pansus-soroti-keamanan-ibu-kota-baru>
Baca juga:TNI butuh Rp118 triliun dalam pemindahan ibukota
<https://www.antaranews.com/berita/1083776/tni-butuh-rp118-triliun-dalam-pemindahan-ibukota>*
Oleh Citro Atmoko
Editor: Tunggul Susilo
--
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com