https://tabaos.id/ppm_95-kami-tolak-permintaan-maaf-wiranto/
PPM_95 : Kami Tolak Permintaan Maaf Wiranto By *Redaksi* <https://tabaos.id/author/redaksi/> 05/10/2019 <https://i0.wp.com/tabaos.id/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2019-10-04-at-23.48.53.jpeg?fit=800%2C503&ssl=1>Menkopolhukam Wiranto bersama para tokoh Maluku dalam pertemuan di Kantor Menkopolhukam. Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menyatakan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap menusuk perasaan pengungsi gempa Maluku, pada Jumat (4/10/2019). *TABAOS.ID <http://TABAOS.ID>*,- Sepertinya pernyataan maaf Menkopolhukam Wiranto kepada masyarakat Maluku tidak saja berakhir di kantor Kementrian Polhukam Jakarta, jumat (4/102019) kemarin. Kali ini, permintaan Wiranto dianggap tidak etis oleh masyarakat Maluku lainnya karena hanya dilakukan di hadapan para masyarakat yang menyatakan diri mereka adalah tokoh Maluku. “Tidak tepat dan kurang etis permintaan maaf Wiranto terhadap rakyat Maluku terkait pernyataannya beberapa hari lalu. Tentu selaku putra Maluku secara pribadi dan atas nama rakyat Maluku yang tergabung dalam Paparisa Perjuangan Maluku (PPM_95 DJAKARTA) kami tidak bisa menerima permintaan maaf Wiranto, terlebih pernyataan maafnya disampaikan di depan para tokoh Maluku yang berdomisili di Jakarta dan dinyatakan di Jakarta,” ungkap Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly, dalam rilisnya ke *tabaos.id <http://tabaos.id>*, jumat kemarin. Menurut Adhy, pernyataan maaf Menkopolhukam Wiranto dihadapan para tokoh Maluku yang dilakukan di Jakarta merupakan langkah yang sangat tidak tepat. Mereka yang hadir (para tokoh Maluku) bukan merupakan representatif dari masyarakat Maluku. Kemudian mereka bukan korban gempa dan tidak pernah merasakan penderitaan rakyat Maluku yang ada di tanah Maluku. “Untuk itu kami tetap menolak permintaan maaf tersebut yang menurut kami salah sasaran dan ini merupakan hal yang dianggap ampuh untuk selalu meredam berbagai gejolak interupsi dan kritikan dari Maluku yang kesemuanya merupakan akumulasi kekecewaan terhadap perlakuan negara terhadap Maluku,” ujar Adhy. Kendati demikian, PPM tetap menghargai para tokoh Maluku yang hadir. Mereka tetap merupakan orang tua kita. “Namun tidak selamanya apa yang dilakukan para orang tua itu benar. Iya kan,” kata Dia. Terkait persoalan ini sekali lagi ingin kami tegaskan, lanjut Adhy, Paparisa Perjuangan Maluku (PPM_95Djakarta) tetap menolak permintaan maaf Wiranto karena tidak tepat sasaran. *Baca Juga* *Pro Kontra Legalisasi Sopi, Wagub dan Bupati MBD Berupaya. Murad : Saya Menolak Sopi Dilegalkan* <https://tabaos.id/pro-kontra-legalisasi-sopi-wagub-dan-bupati-mbd-berupaya-murad-saya-menolak-sopi-dilegalkan/> “Kami tetap berkomitmen pada apa yang telah kami sampaikan dalam Aksi Diam 1000 koin untuk Menkopolhukam Wiranto, sebagaimana dalam pernyataan sikap pada point satu, bahwa; Menuntut permintaan maaf Wiranto terhadap rakyat Maluku khususnya korban gempa dan itu dilakukan di tanah Maluku. Jadi sudah jelas, bukan di depan para tokoh Maluku di Jakarta yang diundang ke kantor Menkopolhukam,” tegas Adhy lagi. Adhy menambahkan, kami -PPM dan masyarakat Maluku- sepakat dengan pernyataan salah satu tokoh senior Maluku, Amir Hamzah. “Beliau menyarankan Menkopolhukam meminta maaf kepada rakyat Maluku dan itu dilakukan dengan cara mengunjungi Maluku. Janganlah kita mencari panggung di atas duka saudara – saudara kita,” ujar Adhy menirukan pesan mantan Ketua Pokja Penyelesaian Konflik Maluku ini. Dalam kesempatan yang sama Adhy juga menyampaikan pesan janganlah kita menjadi para safety player di atas duka saudara – saudara kita di Maluku. Jika ini yang terus terjadi sama halnya akan ada proses menuju pembenaran sebuah kalimat bahwa “Maluku adalah bangsa yang rendah dari yang terendah”. “Kita bisa lihat akibat dari cara – cara ini, semua penghinaan yang dialamatkan kepada Maluku tidak satupun di tindaklanjuti. Tentu kita semua masih ingat sekitar dua tahun lalu, disaat Baju Adat Bangsa Maluku yang dikenakan Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo, dihina. Kasus itupun setelah di laporkan bahkan seluruh Tokoh Adat (Majelis Latupati) Maluku datang ke Jakarta, namun hasilnya tidak pernah ditindaklanjuti. Ini akibat dari budaya kita yang selalu menerima dengan gampang sebuah ketidakadilan,” geram Adhy. Sebelumnya Protes dan kecaman terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)Wiranto terus dilakukan oleh masyarakat Maluku. *Baca Juga* *BMKG : Tsunami di Selat Sunda Beberapa Waktu Lalu, Juga Bisa Terjadi di Maluku. Apa Alasannya ?* <https://tabaos.id/bmkg-tsunami-di-selat-sunda-beberapa-waktu-lalu-juga-bisa-terjadi-di-maluku-apa-alasannya/> Pernyataan yang menyebutkan warga Maluku yang saat ini masih mengungsi sangat membebani Pemerintah Pusat, sepertinya berbuntut panjang. Kali ini kecaman datang dari sejumlah pemuda yang menamakan diri mereka Paparisa Perjuangan Maluku 95Djakarta atau PPM_95Djakarta yang melakukan aksi protes terhadap pernyataan Menkopolhukam tersebut. Kecaman terhadap mantan panglima ABRI ini dilakukan dengan penggalangan dana aksi diam 1000 koin di sejumlah ruas jalan utama di kota ambon dan juga tempat keramaian. Dari pantauan jurnalis *tabaos.id <http://tabaos.id>* di lapanagan terlihat, massa bergerak menuju depan lampu merah pos kota tepat di depan kantor pengadilan tinggi ambon untuk membagi-bagikan selebaran dan juga menggalang uang koin 1000 rupiah dari pengendara. Dengan memakai tagar #Maluku tidak minta gempa, para pemuda ini berjalan kaki menghampiri warga di sejumlah ruas jalan, yaitu Sultan Hairun, Slamet Riyadi, hingga Jalan Ay Patty, Kota Ambon, Rabu (2/10/2019). Terlihat, para pengendara maupun pejalan kaki memberikan uang pecahan koin seribu rupiah secara sukarela. Mereka memasukan uang koin itu ke dalam kardus yang tertulis “*Aksi Diam #Seribu (1000) koin dari Maluku untuk Wiranto Menkopolhukam*.” Tak saja di jalan umum, para pemuda ini bergerak di sejumlah pertokoan maupun kafe di jalan A.Y. Patty Ambon. Selain menggalang dana mereka juga membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap untuk Wiranto. Koordinator aksi Rido saat diwawancarai mengatakan aksi yang dilakukan oleh mereka merupakan kekesalan sebagai anak Maluku yang merasa telah diinjak martabatnya oleh Wiranto. Bahkan dirinya mengatakan, pernyataan Wiranto tersebut merupakan kekonyolan berpikir dari seorang pejabat negara. “Wiranto tidak menyadari dan paham betul fungsi dan kewajiban negara terhadap negaranya. Terkait apa yang terjadi di Maluku, pasca gempa, itu bukan keinginan orang Maluku,” tegasnya saat berjalan meminta uang koin pecahan 1.000 di sepanjang pertokoan A.Y.Patty. *Baca Juga* *Maluku Rawan Tsunami, BMKG Himbau Warga di Sekitar Pantai Waspada* <https://tabaos.id/maluku-rawan-tsunami-bmkg-himbau-warga-di-sekitar-pantai-waspada/> Pernyataan Wiranto, tambah Rido, sungguh membuat luka mendalam bagi segenap rakyat Maluku, apalagi Maluku saat ini baru mengalami bencana gempa yang mengakibatkan jatuhkan korban jiwa. pernyataan Wiranto tersebut menurut Dia, terkesan menganggap nyawa rakyat Maluku tidak lebih berharga dari sejumlah bantuan pemerintah yang telah disalurkan kurang lebih 3 sampai 4 miliar rupiah. Meskipun demikan tegas Rido, aksi Paparisa Perjuangan Maluku (PPM_95Djakarta) tidak bisa dihentikan oleh apapun atau siapapun,selain permintaan maaf Wiranto di tanah Maluku. *Kembalikan Bantuan Pemerintah* Baru-baru ini gempa berkekuatan 6,5 SR melanda Maluku. Kondisi Maluku pun luluh lantankan rumah warga di tiga kabupaten kota di Maluku. Masyarakat menyalamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi agar terhindar dari gempa susulan maupun tsunami. Bantuan untuk masyarakat Maluku yang mengungsi sudah mulai berdatangan. Pun bantuan yang digalang PPM 95 Djakarta sudah terdistribusi pada pengungsi di lima titik pengungsian yang terletak di gunung. Tidak kurang juga bantuan dari pemerintah telah sampai ke pengungsi. Namun apa yang dialami dan dirasakan masyarakat Maluku, saat menerima bantuan tapi dibarengi pula pernyataan pejabat pemerintah pusat yang sungguh menusuk hati. “Untuk masalah bantuan ini kami sempat mendapat informasi bahwa para pengungsi sudah siap mengembalikan apa yang pemerintah berikan,” pungkas Adhy. Mengakhiri perbincangan, Adhy menandaskan, tidak semua persoalan harga diri Maluku harus diselesaikan di Jakarta. (*T05*)
