Cina Bakal Ganti Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam?
Reporter:
Non Koresponden
Editor:
Eka Yudha Saputra
Rabu, 23 Oktober 2019 11:00 WIB
Carrie Lam. REUTERSCarrie Lam. REUTERS
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Pemerintah Cina berencana mengganti Kepala
Eksekutif Hong KongCarrie Lam
<https://www.tempo.co/tag/carrie-lam>dengan kepala eksekutif sementara,
setelah berbulan-bulan demonstrasi melanda Hong Kong.
Bocoran rencana ini pertama kali diungkapkan oleh Financial Times (FT),
menurut laporan Reuters, 23 Oktober 2019. Sumber mengatakan kepada FT
bahwa pejabat di Cina ingin situasi di Hong Kong stabil sebelum membuat
keputusan akhir, karena mereka tidak ingin terlihat menyerah pada kekerasan.
Jika Presiden Cina Xi Jinping memutuskan untuk melanjutkan, penerus Lam
akan ditunjuk pada bulan Maret dan mencakup sisa masa jabatannya, yang
berakhir pada 2022, tulis surat kabar.
Kandidat terkemuka untuk menggantikan Lam termasuk Norman Chan, mantan
kepala Otoritas Moneter Hong Kong, dan Henry Tang, yang juga menjabat
sebagai sekretaris keuangan dan kepala sekretaris administrasi wilayah,
kata laporan itu.
Pada September, ketika menanggapi rekaman yang mengatakan dia akan
mundur jika dia bisa, Carrie Lam mengatakan dia tidak pernah meminta
pemerintah Cina untuk membiarkan dia mengundurkan diri untuk mengakhiri
krisis politik kota yang dikuasai Cina itu.
Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam tiba untuk menyampaikan pidato
kebijakan tahunannya, sebagai protes anggota parlemen pro-demokrasi, di
Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 16 Oktober 2019. REUTERS/Tyrone Siu
Carrie Lam telah terjebak dalam tuduhan kekhawatiran bahwa Beijing
memperketat cengkeramannya, membatasi kebebasan yang dinikmati di bawah
prinsip "satu negara, dua sistem" yang diterapkan ketika penguasa
kolonial Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke Cina pada tahun 1997.
ADVERTISEMENT
Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di Hong Kong sejak pertengahan
Juni dalam beberapa demonstrasi, sering kali berujung kericuhan,
terhadap rancangan undang-undang yang sekarang ditangguhkan yang bisa
membuat orang dikirim ke Cina daratan untuk diadili di pengadilan yang
dikontrol Partai Komunis Cina.
Meskipun akhirnya RUU ditarik, protes terus berlanjut, dengan tuntutan
lebih luas, termasuk penyelidikan atas kebrutalan polisi menangani
pendemo dan amnesti terhadap pendemo yang ditangkap.
Cina membantah tuduhan bahwa mereka mengikis kebebasan yang diberikan
pada tahun 1997, dan menyalahkan negara-negara asing seperti Amerika
Serikat dan Inggris karena menghasut kerusuhan diHong Kong
<https://dunia.tempo.co/read/1262398/masjid-kena-meriam-air-polisi-pemimpin-hong-kong-minta-maaf>.
