Berikut beberapa tambahan artikel kritik dari berbagai kalangan luas yang argumentativ dan substantiv dari RG atas pemahaman Jokowi ttg Pancasila dari:
1. Pengamat pol. Ujang Komaruddin, dosen di Uni. Al Azhar Indonesia, 2. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan 3. Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies Alfarisi Thalib. Selamat membaca. Lusi.- JPNN.com Nasional Hukum 1. : Rocky Gerung Akan Dapat Simpati, Jokowi dan PDIP Bakal Dibenci Kamis, 05 Desember 2019 – 19:07 WIB jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komaruddin memprediksi masyarakat akan menilai PDI Perjuangan dan terutama sosok Presiden Joko Widodo negatif, jika politikus partai itu, Junimart Girsang benar-benar melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Gerung dalam pernyataannya di Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (3/12) kemarin, terkesan menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Akibatnya, Junimart yang juga hadir sebagai pembicara malam itu, berniat membawa Rocky ke ranah hukum. "Yup, masyarakat akan menilai negatif Jokowi dan PDIP. Karena akan dianggap membungkam orang-orang yang kritis terhadap pemerintah," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (5/12). Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia itu, masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Terbukti, selama masa kampanye Pemilu 2019 kemarin, perang opini begitu kuat terjadi. Bahkan, banyak pihak mengungkapkan kekhawatiran melihat potensi perpecahan di tengah masyarakat. Namun, hingga saat ini Indonesia tetap damai, meski ada beberapa hal yang terpaksa sampai berproses di pengadilan. "Masyarakat sudah cerdas. Jika RG dilaporkan, RG yang akan dapat simpati publik. Sedangkan Jokowi dan partai yang akan melaporkannya akan dipandang negatif oleh masyarakat," ucap Ujang. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menilai, tak ada untungnya bagi Jokowi maupun PDIP dengan rencana melaporkan Gerung ke kepolisian. "Tak ada untungnya, jika pelaporan itu terjadi maka publik akan menganggap demokrasi dibungkam dan demokrasi telah mati. Karena yang kritis dikebiri dan dibenci oleh kelompok Jokowi," pungkas Ujang. (gir/jpnn) 2.: JPNN.com Nasional Hukum Fadli Zon Prihatin dengan Ancaman Kriminalisasi Terhadap Rocky Gerung Sabtu, 07 Desember 2019 – 13:29 WIB jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku prihatin ancaman kriminalisasi yang menimpa pengamat politik Rocky Gerung, hanya gara-gara kritik kepada presiden yang disampaikan saat dialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional. "Ancaman itu menunjukkan rendahnya mutu peradaban politik kita. Kritik terhadap Presiden adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima di tengah iklim demokrasi," kata Fadli di akun Twitter-nya @fadlizon sebagaimana dikutip jpnn.com, Sabtu (7/12). Begitu juga dengan adu argumentasi, kata Fadli, adalah sesuatu yang biasa dalam forum diskusi. "Buruk sekali jika setiap perbedaan pendapat di forum diskusi harus dihakimi oleh polisi dan pengadilan," katanya. Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, pernyataan Rocky di dalam forum yang dia juga hadir sebagai salah satu narasumber adalah berisi kritik, bukan penghinaan. “Ketika dia menyatakan ‘Presiden tidak paham Pancasila’, semua orang yang punya kemampuan literasi pastinya paham jika dia sedang beretorika," twit Fadli. Ia menjelaskan, retorika adalah bunga bahasa, seni berbicara. Karena itu, ujar Fadli, sia-sia menghubungkan retorika dengan kamus bahasa. "Apalagi dengan Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana yang hendak dilakukan oleh beberapa orang berpikiran cekak," katanya. Mantan wakil ketua DPR itu menyatakan retorika sebenarnya ada untuk meredam konflik. Dia menegaskan ruang publik politik memang sangat membutuhkan retorika. "Bisa dibayangkan bagaimana seandainya semua orang harus berbicara terus terang untuk membela kepentingan dan pikirannya di ruang publik? Mungkin ruang publik kita isinya hanya makian dan sumpah serapah saja," jelasnya. jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku prihatin ancaman kriminalisasi yang menimpa pengamat politik Rocky Gerung, hanya gara-gara kritik kepada presiden yang disampaikan saat dialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional. "Ancaman itu menunjukkan rendahnya mutu peradaban politik kita. Kritik terhadap Presiden adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima di tengah iklim demokrasi," kata Fadli di akun Twitter-nya @fadlizon sebagaimana dikutip jpnn.com, Sabtu (7/12). Begitu juga dengan adu argumentasi, kata Fadli, adalah sesuatu yang biasa dalam forum diskusi. "Buruk sekali jika setiap perbedaan pendapat di forum diskusi harus dihakimi oleh polisi dan pengadilan," katanya. Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, pernyataan Rocky di dalam forum yang dia juga hadir sebagai salah satu narasumber adalah berisi kritik, bukan penghinaan. “Ketika dia menyatakan ‘Presiden tidak paham Pancasila’, semua orang yang punya kemampuan literasi pastinya paham jika dia sedang beretorika," twit Fadli. Ia menjelaskan, retorika adalah bunga bahasa, seni berbicara. Karena itu, ujar Fadli, sia-sia menghubungkan retorika dengan kamus bahasa. "Apalagi dengan Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana yang hendak dilakukan oleh beberapa orang berpikiran cekak," katanya. Mantan wakil ketua DPR itu menyatakan retorika sebenarnya ada untuk meredam konflik. Dia menegaskan ruang publik politik memang sangat membutuhkan retorika. "Bisa dibayangkan bagaimana seandainya semua orang harus berbicara terus terang untuk membela kepentingan dan pikirannya di ruang publik? Mungkin ruang publik kita isinya hanya makian dan sumpah serapah saja," jelasnya. Nah, Fadli menambahkan untunglah ada retorika. Ini adalah sejenis peredam untuk memperkecil potensi benturan. Itu sebabnya setiap upaya untuk menyeret retorika ke hadapan pengadilan harus dikecam. "Menganggap Presiden sebagai “simbol negara”, sehingga mengkritiknya dianggap sebagai bentuk penghinaan, jelas anggapan salah kaprah. Konstitusi dan undang-undang kita tak pernah menyebut Presiden sebagai “simbol negara,” katanya. Ia menjelaskan dalam BAB XV UUD 1945, terutama dalam Pasal 35 hingga 36B, jelas disebutkan yang dimaksud sebagai simbol negara adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaaan. Soal simbol negara ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan. Menurut dia, kalau baca UU 24/2009, di dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Fadli menegaskan karena merupakan simbol negara, maka pidana yang diterapkannya adalah delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, kata Fadli lagi, aparat bisa langsung menindak penyalahgunaan simbol-simbol negara tadi. "Jadi, sekali lagi, presiden bukanlah simbol negara. Bagaimana Presiden bisa dianggap simbol negara, jika tiap lima tahun sekali harus diganti?" paparnya. "Pernyataan Rocky mengenai Pancasila juga tak pantas diadukan. Ia memang keliru ketika menyatakan yang tidak bisa diubah hanya bentuk negara, sementara Pancasila bisa diubah melalui amendemen," katanya. Padahal, lanjut Fadli, ada dua hal yang tidak bisa diubah melalui amendemen konstitusi, yaitu Pembukaan (Preambule) dan bentuk negara. Menurutnya, sila-sila Pancasila itu adanya di Pembukaan sehingga kedudukannya tidak bisa diamendemen. “Tetapi, apa karena kekeliruan itu Rocky telah menghina Pancasila? Saya kira hanya mereka yang pikirannya sempit, atau baru “puber Pancasila” saja yang mengira demikian. Mereka ini biasanya merasa dirinya paling Pancasilais dibandingkan warga negara yang lain," jelas Fadli. Bagi Fadli, orang-orang yang baru “puber Pancasila” ini jauh lebih pantas dikhawatirkan ketimbang Rocky Gerung. Pancasila adalah alat pemersatu, bukan alat pemecah-belah, namun di tangan orang-orang yang baru “puber Pancasila” ini, Pancasila kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang orang atau kelompok yanh berbeda pandangan. Ini sebenarnya adalah iklan yang buruk untuk Pancasila. Ironisnya, lanjut Fadli, selain Rocky, yang biasanya dijadikan obyek serangan adalah kelompok Islam. "Saya sebut ironis, karena kalau kita baca lagi sejarah, secara politik Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia," paparnya. Dari sisi nilai, lanjut Fadli, tidak pernah ada kontradiksi antara ajaran Islam dengan Pancasila. Sehingga, membentur-benturkan Pancasila dengan kelompok keagamaan adalah upaya kontra terhadap persatuan. "Di tengah realitas kebangsaan kita yang pluri dan heterogen, tiap perbedaan mestinya didialogkan, bukan diancam untuk dipidanakan. Dan Pancasila adalah perangkat untuk membangun dialog tadi. Keliru sekali jika perangkat dialog kemudian justru digunakan sebagai senjata untuk menyerang," kata Fadli.(boy/jpnn) 3.: JPNN.com Nasional Politik Bukan Cuma Rocky, Pengamat Ini Juga Nilai Presiden Tidak Mengerti Pancasila Sabtu, 07 Desember 2019 – 15:19 WIB jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies Alfarisi Thalib menilai, pernyataan Rocky Gerung 'presiden tidak mengerti Pancasila' merupakan kritik, bukan hinaan. Karena itu, tidak layak dibawa ke ranah hukum. Alfarisi menyatakan pandangannya setelah menonton ulang tayangan ILC yang disiarkan TV One, Selasa (3/12), dimana Gerung menyatakan pandangannya saat menjadi pembicara. "Saya sudah menonton dengan seksama acara ILC tersebut sejak awal hingga akhir. Termasuk juga telah menganalisis pernyataan Rocky Gerung yang menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Saya menilai pernyataan Rocky sarat argumentasi dengan sistem logika yang padat. Dengan itu mungkin Rocky tidak bermaksud menghina Joko Widodo baik sebagai personal maupun sebagai kader PDIP," ujar Alfarisi kepada JPNN.com, Sabtu (7/12) Menurut Alfarisi, pernyataan Gerung yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah, merupakan kritik membangun. Kemungkinan dilatari sejumlah kebijakan presiden yang dinilainya bertentangan dengan Pancasila. Seperti kebijakan menghapus aturan amdal, merupakan bencana bagi lingkungan. Begitu juga kebijakan menaikkan iuran BPJS, dinilai semakin menyengsarakan rakyat. "Tentu masih banyak kebijakan lain yang jika ditelisik justru bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila inilah yang dimaksud Rocky bahwa presiden tidak mengerti Pancasila," ucapnya. Alfarisi lebih lanjut mengatakan, Jokowi sebagai personal diyakini sangat paham dan menghafal Pancasila di luar kepala. Begitu juga Jokowi sebagai kader PDIP, tentu telah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila. "Tetapi sebagai presiden, pemahamannya tersebut bisa dibaca dalam kebijakan yang diambil. Presiden adalah jabatan publik, yang diberikan dan digaji oleh rakyat, dengan uang rakyat melalui pajak," katanya. Alfarisi menyebut, rakyat, siapapun dia, berhak mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan presiden apakah sudah pancasilais atau justru bertentangan dengan Pancasila.(gir/jpnn) Beginn der weitergeleiteten Nachricht: Datum: Fri, 6 Dec 2019 21:23:26 +0100 Von: "'Lusi D.' lus...@rantar.de [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com> An: nasional-l...@yahoogroups.com, <GELORA45@yahoogroups.com>, "Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com> Betreff: Fw: [nasional-list] Rocky Gerung Dukung Junimart Laporkan Dirinya [1 Attachment] Berikut kelanjutan artikel pendapat RG, (lih. artikel di bawah, Thu, 5 Dec- 2019) dlm rangka penjernihan atas pemahaman ttg Pancasila. Salam. Lusi.- Rocky Gerung Tanggapi Potensi Masuk Penjara karena Pernyataan Jokowi Tak Paham Pancasila Penulis: anung aulia malik Editor: Mohamad Yoenus Jumat https://wow.tribunnews.com/2019/12/06 "Dia hapal tapi dia enggak paham," ungkap pengamat politik yang pernah mengajar di UI ini. Rocky Gerung beralasan, dia berkata demikian lantaran presiden disebut telah melakukan kesalahan-kesalahan, seperti berhutang. "Kalau dia paham dia enggak berhutang itu," ungkapnya. Selain itu, ada hal-hal yang seharusnya tak dilakukan presiden, termasuk menaikkan iuran BPJS. "Kalau dia paham dia enggak naikin BPJS, kalau dia paham dia enggak melanggar undang-undang lingkungan itu," katanya. Tak tanggung-tanggung, Rocky Gerung mengungkapkan hal kontroversi itu di depan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang tersambung melalui sambungan telepon. (Channel Youtube Indonesia Lawyers Club) Sehingga, Rocky Gerung berharap jelang tahun depan, orang-orang tidak meributkan soal ideologi. "Jadi Pak Karni kita ingin agar supaya ada semacam biasanya orang sebut apa, resolusi. Ya itu bahwa berhentilah soal ideologi," pinta Rocky Gerung. Sedangkan suatu negara yang memaksakan ideologinya itu dianggap seperti paham fasisme dan komunisme. "Soalnya negara yang ngotot punya ideologi itu fasisme dan komunisme itu," pungkasnya. Rocky Gerung Ungkap Pancasila Belum Final Rocky Gerung turut mengomentari soal penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) yang hingga kini belum ada kejelasan. Rocky Gerung menganggap organisasi masyarakat (ormas) termasuk FPI wajar memiliki ciri khasnya masing-masing. "Lalu, kalau dia ormas memang dia mesti berbeda dengan pemerintah," kata Rocky Gerung dikutip TribunWow.com dari Indonesia Lawyers Club. Rocky Gerung lantas mengkritik pemerintah yang disebut menginginkan ormas memiliki ideologi seperti negara. "Kalau ormas sama dengan pemerintah namanya Orneg, organisasi negara, eneg tuh jadinya tuh," protes Rocky Gerung. "Jadi banyak logika yang kacau, disampaikan di publik itu," imbuhnya. Rocky Gerung kemudian mengatakan masih banyak orang yang tidak paham cara bernegara. "Karena apa, karena kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara," ungkapnya. Menurut Rocky Gerung, jika ada orang yang mengatakan tidak Pancasilais namun justru menjadi perdebatan itu merupakan sesuatu aneh. "Kalau saya bilang 'Saya enggak Pancasilais', lalu orang usir saya dari NKRI tuh, 'Saya bilang tidak Pancasilais', bukan anti Pancasila tentu orang mesti tanya 'Kenapa Anda tidak Pancasilais', karena bagi saya tidak masuk akal," jelas Rocky Gerung. Menurutnya, Pancasila dijadikan ideologi sebuah negara merupakan hal yang aneh. Pasalnya, Rocky Gerung menganggap bahwa ideologi hanya dapat dimiliki oleh manusia. "Pancasila dijadikan ideologi negara tuh, negara itu barang abstrak, benda mati pula." "Yang berideologi tuh orang, individu, yang punya keyakinan hidup," ungkapnya. Namun, Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang diungkapkannya itu tanpa kepentingan politik di baliknya. "Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco, saya terangkan ini secara pikiran bukan dalam rangka politik," katanya. Lalu, ia memprotes pernyataan-pernyataan soal Pancasila merupakan hal yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Rocky Gerung merasa, sifat mutlak hanya terjadi di akhirat. "Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ideologi Pancasila itu sudah final, di mana finalnya?." "Kalau sudah final, artinya potensial pikiran manusia itu berhenti di akhirat, juga di akhirat itu namanya final itu," ungkap pengamat politik asal Manado ini. Ia berpendapat bahwa pikiran atau ideologi manusia itu selalu berubah-ubah. Seperti orientasi seksual hingga pendapatnya mengenai Pimpinan FPI, Habib Rizieq. "Selama kita hidup, kita selalu berubah pikiran per detik." "Orientasi seksual saya berubah setiap detik, imaji saya tentang Jokowi berubah setiap dua detik, pengetahuan saya tentang Habib Rizieq itu berubah setiap tiga detik itu, apa yang final," papar Rocky Gerung. (TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty) Beginn der weitergeleiteten Nachricht: Datum: Thu, 5 Dec 2019 11:49:02 +0100 Von: "'Lusi D.' lus...@rantar.de [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com> An: nasional-l...@yahoogroups.com, <GELORA45@yahoogroups.com>, "Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com> Betreff: [nasional-list] Rocky Gerung Dukung Junimart Laporkan Dirinya Kalau betul-betul terjadi memang bagus karena pengertian dan pemahaman ttg Pancasila itu akan menjadi jernih bagi setiap orang. Lusi.- https://www.stadiapic.com/show-media/6A3F9QVN4R5UNN9w4Q9h5T Rocky Gerung Dukung Junimart Laporkan Dirinya Rocky mengatakan sebagai anggota DPR, Junimart tak betul-betul memahami prinsip dasar konstitusi tentang simbol negara. Rocky menilai keliru jika Junimart menganggap dia telah menghina simbol negara. "Simbol negara itu bukan Presiden. Presiden itu enggak mungkin menetap, karena bisa diganti. Yang menetap itu lambang negara. Seperti bahasa, bahasa adalah simbol negara," katanya. Selain itu, Rocky mengatakan tak menghina Presiden. Dia hanya menyebut Presiden tak mengerti Pancasila. Rocky menegaskan, pernyataannya merupakan cerminan kebebasan berpendapat. Mestinya, kebebasan berpendapat itu yang mesti dijamin bagi setiap warga negara. Sumber Berita : Tempo 5 Desember 2019 Follow @Rockygerungfans untuk mendapatkan Update Berita, Quote dan Video Rocky Gerung. _ _ #rockygerungfans #rockygerung
|
Berikut kelanjutan artikel pendapat RG, (lih. artikel di bawah, Thu, 5 |
