Dari pernyataan dibawah ini, jelas yang SIRIK atas kemajuan Tiongkok
adalah Marthajan sendiri, ...!!! Karena AS selama Trump berkuasa lebih 3
tahun ini belum juga berhasil menarik kembali perusahaan-perusahaan yang
beroperasi diluarnegeri, khususnya di Tiongkok, ... jadi, meronta-ronta
menemukan jalan mengais-ngais keuntungan yang masih bisa didapatkan!
Weleeeh, sampai-sampai Indonesia pun harus digolongkan negara MAJU!
Hahahaa, ...
On 24/2/2020 下午11:34, marthajan04 [email protected] [GELORA45] wrote:
Apakah AS sirik atas kemajuan Indonesia karena itu menambah tarif bea
masuk barang dari indonesia? Kan katanya AS sirik atas kemajuan
Tiongkok makanya bea masuk barang dari Tiongkok dinaikkan. Hehehe...
Sent from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone
-------- Original message --------
From: "Sunny ambon [email protected] [GELORA45]"
<[email protected]>
Date: 2/24/20 5:02 AM (GMT-08:00)
To:
Subject: [GELORA45] Kadin Minta Pemerintah Lobi AS Agar RI Tetap Dapat
GSP
https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/13813/kadin_minta_pemerintah_lobi_as_agar_ri_tetap_dapat_gsp
Kadin Minta Pemerintah Lobi AS Agar RI Tetap Dapat GSP
Senin , 24 Februari 2020 | 17:4
AKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P
Roeslani meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika
Serikat (AS) agar fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized
System of Preferences (GSP) dapat dipertahankan.
Rosan mengatakan hal tersebut terkait kebijakan Kantor Perwakilan
Dagang AA atau US Trade Representative (USTR) di Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) yang tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai
negara berkembang.
“Belum tahu (GSP dihapuskan atau tidak) tapi kita harapkan ada
lobi-lobi dari pemerintah agar GSP ini bisa dipertahankan atau separuh
dipertahankan atau berubah dari segi tarif,” katanya di Jakarta, Senin
(24/2/2020).
Rosan menuturkan pemerintah juga bisa menerapkan sistem imbal balik
kepada AS agar mendapat bea masuk lebih ringan, seperti meminta AS
untuk membeli garmen lebih banyak dan sebagai balasannya maka
Indonesia mengimpor kapas lebih banyak.
“Mungkin saja karena perdagangan AS kan enggak hanya fair trade, tapi
resiprokal antara kedua belah pihak. Contohnya minta AS beli garmen
kita lebih banyak lalu, kita ambil kapas dari AS lebih banyak juga,”
jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo IV Persero Farid Padang
mengatakan dalam menghadapi GSP yang akan dihilangkan, maka pemerintah
melalui Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat
mengeluarkan insentif pajak bagi eksportir.
“Caranya adalah Dirjen Bea Cukai atau Dirjen Pajak mengeluarkan
insentif pajak untuk eksportir,” katanya.
Farid menyebutkan opsi lainnya adalah dengan mengenakan atau
meningkatkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap produk AS
sebagai bentuk kompensasi dari bea masuk yang selama ini hilang 10-20
persen, karena Indonesia masuk G20.
“Bisa saja jumlah impor dari AS yang selama ini datang yang devisa
untuk dia, lalu kita melakukan itu juga karena dia melakukan itu.
Bukan berarti perang tapi kita juga bangga bahwa kita masuk dalam
G20,” katanya..
Selain itu, menurut Farid pemerintah juga harus cekatan dan segera
mencari pasar lain untuk menggantikan AS seperti berbagai negara di
Eropa dan Afrika Selatan serta Bangladesh.
“Tadinya ekspor komoditas ke AS kita harus cari yang baru sehingga
mungkin di sana tidak memberlakukan itu supaya kita bisa memperoleh
bea masuk seperti di sana,” katanya.
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan (KBP) Ditjen Bea Cukai Rahmat
Subagio mengatakan penghilangan fasilitas GSP bagi Indonesia merupakan
sebuah risiko sehingga pemerintah harus efisien dan meminimalkan
pengeluaran.
“Itu risiko kita ditingkatkan dari negara maju pasti dulunya bea masuk
di nol kan sekarang kena. Kita harus efisien karena enggak bisa atur
negara lain jadi kita harus bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan
di sini,” jelasnya.
Rahmat melanjutkan pihaknya kini sedang mengembangkan National
Logistic Ecosystem (NLE) untuk menurunkan biaya logistik agar para
eksportir dapat lebih bersaing.
“Kita sekarang buat namanya NLE untuk menurunkan biaya logisitk agar
bisa bersaing di sana. Kalau mengenai insentif kita hanya eksekusi
karena semuanya di Kementerian Perdagangan,” katanya.* (E-3)*
