RR seneng dan saran rakyat dikasih duit kas masa2 susah gara2 coronavirus ini.
Tetapi dia ngutang gak boleh, ngeluarin bond gak boleh, catut duit dari sana sini gak boleh. Sekarang cetak duit gak boleh. Dari mana duitnya baru boleh? Ngomong aja memang paling gampang. Mau bantu ini itu tetapi duitnya gak ada, gak boleh pinjam, gak boleh ini, gak boleh itu. Emangnya duit bisa jatuh dari atas? Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com> Sent: Thursday, May 7, 2020 7:46 AM To: nasional-l...@yahoogroups.com; GELORA45@yahoogroups.com; Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [nasional-list] <nasional-l...@yahoogroups.com> Subject: [GELORA45] Cetak uang, Krisis Nyaris Terbukti dan Hartarto Begal. 1.: Soal Cetak Uang, Rizal Ramli Semprot DPR dan Puji Gubernur BI Oleh: Annisa Fadhilah - 07/05/2020 - 14:20 WIB Indonesiainside.id, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, menyetujui sikap Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, yang menolak keras kebijakan mencetak uang walau untuk memenuhi penanggulangan dampak covid-19. "Sikap Gubernur BI (Bank Indonesia) bagus dan sudah tepat. Cetak uang akan memicu inflasi dan rontok-kan nilai Rupiah," tulis Rizal Ramli, lewat aku Twitter-nya, dikutip Kamis (7/5). "DPR apa ndak malu? Ketum Partai yang ngotot, masak mau mengorbankan partainya hanya untuk ambisi pribadi yang ngawur dan merusak ekonomi Indonesia? Cetak uang akan picu inflasi dan rontok-kan nilai Rupiah !!," imbuh Rizal. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI tak akan mencetak uang walau untuk mengatasi dampak pandemi corona. Sebab, menurut dia, itu bukan praktik kebijakan moneter yang lazim. Oleh karena itu, Perry menjelaskan, pencetakan uang oleh disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini dengan menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% dan inflasinya 3%, kurang lebih kenaikan pencetakan uang 8-10%. Jika ingin menambah cadangan," kata Perry "Keseluruhan proses ini tetap sesuai tata kelola dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," Imbuh dia. Serta mekanisme pengedaran uang kartal atau uang cetak oleh BI pun tetap harus memperhatikan inflasi dan sesuai UU Mata Uang, dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan. "Ini perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," tambah dia. "Apabila bank membutuhkan likuditas bisa membawa surat utangnya BI untuk lakukan term repo, bisa dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan," ucap Perry. Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Gubernur BI untuk mencetak uang lebih di tengah pandemi corona. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja Banggar DPR secara virtual. (MSH) 2.: Ramalan Rizal Ramli, Krisis Hantam Indonesia Nyaris Terbukti Rabu, 06 Mei 2020 - 18:46 TIMESBANYUWANGI, JAKARTA - Prediksi Ekonom Senior DR Rizal Ramli (RR) beberapa waktu lalu kemungkinan besar akan terbukti. Rizal menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ubahnya dengan gelembung (buble) yang terus menggelembung dan rentan. RR ramalkan kemungkinan krisis hantam Indonesia, penguasa harus hati-hati dan waspada. "Penguasa harus hati-hati krisis bisa hantam Indonesia. Namun, gelembung ekonomi yang muncul saat ini dan bisa meletus tidak mendapat dukungan fundamental yang kuat," kata RR sekitar pertengahan Februari lalu. RR menyatakan, sejak 1,5 tahun lalu dirinya sudah mengkhawatirkan lima bubbles (gelembung) yang semakin membesar dan siap meletus. Pertama, makro ekonomi, gagal bayar, daya beli, digital bizz, dan nasib petani. "Gelembung-gelembung ini terjadi pada periode bersamaan. Bisa ber implikasi sosial, ekonomi dan politik besar. Ironi yang kuasa tak sadar," paparnya. Kenyataannya, lanjut RR, dalam dua tahun terakhir, pejabat-pejabat Indonesia malah mengulang kebiasaan buruk, 'self-denial' (menolak kenyataan) bahwa kondisi ekonomi semakin memburuk, tanpa kemampuan melakukan inovasi dan terobosan kebijakan untuk 'turn-around'. "Kita dapat menghindari krisis, tapi tidak dengan cara-cara lama. Bahkan pemerintah terus berupaya menutup gelembung tersebut dengan persepsi seolah semua tidak ada masalah. Padahal gelembung seperti itu akan meletus sebagai bagian dari koreksi alamiah," kata RR. Mantan Komisaris Utama Bank BNI ini, menyarankan sebuah cara agar gelembung meletus tidak memerlukan kehadiran kekuatan yang besar, cukup sentuhan kebenaran. "Untuk meledak, tidak perlu linggis atau kampak, hanya butuh peniti-peniti kebenaran dan fakta ril," paparnya. RR juga menyoroti utang Indonesia yang kian ugal-ugalan di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rasio utang sudah mencapai mencapai 29,8 persen dari GDP. Tak heran, kata RR, ancaman utang Indonesia, dan akan terus menggunung jika tak ada solusi nyata dari pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan utang Indonesia jauh lebih cepat dari pertumbuhan PDB. Padahal rasio aman utang 60 persen PDB adalah berdasarkan dua kali rasio pajak negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. "Rasio pajak negara-negara OECD adalah 30 persen, maka ditetapkan rasio pajak 2 x 30 persen, sama dengan 60 persen. Indonesia bukan negara maju yang rasio pajaknya tinggi. Rasio pajak Indonesia hanya 10 hingga 11 persen," paparnya. Artinya, lanjut RR, rasio aman utang Indonesia seharusnya adalah 2 kali 11 persen, alias 22 persen. "Sedangkan kini rasio utang Indonesia sudah 29,8 persen GDP. Jadi, rasio utang Indonesia, jelas sudah di atas batas aman. Karena berdasarkan ratio Debt-Service/Export Revenue, batas amannya hanya 20 persen," paparnya. Menurutnya. ancaman utang Indonesia, akan terus menggunung jika tak ada solusi nyata dari pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan utang Indonesia jauh lebih cepat dari pertumbuhan PDB. "Utang pemerintah Indonesia setiap tahun bertumbuh rata-rata 20 persen. Sementara pertumbuhan PDB Indonesia hanya rata-rata 5 persen setiap tahun. Sedangkan utang pemerintah bertumbuh 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan PDB," ungkap RR. Sementara kondisi saat ini, anggaran pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai Rp 295 triliun. Sementara pembayaran pokok utang Rp 351 trilliun. Artinya, total pokok dan bunga utang Indonesia mencapai Rp 646 triliun. Lebih lanjut Rizal Ramli mengemukakan dirinya sejak sejak 1,5 tahun lalu sudah mengkhawatirkan lima bubbles/gelembung yang akan semakin membesar. Pertama, makro ekonomi, gagal bayar, daya beli, digital bizz, petani. gelembung-gelembung itu terjadi pada periode bersamaan. Implikasi sosial, ekonomi dan politik besar. (*) 3.: KedaiPena.Com Kalau Sampai Laporkan Rizal Ramli, Airlangga Hartato Lakukan 'Begal' Hukum dan Aspirasi By Irfan Murpratomo | 6 Mei 2020 KedaiPena.Com - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato akan melakukan begal hukum dan aspirasi jika sampai melaporkan Tokoh Nasional Rizal Ramli. Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Haris Rusly Moti. "Wajar saja jika sebagai warga negara Rizal Ramli mempersoalkan tanggungjawab Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian terkait dugaan korupsi pada pelatihan Kartu Pra Kerja. Sebab hingga hari ini sebagai warga negara kita tidak pernah mendapat penjelasan resmi dari pemerintah," ujar Moti sapaanya kepada wartawan, (6/5/2020). Semestinya, kata dia, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato dapat menjelaskan kepada publik rerkait program pelatihan kartu Pra kerja. Baik, program seperti apa dan apa yang mau dicapai. "Lalu anggaran yang sangat besar Rp5,6 triliun mau dialokasikan untuk apa? Dalam hal ini yang sangat bertanggung jawab adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," tegas Moti. Terlebih lagi, lanjut Moti, setelah meledaknya dugaan korupsi anggaran pelantikan Kartu Pra Kerja, Airlangga Hartarto juga tak tampil menjelaskan ke publik terkait masalah tersebut. "Jadi bisa saja benar dugaan publik dan tuduhan DR. Rizal Ramli bahwa Airlangga telah melakukan 'begal digital' dan akan berdampak pada merosotnya popularitas Golkar, karena kebutulan Airlangga adalah Ketua Umum Golkar," kata Moti. Moti pun meyakini, Rizal Ramli tidak menyerang institusi Golkar lantaran hanya mengingatkan kepada para kader akan ancaman runtuhnya kecintaan rakyat kepada partai berlambang beringin lantaran sikap ketua umumnya. "Saya pun memastikan, jika Airlangga Hartarto menumpangi institusi Partai Golkar untuk melaporkan Rizal Ramli, saya tidak akan segan membongkar dugaan sejumlah kajahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Airlangga," beber dia. Moti menegaskan, dokumen dugaan sejumlah dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan tumpah ke hadapan publik seperti gunung Merapi menumpahkan lahar atau lava. "Jadi saya sarankan, lebih baik Airlangga tampil jelaskan ke publik terkait dugaan korupsi anggaran pelatihan Kartu Pra Kerja. Jadi pejabat publik itu jangan songong, jangan sok kuasa, dikit-dikit lapor ke hukum," tandas Moti. Sebelumnya, Wasekjen Bidang Keamanan Nasional DPP Partai Golkar Samsul Hidayat dalam tanggapannya mengatakan bahwa kasus BLBI dan e-KTP sudah ada putusan hukum. Dia menegaskan Partai Golkar tidak ada keterlibatan atau ada aliran dana dari kedua kasus tersebut sudah dibuktikan secara hukum. Pernyataan Samsul sendiri merespon pandangan Rizal Ramli saat mengomentari tautan dari portal berita online nasional. Rizal Ramli mengomentari cuitan berita di Twitter berjudul 'Bang Uchok Nilai Menko Airlangga Sumber Masalah Kartu Prakerja'. "Ini yang sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi 'begal digital'. @PartaiGolkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yang rugikan rakyat seperti Omnibus Law, Begal Digital, dan Perppu Corona 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal-skandal keuangan," cuitnya di akun Twitter @RamliRizal. Laporan: Sulistyawan
