Xi Jinping Adakan Hubungan Telepon dengan Presiden Perancis
2020-06-06 13:48:33
http://indonesian.cri.cn/20200606/138f8a92-ad04-6cd4-a26d-c93c3c224b18.html
Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Jumat kemarin (5/6) mengadakan
hubungan telepon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron.
Xi Jinping menegaskan, sejak terjadinya wabah Covid-19, Tiongkok dan
Perancis memelihara koordinasi strategis tingkat tinggi. Kini,
solidaritas dan kerja sama adalah jalan tepat. Tiongkok dan Perancis
hendaknya mendorong badan terkait kedua negara mengadakan penelitian
bersama, mendukung kerja sama internasional dalam litbang vaksin dan
obat-obatan, mempercepat pelaksanaan kesepahaman Majelis Kesehatan Dunia
(WHA) Ke-73, meningkatkan dukungan terhadap WHO, mengadakan lebih banyak
kerja sama penanggulangan wabah antara Tiongkok, Perancis dan Afrika,
mendukung negara-negara kurang maju termasuk Afrika dalam penanggulangan
wabah. Hendaknya mempertahankan multilateralisme, mendorong perdamaian
dan kestabilan dunia.
Xi Jinping menegaskan, dirinya bersedia memelihara komunikasi erat
dengan Macron, dengan baik menguasai arah, dan mendorong hubungan kedua
negara berkembang secara sehat dan stabil. Kedua pihak hendaknya
berfokus pada masa pasca wabah, merencanakan pertukaran berbagai tingkat
tahap selanjutnya, dan mengadakan komunikasi dengan stabil, tertib dan
luwes.
Xi Jinping menunjukkan, Tiongkok dan Uni Eropa adalah mitra strategis
komprehensif yang memiliki kepentingan bersama yang luas. Pihak Tiongkok
bersedia mengintensifkan kerja sama strategis dengan Uni Eropa,
mendorong agenda politik penting Tiongkok-UE, mendukung
multilateralisme, bersama menanggapi tantangan global termasuk kesehatan
umum, perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, mendorong
hubungan Tiongkok-UE berjalan secara lancar.
Macron menyatakan, Perancis dan Tiongkok mengadakan kerja sama baik dan
memperlihatkan solidaritas dalam penanggulangan wabah. Pihak Perancis
berharap dapat terus mengintensifkan kerja sama dengan Tiongkok.
Perancis mengapresiasi bahwa Presiden Xi Jinping mengumumkan akan
menjadikan vaksin buatan Tiongkok sebagai produk umum internasional,
bersedia bersama Tiongkok melaksanakan kesepahaman WHA, mendukung
peranan penting WHO, mengintensifkan kerja sama dengan WHO, dan
meningkatkan dukungan terhadap negara-negara Afrika dalam penanggulangan
wabah.
Kenapa Sejumlah Pemimpin Barat Tidak Mau Komentari Tragedi
Diskriminasi Ras di AS
2020-06-06 13:43:19
http://indonesian.cri.cn/20200606/d218c0d5-6023-a80c-379e-932e714fcde4.html
图片默认标题_fororder_1324614520
Protes akibat tewasnya George Floyd, seorang warga Amerika Serikat (AS)
keturunan Afrika sedang merebak di seluruh AS. Pada saat masyarakat
internasional bersama-sama mengecam penyakit kronis diskriminasi ras di
AS itu, sejumlah pemimpin negara-negara Barat yang selalu suka
mengungkit “demokrasi” dan “HAM” itu kali ini malah bungkam dan tidak
mau mengomentari hal itu.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Kanada Justrin Trudeau ditanyakan apa
sikapnya atas “pemimpin AS mengancam akan melawan pemrotes di dalam
negerinya dengan kekuatan militer”, ia kelihatan canggung dan diam 22
detik, dan akhirnya tidak menjawab pertanyaan itu.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada seminggu sesudah peristiwa
George Floyd baru memberikan komentarnya secara tidak langsung, ia
mengatakan “tiada tanahnya di Inggris bagi rasisme dan kekerasan rasis”.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mulai main
Tai Chi mengenai masalah diskriminasi ras di AS, sehingga Pemimpin
Partai The Australian Greens Adam Bandt mendesak Scott Morrison
menanggapi “penampilan buruk” pemerintah AS itu.
图片默认标题_fororder_391266346
Justru seperti komentar Sky News Australia pada hari Kamis lalu ($/6),
“jika pemimpin negara lain mengusir pengunjuk rasa damai dengan gas air
mata atau mengancam akan menggunakan kekuatan militer, jadi pemimpin
negara lain pasti akan memberi komentar.” Namun, sejumlah pemimpin
negara Barat malah membuta-tuli atas tindakan pemimpin AS yang sangat
mengejutkan itu. Itu sangat kontras dengan kebiasaan mereka yang suka
membicarakan masalah negara lain dengan panjang lebar.
Sebenarnya, sejumlah negara sudah terbiasa mengikuti AS, tidak berani
dan juga tidak biasa melontarkan kata-kata yang keras.
Lama-kelamaan, diam saja sudah menjadi pilihan terpaksa bagi sejumlah
politikus Barat, apalagi di sejumlah negara Barat itu juga terdapat
masalah diskriminasi ras yang relatif parah, bahkan sejumlah politikus
justru adalah pendukung supremasi orang kulit putih. Sikap samar-samar
dengan tidak mau mengomentari penyakit kronis rasisme itu justru
memperlihatkan ketakutan dan kegelisahan mereka.
Meninjau kembali sejarahnya, negara-negara Barat utama memiliki sejarah
gelap pelaksanaan kolonisme pada tahap awal kapitalisme, itulah sebab
utama munculnya masalah diskriminasi ras di dunia. Sekarang ini, di
Inggris, Australia, Kanada dan negara-negara Barat lain, ketidakadilan
terhadap orang kulit berwarna dan etnis minoritas sering dilaporkan
media oleh karena sebab yang rumit termasuk sistem sosial dan
diferensiasi kekayaan, tidak “kalah” daripada di AS.
Terus terang, diskriminasi ras adalah bekas luka masyarakat AS juga rasa
malu bersama negara-negara Barat. Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet
dalam pernyataannya menunjukkan, “rasisme struktural” dan “kepincangan
yang mencolok” itu merupakan inti terjadinya protes besar-besaran.
Sekaranglah waktunya untuk melakukan “reformasi mendalam dan jangka
panjang”.
