Sebenarnya saja, masalah penetapan UU-Keamanan negara bagi HK khususnya
yang baru saja kemarin ini ditetapkan KRN (Kongres Rakyat Nasional),
sepenuhnya adalah hak dan kewajibawan pemerintah PUSAT dalam
mempertahankan KEDAULATAN negara! Tak satu negara asing didunia ini
boleh menrecoki apalagi menentang, ... Setiap negara didunia tentu
mempunyai UU dan ketentuan rinci bagaimana untuk mencegah adanya
tangan-tangan kotor asing yang merecoki bahkan berusaha menggulingkan
pemerintah daerah, dalam rangka mempertahankan kedaulatan NEGARA!
Bagi Hongkong yang sudah 23 tahun kembali kepangkuan ibu-Pertiwi, sejak
1 Juli 1997, bukan saja tidak juga berhasil mensahkan UU No.23 Masalah
keamanan negara, sebaliknya lebih setahun terakhir ini gerakan sparatis
Hongkong-Merdeka menjadi-jadi, membuat kerusuhan, kerusakan, pembakaran,
pemukulan, .... memaksa pemerintah pusat menggunakan hak nya menetapkan
UU-Keamanan Negara yang khusus untuk diberlakukan di HK untuk membantu
pemerintah HK dengan kekuatan HK menindak setiap warga yang jelas telah
bertindak membahayakan keamanan-negara!
Apakah dengan demikian pemerintah pusat melanggar Basic-law HK dan
merusak prinsip "Satu Negara Dua Sistem"? Tentu saja TIDAK! Karena
pemerintah pusat hanya menggunakan hak/kewajiban nya mengeluarkan
UU-Keamanan negara secara umum yang bisa diberlakukan khusus untuk HK
saja. Sebagai kerangka umum, sedang rincian ketentuan, pemerintah HK
tetap harus melaksanakan tugas yang ditetapkan "Basic-Law" untuk
mensahkan UU No23, Masalah Keamanan Negara sendiri. Jadi, pemerintah
pusat hanya menggunakan HAK penuh sekadar memberi kekuatan HUKUM umum
dalam membantu pemerintah HK saja, ... bagaimana konkrit pelaksanaan di
HK tetap diselesaikan pemerintah HK sendiri.
Masalah keterlibatan dan "bantuan" Taiwan pada aksi sparatis HK, ...
sementara pakar politik Taiwan, dengan tandas mengungkap keterlibatan
Cai Ing-wen jelang pilpres akhir tahun yl. hanyalah digunakan meraih
suara! Begitu dinobatkan kembali jadi Presiden Taiwan, Cai jelas tidak
hendak mengulurkan tangan memberi "bantuan" bagi pelarian ratusan
perusuh2 HK yang tidak membawa keahlian kerja yang dibutuhkan, ... Jadi,
Cai bilang cukup gunakan kebijakan imigran yang sudah berlaku saja!
Dengan menanam modal atau membawa keahlian bekerja di Taiwan, ... Tetap
tidak perlu berlakukan perlindungan politik khusus bagi pelarian politik
HK itu! Akhirnya kelimpunganlah pelarian politik HK itu yang telah
melakukan pengrusakan di Gedung Legislatif HK, 1 Juli 2019 yl itu! Yang
ternyata memang bukan orang2 yang beres, tapi lebih pangtas disebut
SAMPAH-masyarakat, seperti gelandangan politik, pecandu, pemerkosa yang
patut ditindak HUKUM! Bikin onar, bikin rusuh dan merusak ketentraman
masyarakat Taiwan juga, ...
Sementara Inggris yang mengeluarkan passpor BNO bagi warga HK yang lahir
sebelum 1 Juli 1997, didesak perusuh2 HK untuk memberi kemungkinan ijin
tinggal menetap di Inggris, ternyata juga ditolak tegas-tegas oleh PM
Borris Johnson, pemerintah Inggris hanya bisa memperpanjang ijin tinggal
pemegang passpor BNO dari 6 bulan menjadi 12 bulan, untuk memberi
kesempatan mendapatkan pekerjaan di Inggris! Sedang Amerika bungkam
seribu-bahasa, menghadapi tuntutan perusuh2 HK bisa menampung mereka,
padahal AS adalah negara asing yang paling getol memberikan bantuan
bikin kerusuhan di HK itu! Dan tentu saja negara asing yang paling keras
MENENTANG di sahkan UU-Keamanan negara di HK, yang jelas mengancam
KEBEBASAN kegiatan CIA di HK!
-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] China peringatkan Taiwan soal tawaran bantuan bagi Hong
Kong
日期: Sat, 20 Jun 2020 18:05:58 +0200
從: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com>
--
j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>
https://www.antaranews.com/berita/1565556/china-peringatkan-taiwan-soal-tawaran-bantuan-bagi-hong-kong
*China peringatkan Taiwan soal tawaran bantuan bagi Hong Kong*
Sabtu, 20 Juni 2020 21:31 WIB
China peringatkan Taiwan soal tawaran bantuan bagi Hong KongPengunjuk
rasa anti pemerintah membawa bendera nasional Taiwan saat aksi demo pada
peringatan Hari Nasional Taiwan di kota Pelabuhan di distrik Tsim Sha
Tsui, di Hong Kong, China, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Athit
Perawongmetha/AWW/djo
Menyiapkan tempat bernaung serta bersedia menampung para perusuh dan
elemen yang menyebabkan keributan di Hong Kong hanya akan membawa
ancaman bagi rakyat Taiwan,
Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menyebut bahwa menawarkan bantuan
bagi "perusuh" Hong Kong hanya akan mengancam rakyat Taiwan, dan hal itu
merupakan bentuk intervensi terhadap urusan internal Hong Kong.
Dalam sebuah keterangan yang dikeluarkan Jumat (19/6) malam, Kantor
Pemerintah China untuk Urusan Taiwan menyebut rencana pemerintah
Taiwan--yang disebut oleh pihak China dengan istilah "otoritas Partai
Demokratik Progresif"--adalah rancangan politis untuk ikut campur dalam
persoalan Hong Kong dan menyabotase stabilitas serta kemakmurannya.
"Menyiapkan tempat bernaung serta bersedia menampung para perusuh dan
elemen yang menyebabkan keributan di Hong Kong hanya akan membawa
ancaman bagi rakyat Taiwan," dikutip dari keterangan itu.
Baca juga: Jet tempur China mendekat ke Taiwan, tingkatkan ketegangan relasi
Baca juga: China kutuk penerbangan militer AS yang 'provokatif' di atas
Taiwan
Pihak China menambahkan bahwa rencana mengadvokasi kemerdekaan untuk
Hong Kong dan Taiwan juga hanya akan memunculkan masalah untuk prinsip
"satu negara, dua sistem", yang mana upaya pemisahan bangsa disebut
tidak akan pernah berhasil.
Kamis (18/6) lalu, Taiwan menyatakan siap mendirikan kantor khusus untuk
membantu warga Hong Kong yang ingin pergi meninggalkan wilayah itu
mengingat pemerintah pusat China semakin menguatkan cengkeramannya
terhadap Hong Kong, termasuk dengan merancang undang-undang keamanan
nasional yang baru.
Kantor khusus itu rencananya mulai beroperasi pada 1 Juli, bertepatan
dengan tanggal peringatan penyerahan kembali Hong Kong dari Inggris
kepada China pada 1997 lalu--yang dijanjikan akan menganut kebebasan di
bawah prinsip "satu negara, dua sistem."
Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada bulan lalu menjadi pimpinan
pemerintahan yang pertama kali berjanji membantu rakyat Hong Kong yang
meninggalkan kota itu dengan situasi terkini di bawah pemerintahan pusat
China.
Sementara China sendiri membantah pihaknya menekan kebebasan Hong Kong
dan mengatakan bahwa pengesahan undang-undang keamanan nasional justru
diperlukan demi kebaikan Hong Kong.
Sumber: Reuters
Baca juga: China mungkin akan serang Taiwan untuk hentikan kemerdekaan
Baca juga: Kapal perang AS bersiaga dekat Taiwan jelang pelantikan Tsai
Ing-wen
Penerjemah: Suwanti
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020
