Nampaknya inilah cermin sitpol baru. Saat mulai peningkatan caplok-mencaplok? Keampuhan kamuflase TAP-25 mulai sirna? Lalu apa pengganti kambing-hitamnya kalau mau nangkap?
Salam Hari Minggu. Lusi.- 1.: Adian Napitupulu Kritik Erick Thohir, Ujang: Karena Uang BUMN Gurih https://www.gelora.co/2020/06/adian-napitupulu-kritik-erick-thohir.html Adian Napitupulu Kritik Erick Thohir, Ujang: Karena Uang BUMN Gurih Senin, 15 Juni 2020 – 12:50 WIB jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDIP Adian Napitupulu disarankan fokus saja bekerja di bidangnya. Adian Napitupulu Kritik Erick Thohir, Ujang: Karena Uang BUMN Gurih Tidak perlu merecoki BUMN, apalagi jika benar dasarnya karena sakit hati sebab orang titipannya tidak lolos duduk di jajaran komisaris perusahaan pelat merah. Langkah kritik hanya demi menitipkan orang ini justru berdampak buruk pada citra partai. "Kritik dari politisi sah saja, tapi jika kritikan itu disampaikan ada maunya, sangat disesalkan. Ada udang di balik batu," kata Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, Senin (15/6). Disebutkannya, Adian Napitupulu belakangan ini kerap mengkritik Kementerian BUMN karena diduga usulan komisaris titipannya tidak lolos. "Apalagi, jika salah satu motifnya mengkritik karena usulan komisaris yang didorong Adian tak tembus, jelas itu merupakan kritik yang tak tulus," lanjutnya. Diketahui, Adian melontarkan isu soal kenaikan utang BUMN. Ia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun. Padahal, perbandingan itu tak apple to apple. "Kritik yang tak konstruktif dan kritik yang akal-akalan. Mungkin Adian juga paham. BUMN itu banyak komisaris dan direksi titipan. Makanya Adian juga usaha untuk titip menitip," ujarnya. Dijelaskannya, untuk menjaga BUMN harusnya 'budaya' titip menitip politisi itu dihentikan agar BUMN sehat. Apalagi, Adian duduk di Komisi I yang tidak memiliki rantai kerja secara langsung dengan Kementerian BUMN. Meski tidak memiliki garis kerja, para politisi kerap saling menitip untuk memasukkan orang di BUMN. Karena itu, pemerintah juga harus mengevaluasi agar BUMN tidak direcoki. “Banyak pihak yang ingin main di BUMN. Karena uang BUMN itu gurih," bebernya. Bila ada partai pendukung pemerintah membuka borok-borok pemerintah dan BUMN, itu artinya, patut diduga ada yang belum mendapat jatah. "Atau banyak yang belum kebagian," cetusnya. Senada, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, kritik Adian Napitupulu terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir salah alamat. Adian mengemban tugas sebagai Anggota Komisi I sehingga kritik yang disampaikan Adian tidak sesuai dengan tupoksinya. BUMN sendiri merupakan mitra dari Komisi VI DPR. “Jadi memang kurang nyambung," ucapnya. Jerry menilai, beda urusan Adian di legiatif sedangkan Erick eksekutif. Karena itu, dia mengingatkan, kritik jangan sampai berdasar sakit hati lantaran keinginan tak terkabul. Jika kritik dengan motif sama saja penyalahgunaan kewenangan alias abuse of power. “Jangan sampai Adian menggunakan alat legislatif dan partai untuk memuaskan keinginan diri sendiri," katanya. Menurut Jerry, Erick Thohir salah satu menteri yang anti-titipan dan sudah terpilih melalui fit and proper test tersendiri. Belum lagi, kerja Erick dalam memimpin BUMN kerap melihat cara kerja bawahannya. Misal, jubir Presiden Fajroel Rahman diganti sebagai Komut di perusahaan plat merah, padahal orang dekat Jokowi. "Adian fokus bekerja saja. Bila langkah kritik demi menitipkan orang, ini akan berdampak kepada partai. Memperburuk citra partai," lanjutnya. Jerry juga meminta kepada Megawati Soekarnoputri untuk mengarahkan anak buahnya agar memiliki etika. Langkah yang ditempuh Adian, kata Jerry tidak pantas. Apalagi memaksa. Dia pun menyarankan agar Adian bermain cantik. "Misal, dekatilah dengan cara-cara cantik dan elegan. Masukan nama-nama yang berkompeten pasti akan dilirik Erick," tandasnya. (esy/jpnn) 2.: Tolak RUU HIP, Jokowi Tak Mau Terlalu Manjakan PDIP LAPORAN : RMOL NETWORK - Minggu, 21 Jun 2020, 12:41 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxzrDsnpPqAhX3WxUIHTKlDC44MhAWMAF6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Frmoljatim.id%2F2020%2F06%2F21%2Ftolak-ruu-hip-jokowi-tak-mau-terlalu-manjakan-pdip%2F&usg=AOvVaw0OdZuPSc9v3rgBaybZd38V Presiden Jokowi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah dibahas di DPR RI. Di mana RUU HIP merupakan inisiatif dari DPR yang mendapat persetujuan semua fraksi, termasuk PDIP. Melihat fenomena ini, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menyebut pandangan publik telah mengerucut bahwa RUU ini berasal dari PDIP. Penolakan dari pemerintah, sambungnya, merupakan tanda Jokowi sedang mencari jalan selamat sendiri. “Jokowi juga tidak mau terlalu memanjakan PDIP, apalagi dalam kondisi terjepit pasti Jokowi juga akan mencari jalan selamat sendiri, contohnya dalam RUU HIP yang pada akhirnya justru menyalahkan DPR,” ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6). “Padahal kita tahu bahwa RUU HIP ini publik memahaminya berasal dari PDIP. Untuk itu, ini sama halnya Jokowi lagi-lagi mengangkangi PDIP sebagai partai pengusungnya,” sambungnya. Saiful Anam yakin tindakan Jokowi seperti ini akan terus berlanjut hingga akhir masa jabatan sebagai presiden. Ini lantaran Jokowi merasa mulai ditinggal oleh partai pendukung yang kini fokus berpikir Pilpres 2024. Sejurus itu, partai pendukung Jokowi juga akan satu persatu pergi dari koalisi. Sebab, partai tidak mungkin terus menempel Jokowi yang sudah tidak akan maju di pilpres lagi. “Parpol sudah mulai ancang-ancang mengatur strategi untuk persiapan 2024. Apalagi aroma reshuffle sudah mulai tampak, maka semakin menunjukkan peta politik pemerintahan Jokowi tidak terarah,” jelas Saiful. Dengan demikian, Saiful menyarankan agar Jokowi mewaspadai partai politik yang banyak maunya. Jangan sembarang memberikan kemauan partai tersebut, apalagi juga yang dimaui merugikan rakyat Indonesia. “Untuk itu saya menyarankan Jokowi untuk mewaspadai itu,” pungkasnya. 3.: Fahri Hamzah Tegaskan Hak Berpendapat dan Berekspresi Dilindungi Konstitusi 21/06/2020, 12:37 PM https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM6-aymZPqAhVI2aYKHV8kB5s4UBAWMAB6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.balipuspanews.com%2Ffahri-hamzah-tegaskan-hak-berpendapat-dan-berekspresi-dilindungi-konstitusi.html&usg=AOvVaw2w74XPIme3lKLkIpyv_hL4 JAKARTA, balipuspanews.com – Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengkritik sikap pejabat negara yang antikritik dan membatasi kebebasan berpendapat, padahal hak berekspresi rakyat itu dilindungi konstitusi. Seharusnya menurut dia, negara menertibkan perdebatan tidak substantif para netizen di media sosial (medsos), dengan memperbaiki kinerja bukan mengedepankan jalur hukum. “Pemerintah jangan terlibat dengan main lapor. Seperti Pak Luhut enggak usah ikut main lapor polisi segala,” kata Fahri saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik “Antara Riuh-Keruh Medsos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?” Sabtu (20/6/2020). Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini, mengatakan hal tersebut , terkait tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu ke Bareskrim Polri terkait dugaan percemaran nama baik. Riuh keruh perdebatan, saling kritik dan hujat di media sosial sebaiknya tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pemerintah. Apalagi kritikan dari para netizen terhadap pemerintah seharusnya cukup disikapi sebagai sebuah masukan publik, bukan dengan sikap represif. “Biar saja mereka (warganet) bebas berbeda pendapat, yang penting negara jangan terlibat dalam sengketa buzzer,” ucap Anggota DPR RI tiga periode yang kerap dipanggil koboi Senayan ini. Fahri mengatakan kalau sekadar perbedaan pendapat dianggap tersinggung, bangsa ini mengentertain orang-orang yang tersinggung! Mana ada negara besar kalo mengentertain orang tersinggung? “Orang tuh enggak boleh gampang tersinggung, harus mentalnya baja, kata Pak Jokowi kan bangsa kita bermental baja. Tapi ini sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit tersinggung. Kaya Pak Luhut, saya mohon maaf aja, salah itu caranya, apa urusan tersinggung?,” imbuhnya. Langkah Menko Marves dengan melaporkan Said Didu ke aparat kepolisian, kata Fahri, tidak perlu. Pasalnya, Luhut selaku pejabat publik hanya perlu menjelaskan dan menjawab kritikan tersebut. “Ceritakan aja bahwa Anda (Luhut) enggak korupsi. Cukup begitu aja. Enggak usah pakai hukum, lalu orang jadi tersangka. Udah gitu ya modusnya itu orang tuh ditersangkakan aja supaya berhenti ngomong, enggak diapa-apain. Ada berapa ratus orang tuh jadi tersangka tidak diteruskan?,” demikian Fahri Hamzah. Penulis/Editor : Hardianto/Artayasa
