1.:

Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Sinovac, DPR: Jangan Biarkan
Publik Menduga-duga
Admin @idntodayco, Agustus 04, 2020
https://www.idntoday.co/2020/08/minta-pemerintah-transparan-soal-vaksin.html

IDNTODAY.CO - Sebanyak 1.620 relawan bakal melakukan uji coba vaksin
antivirus Covis-19 produksi Sinovac, perusahaan asal China yang akan
dilakukan Bio Farma.

Berdasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan
Setiawan sebanyak 2400 unit vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Bio
Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah
dilakukan di China.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah
memastikan dulu bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan kepada
ribuan relawan di Indonesia.

“Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan,
jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Netty lewat keterangan tertulis,
Senin (3/8).

"Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di
bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan
berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus
mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Netty mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa proses produksi
dan pengedaran vaksin Sinovac sudah sesuai standar WHO.

“Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi
atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada
penggunanya,” katanya.

Dia menerangkan, jika merujuk pada standar WHO, vaksin harus melalui
uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat.

Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan,
imunogenitas, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan
sebanyak tiga fase.

Selain itu menurut politisi PKS ini, pemerintah harus bisa menjelaskan
kepada masyarakat mengapa vaksin Sinovac yang dipilih untuk diujikan di
Indonesia.

“Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari
China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik
dengan komunikasi yang baik," katanya.

Transparansi pemerintah, kata dia, menjadi penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat selama masa pandemik Covid-19.

"Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam
pengujian vaksin tersebut,” pungkasnya. (Rmol)


2.:

Eks Staf Ahli Panglima TNI: Dik Jokowi Lebih Baik Mundur Demi
Keselamatan NKRI 
Admin IDNTODAY News, Agustus 04, 2020
https://www.idntoday.co/2020/08/eks-staf-ahli-panglima-tni-dik-jokowi.html

IDNTODAY.CO - Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung satu
semester lebih di periode kedua semakin banyak dikritik. Bahkan kini
muncul kritik keras dari kalangan purnawirawan TNI AD, yaitu eks Staf
Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman.

Deddy tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai
presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat,
keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan
rakyat yang lebih dalam, dan bisa menimbulkan huru-hara (chaos) sosial.

"Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam
saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih
terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa," ujarnya
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).

Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi, menurut Deddy, merupakan akibat
dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani pemerintah. Pertama
adalah kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan
menciptakan jutaan orang kena PHK serta menganggur.

"Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di
kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini
lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus
4,3 persen," bebernya.

Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan
ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah
terbelah mulai pilpres lalu menjadi cebong dan kampret.

Selain itu, munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme,
sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP
MPR serta UUD 1945 juga bisa menjadi sebabnya.

Belum lama ini, Deddy juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat
menjadi daulat olikargi partai politik dan para taipan. Hal inilah yang
menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang
sebenarnya.

"Kedaulatan ekonomi tidak lagi ditangan rakyat tetapi di tangan asing,
aseng, dan sembilan naga, sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak
kepada rakyat akan tetapi berpihak kepada asing, aseng, dan sembilan
Naga," ucapnya.

Deddy memberikan contoh riil dari keberpihakan pemerintah tersebut dari
segi regulasi. Di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibuslaw yang
dipaksakan tidak partisipatif, UU 2/2020 atau UU Corona juga
bertentangan dengan UUD 45 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif.

"Serta UU minerba dan lain-lain. Rakyat di miskinkan dengan pajak,
kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan padahal harga BBM dunia
turun," sambungnya.

Oleh karena itu, Deddy secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi
mau mundur dari jabatannya sebagai Presiden demi keselamatan bangsa dan
negara NKRI.

Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multi krisis, yakni krisis
ekonomi dan mengatasi Covid-19 sangat mungkin muncul dari kalangan
warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas
serta berpihak kepada rakyat," tuturnya.

"Akhir kata saya sampaikan doa semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati
untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang
sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan
rakyat, bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan," demikian Deddy
S. Budiman. [rmol]


3.:

Mantan Menteri Pecatan Jokowi Rizal Ramli: Ekonomi Minus 3 atau 4
Persen, Setahun Beres Kalau Saya Pimpin Monday, 3 August 2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjuz4TkpoHrAhWS2KQKHUozCbw4WhAWMAJ6BAgDEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.indonesiakininews.com%2F2020%2F08%2Fmantan-menteri-pecatan-jokowi-rizal..html&usg=AOvVaw2vhFp6ku1QzdXbJwIkIWvk

INDONESIAKININEWS.COM - Ekonomi Indonesia yang diprediksi minus di
kisaran 3 sampai 4 persen pada kuartal kedua 2020 bukan suatu hal yang
mengkhawatirkan bagi Begawan Ekonomi, Rizal Ramli.

Sebab menurutnya, keadaan itu bisa diputarbalikkan jika dipimpin oleh
orang yang berkompeten.

Saat menerima kunjungan Satgas Cakra Buana PDIP dan Laskar Betawi hari
ini, sosok yang akrab disapa RR ini menyampaikan kesanggupannya untuk
memperbaiki perekonomian domestik.

“Mohon maaf, kalau Rizal Ramli yang pimpin gampang nih, mau ekonomi
nanti minus 3 persen atau minus 4 persen, kasih waktu saya 1 tahun,
beres ini,” ujar RR di kantornya di Jalan Tebet Raya Dalam IV, Jakarta
Selatan, Senin (3/8/2020).

Lebih lanjut, mantan Menko bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
(Ekuin) era Presiden Gus Dur ini memaparkan langkah-langkah konkret
untuk mencapai ekonomi yang tumbuh positif.

“Sederhana ilmunya, pompa yang bawah. yang miskin itu yang bawah, yang
enggak bisa ngapa-ngapain. Pasti dia belanja, ekonomi hidup, kalau kita
kasih uang, di-bailout yang gede-gede,” paparnya.

Namun, jika melihat kebijakan ekonomi pemerintah dalam kurun waktu
Januari-Juli tahun ini, RR tidak melihat efek positif untuk masyarakat.
Justru yang ada hanyalah penambahan anggaran corona yang tidak jelas
peruntukannya.

“Ini kan kalau baca di koran, untuk krisis ini tadinya Rp 600 triliun,
seminggu naik Rp 800 triliun, trus naik lagi jadi Rp 1.000 triliun. Kok
bisa makin lama makin gede? Kok rakyat 6 bulan ini enggak ngerasain
apa-apa?” demikian Rizal Ramli.


4.:

Rocky Gerung: Mahasiswa Sekarang Jangan Cengeng
Admin IDNTODAY NewsAgustus 03, 2020
https://www.idntoday.co/2020/08/rocky-gerung-mahasiswa-sekarang-jangan.html


DNTODAY.CO - Mahasiswa seharusnya jauh lebih berani dan tidak
“cengeng”.

Kaum milenial pun tidak boleh takut untuk berpikir kritis terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah. Menjadi kritis bisa diasah dengan
banyak berdiskusi sekaligus, mengenyam literasi.

Begitu kata akademisi yang juga seorang filsuf Rocky Gerung dalam
diskusi webinar tvOne yang dipandu moderator presenter tvOne, Dwi
Anggia, Senin 3 Agustus 2020.

Rocky mendorong supaya kaum mahasiswa dan milenial untuk merdeka
berpikir. Rocky membandingkan di zamannya saat mahasiswa. Ia mengklaim
di era Orde Baru, diskusi bukan tak dilarang pemerintah, justru itu
meningkatkan keberanian para agent of change untuk melakukan diskusi.

“Sementara hari ini lihat saja, justru tidak begitu,” kata Rocky.

Dulu, Rocky mengingatkan, bahkan saat diskusi bisa saja aparat negara
masuk dan membubarkan acara tersebut atas nama undang-undang. “Oke itu
masih fair, saat diskusi dibubarkan oleh aparat mengatasnamakan
undang-undang,” kata Rocky.

Tapi sekarang, lanjut Rocky, keadaannya sudah era demokrasi, ditambah
lagi pesatnya laju media digital atau 4.0. Seharusnya kaum millenial
paham itu. Jadi, tekan Rocky, harus dapat lebih berkreasi dan jangan
takut oleh rektor.

“Kalau bikin diskusi dilarang pihak oleh rektorat, mahasiswa ‘mbalelo’
saja. Kan kebanyakan hari ini diskusi dilarang, terus dia mengadu ke
pers, ngadu ke LBH, cengeng itu. Harus lebih berani, jangan cengeng,”
kata Rocky.

Rocky lantas menyoroti bahwa fenomenanya saat ini pemerintah bisa masuk
ke lingkungan kampus melalui rektorat. Mencegah kemerdekaan berfikir.

“Dulu kami diskusi, tiba-tiba Aparat masuk terus membubarin. Jadi lagi
berlangsung dibubarkan. Tapi di era kepemimpinan Jokowi, justru belum
diskusi, panitianya sudah diancam pihak rektorat. Lebih parah. Tapi
jangan cengeng. Bisa disiasati. Sesekali prank saja itu rektornya.
Pindah kalian ke kafetaria depan kampus, jadi enggak ada dasar untuk
dibubarkan. Kan sudah bukan di lingkungan kampus,” ujarnya.

Para milenial seharusnya tidak hanya ”manut” dengan kebijakan
pemerintah laiknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekalipun
indeks demokrasi Indonesi terus menurun berdasarkan sejumlah lembaga
survei internasional.

Menurut Rocky, milenial harus bisa memberikan masukan secara cepat
kepada presiden. Misalnya dalam menggenjot sektor pariwisata saat
pandemi COVID-19, jangan terjebak hanya pada paradoks pemerintah.

“Dari Presiden sampai Kepala Desa saat ini dalam paradoks, bahwa
Indonesia begini begitu, bonus demografinya begini, ah itu cuma slogan.
Milenial seharusnya bisa memberi masukan cepat kepada presiden per
detik per menit, bisa menambahkan IQ. Mustinya memberi gagasan-gagasan
yang membangun, bagaimana kembangkan pariwisata alternatif. Bukan lagi
mengundang turis, justru itu bahaya lagi virus corona,” kata Rocky. []

IDNTODAY.CO - Mahasiswa seharusnya jauh lebih berani dan tidak
“cengeng”. Kaum milenial pun tidak boleh takut untuk berpikir kritis
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Menjadi kritis bisa diasah
dengan banyak berdiskusi sekaligus, mengenyam literasi.

Begitu kata akademisi yang juga seorang filsuf Rocky Gerung dalam
diskusi webinar tvOne yang dipandu moderator presenter tvOne, Dwi
Anggia, Senin 3 Agustus 2020.

Rocky mendorong supaya kaum mahasiswa dan milenial untuk merdeka
berpikir. Rocky membandingkan di zamannya saat mahasiswa. Ia mengklaim
di era Orde Baru, diskusi bukan tak dilarang pemerintah, justru itu
meningkatkan keberanian para agent of change untuk melakukan diskusi.

“Sementara hari ini lihat saja, justru tidak begitu,” kata Rocky.

Dulu, Rocky mengingatkan, bahkan saat diskusi bisa saja aparat negara
masuk dan membubarkan acara tersebut atas nama undang-undang. “Oke itu
masih fair, saat diskusi dibubarkan oleh aparat mengatasnamakan
undang-undang,” kata Rocky.

Tapi sekarang, lanjut Rocky, keadaannya sudah era demokrasi, ditambah
lagi pesatnya laju media digital atau 4.0. Seharusnya kaum millenial
paham itu. Jadi, tekan Rocky, harus dapat lebih berkreasi dan jangan
takut oleh rektor.

“Kalau bikin diskusi dilarang pihak oleh rektorat, mahasiswa ‘mbalelo’
saja. Kan kebanyakan hari ini diskusi dilarang, terus dia mengadu ke
pers, ngadu ke LBH, cengeng itu. Harus lebih berani, jangan cengeng,”
kata Rocky.

Rocky lantas menyoroti bahwa fenomenanya saat ini pemerintah bisa masuk
ke lingkungan kampus melalui rektorat. Mencegah kemerdekaan berfikir.

“Dulu kami diskusi, tiba-tiba Aparat masuk terus membubarin. Jadi lagi
berlangsung dibubarkan. Tapi di era kepemimpinan Jokowi, justru belum
diskusi, panitianya sudah diancam pihak rektorat. Lebih parah. Tapi
jangan cengeng. Bisa disiasati. Sesekali prank saja itu rektornya.
Pindah kalian ke kafetaria depan kampus, jadi enggak ada dasar untuk
dibubarkan. Kan sudah bukan di lingkungan kampus,” ujarnya.

Para milenial seharusnya tidak hanya ”manut” dengan kebijakan
pemerintah laiknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekalipun
indeks demokrasi Indonesi terus menurun berdasarkan sejumlah lembaga
survei internasional.

Menurut Rocky, milenial harus bisa memberikan masukan secara cepat
kepada presiden. Misalnya dalam menggenjot sektor pariwisata saat
pandemi COVID-19, jangan terjebak hanya pada paradoks pemerintah.

“Dari Presiden sampai Kepala Desa saat ini dalam paradoks, bahwa
Indonesia begini begitu, bonus demografinya begini, ah itu cuma slogan.
Milenial seharusnya bisa memberi masukan cepat kepada presiden per
detik per menit, bisa menambahkan IQ. Mustinya memberi gagasan-gagasan
yang membangun, bagaimana kembangkan pariwisata alternatif. Bukan lagi
mengundang turis, justru itu bahaya lagi virus corona,” kata Rocky. []




Kirim email ke