-- j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>
https://news.detik.com/kolom/d-5152405/akhir-tragis-industri-pesawat-terbang-kita?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Akhir Tragis Industri Pesawat Terbang Kita Ricky Rachmadi - detikNews Minggu, 30 Agu 2020 11:11 WIB 10 komentar SHARE URL telah disalin Pesawat N250 Gatotkaca karya Habibie tiba di Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta Pesawat N-250 Gatotkaca tiba di Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta (Foto: Jauh Hari) Jakarta - Dengan kepandaian khasnya dalam berbicara di depan publik, di depan saudagar dan tokoh masyarakat Aceh, Presiden Soekarno mengatakan, "Saya tidak makan malam saat ini, kalau dana untuk itu tidak terkumpul". Usai Presiden Soekarno berbicara, seorang pria muda berumur sekitar 30 tahun, M Djoened Joesof, berdiri dan berkata, "Saya bersedia!" Langkah Djoened Joesof, Ketua Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) itu pun diikuti peserta jamuan makam malam yang lain. Presiden Soekarno tentu saja tersenyum puas. Ia lalu mengajak hadirin beranjak ke meja makan guna santap malam. Adegan di atas adalah bagian di antara cuplikan peristiwa yang terjadi di Hotel Atjeh, Banda Aceh pada 16 Juni 1948. Pada waktu itu Gasida mengadakan jamuan makan malam yang dihadiri banyak saudagar dan tokoh masyarakat Aceh, sebagaimana ditulis dalam buku Aceh Daerah Modal yang diterbitkan Yayasan Seulawah RI-001 tahun 1992. Kehadiran Soekarno sendiri pada waktu itu adalah bagian perjalanan sebagai upaya mengumpulkan dana perjuangan untuk pembelian pesawat terbang. Kunjungan Presiden Soekarno di atas lantas berakhir dengan terkumpulnya uang sebesar 120.000 dolar Singapura dan 20 kilogram emas. Pengumpulan dana yang dimobilisasi Panitia Dana Dakota pimpinan Djoened Joesoef akhirnya bisa untuk membeli dua pesawat jenis Dakota milik seorang penerbang Amerika Mr JH Maupin di Hong Kong dengan kode pesawat VR-HEC. Pesawat ini mendarat di Maguwo, Yogyakarta dan diregistrasi dengan nama RI-001. Dua pesawat itulah yang menjadi pesawat angkut pertama Indonesia dan cikal bakal lahirnya Garuda Indonesia. Orang mungkin bisa memperpanjang sejarah dunia dirgantara kita jauh ke belakang sebelum masa kemerdekaan. Namun bagaimana pun peristiwa di Hotel Atjeh itu adalah tonggak penting dunia kedirgantaraan kita. Sebuah peristiwa ketika masyarakat dan pemerintah bahu-membahu membeli pesawat untuk kepentingan negara yang baru saja merdeka. Bukan hanya rakyat Aceh yang bangga dengan peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia pun tidak lupa mengapresiasinya. Bila Presiden Soekarno memberi nama RI-001 dengan nama "Seulawah", maka pelanjutnya Presiden Soeharto membuat monumen pesawat Seulawah untuk mengenang peristiwa ini di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Lalu pesawat asli "Seulawah" disimpan di Taman Mini Indonesia Indah. Namun perjalanan dunia Dirgantara Indonesia tidak berhenti sampai di peristiwa Hotel Atjeh. Presiden Soekarno yang dikenal mempunyai visi panjang dalam membangun Indonesia yang baru merdeka mengirim Nurtanio berserta ketiga rekannya ke Manili, Filipina untuk mengikuti studi kedirgantaraan di FEATI (Far Eastern Air Transport Incorporated). Lalu pada 16 Desember 1961 mendirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP), sebuah badan yang berada di bawah KASAU yang bertugas mempersiapkan industri Penerbangan nasional Indonesia. Bersama dengan CEKOP (Industri pesawat terbang Polandia) keduanya bekerja sama untuk membangun gedung untuk fasilitas manufaktur pesawat terbang, pelatihan SDM, dan memproduksi PZL-104 Wilge di bawah lisensi Gelatik. Tidak cukup sampai di sini. Empat tahun kemudian, pada 1965, Presiden mengeluarkan dekrit pendirian KOPERLAPIP (Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang) dan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari. Setahun kemudian, kedua lembaga ini digabung menjadi LIPNUR atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Presiden Soeharto, perhatian pemerintah Indonesia terhadap Industri Dirgantara nasional tidaklah kendur. Meski kedua pemimpin/agenda pemerintahan itu dikenal bertolak belakang dan tokoh-tokohnya terlibat banyak perseteruan politik. Bila Presiden Soekarno mengirim Nurtanio dan teman-temannya ke Manila untuk mempelajari industri dirgantara, maka Presiden Soeharto memanggil pulang BJ Habibie ke Indonesia untuk membangun industri dirgantara nasional. Habibie waktu itu dikenal sebagai pakar pesawat cemerlang yang sangat disegani di Jerman. Namun karena panggilan untuk mengabdi di negeri sendiri, ia melepaskan segala privilese yang dia dapatkan di Jerman. Atas dukungan penuh Presiden Soeharto, Habibie merombak LIPNUR menjadi IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Inilah yang kemudian dikenal sebagai industri pesawat terbang termaju di negara berkembang. Menyadari bahwa membangun industri pesawat terbang Nusantara itu membutuhkan proses panjang dan transfer teknologi dari negara-negara maju, maka pada awal-awal pengembangan IPTN, Habibie menggandeng kerja sama dengan CASA, sebuah industri pesawat terbang dari Spanyol yakni Construcciones Aeronáuticas SA. Dari kerja sama inilah lahir pesawat CN-235. Sebuah pesawat penumpang sipil (airliner) kelas menengah bermesin dua. Pesawat bernama sandi Tetuka itui telah menjadi pesawat paling laku di kelasnya. Karena pesawat itu merupakan proyek kerja sama antara CASA dan Nurtanio, maka kode pesawatnya pun disebut "CN". Berikutnya, IPTN tidak lagi menyandarkan kerja sama dengan negara maju dalam membuat pesawat terbang. IPTN mencoba berdiri sendiri untuk membuat pesawat terbang. Maka lahirlah pesawat N-250. Berbeda dengan sebelumnya yang mempunyai kode CN, kode pesawat ini "N" saja yang berarti Nusantara atau Nurtanio. N-250 sendiri adalah pesawat penumpang sipil yang menjadi primadona IPTN untuk merebut pasar di kelas 50-70 penumpang yang diluncurkan pada Indonesia Air Show 1996 di Cengkareng. Sebagaimana diketahui, setahun setelah peluncuran pesawat itu, Indonesia dilanda krisis moneter yang berimbas pada krisis politik sehingga Presiden Soeharto pada akhirnya jatuh. Bagi industri pesawat terbang, krisis ini tidak hanya berimplikasi secara ekonomi, tapi juga politik. Secara ekonomi, industri pesawat terbang tidak lagi mendapat dukungan keuangan negara. Sehingga IPTN terpaksa harus merumahkan sekitar 4.000 karyawannya. Sementara secara politik, IPTN tidak lagi mendapat sokongan pemerintah. Mematuhi MoU dengan IMF, pemberi pinjaman untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis, pemerintah Indonesia terpaksa mengeluarkan proyek industri pesawat terbang nasional sebagai bagian dari penyelamatan ekonomi. Namun sebagaimana Orde Lama yang tidak menjadikan situasi sulit dalam mempertahankan kemerdekaan sebagai alasan untuk tidak mengembangkan industri pesawat terbang, begitu juga dengan pasca pemerintah setelah Orde Baru. Meski masih dalam masa recovery, setahap demi setahap industri pesawat terbang Nusantara dicoba dipulihkan. Seperti dengan mengubah nama PT IPTN menjadi PT DI (Dirgantara Indonesia). Dan, empat tahun setelah krisis, PT DI mulai dipercayai negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, serta Filipina untuk melaksanakan beberapa proyek kedirgantaraan mereka. Meski efek krisis ekonomi 1998 telah membuat PT DI diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi upaya Hukum yang serius dari PT DI telah membuat keputusan pailit tersebut dibatalkan. Puncak kebangkitan adalah ketika PT DI sendiri adalah ketika pada 2012 bisa mengirimkan 4 pesawat CN-235 pesanan Korea Selatan dan menyelesaikan 3 pesawat CN-235 pesanan TNI AL dan 24 Heli Super Puma dari EUROCOPTER. Kebangkitan PT DI pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Selain memberikan dukungan dana, pemerintah juga menggunakan kebijakan afirmasi berupa pemesanan pesawat militer ke PT DI. Setelah berjibaku melepaskan diri dari krisis sekaligus ingin membangun kembali industri pesawat terbang nasional, PT DI kemudian bisa me-launching produk baru mereka yaitu N-219. Sebuah pesawat penumpang serbaguna untuk 19 penumpang yang bisa mendarat di landasan pendek. Sehingga sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki daerah-daerah terpencil. Beriringan dengan geliat PT DI untuk membangkitkan kembali industri dirgantara nasional, pihak swasta melalui PT Regio Aviasi Industri yang didirikan Habibie memperkenalkan pesawat untuk jenis baru R-80. Pesawat komersil jarak pendek berkapasitas 80-92 penumpang, irit bahan bakar, dan kelasnya belum ada di pasaran. Meski belum dibuat, R-80 sudah dipesan 155 unit oleh Nam Air, Kalstar, Trigana Air, dan Aviastar. Karenanya tidak aneh bila R-80 menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Bila kita melihat kembali bagaimana cara Indonesia mulai membangun industri dirgantara nasional serta sikapnya menghadapi kejatuhan ketika industri dirgantara terimbas krisis moneter, maka kita tetap sangat percaya diri akan kemajuan industri dirgantara. Pasalnya, Indonesia yakin bahwa kelak negeri ini akan mempunyai industri pesawat terbang setara Boeing atau Air Bus. Dari peristiwa di tanah Aceh, kita melihat dan telah berjuang untuk upaya memulai industri pesawat terbang. Pascakrisis moneter yang membuat IPTN ambruk, kita berhasil memulihkan keadaan yang mendera. Namun akhir-akhir ini, kepercayaan diri kita akan masa depan industri pesawat terbang Nusantara seperti hilang harapan. Mulanya adalah wabah Covid-19 yang menjadi alasan dikeluarkannya R-80 sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Langkah ini diambil ketika pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap recovery ekonomi karena pandemi Covid19, tapi bukan mengatasi pandeminya itu sendiri. Terakhir adalah ketika N-250 yang menjadi karya anak bangsa, setelah berjibaku sedemikian rupa untuk bisa menciptakan pesawat sendiri, hanya berujung di museum. Bukan diperbaiki, dimodernisasi, apalagi diproduksi secara massal termasuk dipromosikan secara besar-besaran dan dibuat lebih beragam untuk kebangkitan ekonomi dan kepercayaan diri bangsa ini. Ironisnya, alih-alih dikembangkan dan bahkan produktivitas karya-karyanya dipertaruhkan sebagai karya genuine anak bangsa, warisan Habibie itu malah kini masuk ke keranjang museum. Menyedihkan! Ricky Rachmadi, SH, MH mantan Pemimpin Redaksi HU Suara Karya, kini Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi DPP Partai Golkar (mmu/mmu)
