-- 
j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>


https://mediaindonesia.com/read/detail/347536-perempuan-pengusung-reforma-agraria




Kamis 24 September 2020, 19:14 WIB 

Perempuan Pengusung Reforma Agraria 

Usep Setiawan , Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden | Opini 

  Perempuan Pengusung Reforma Agraria Dok. Pribadi PADA 24 September 1960, 
terbit UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian menjadi 
Hari Tani Nasional. Tahun ini UUPA berusia 60 tahun. Salah satu dinamika 
penting gerakan reforma agraria di Indonesia, adalah, meningkatnya peran 
perempuan di dalamnya. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi masyarakat sipil 
di berbagai level makin dominan. Belum lama ini di Serikat Petani Pasundan 
sebagai organisasi rakyat pelopor reforma agraria di wilayah Priangan Timur, 
Jawa Barat memilih perempuan sebagai pemimpin organisasi tani lokalnya. Pada 12 
Agustus 2020, terpilih Ai Susi Ketua SPP Cilawu Garut (2020-2023) didampingi 
Oyom wakil ketua, Elis sekretaris, dan Emay bendahara. Semuanya perempuan. 
Fenomena di SPP Garut ini seperti meneruskan kecenderungan dari menguatnya 
kepemimpinan perempuan pada organisasi masyarakat sipil (CSO) pengusung reforma 
agraria. Misalnya, sejak 2016 kepemimpinan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 
sebagai organisasi gerakan reforma agraria dipimpin perempuan. Lalu, Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) penghimpun komunitas masyarakat adat 
se-Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi 
gerakan lingkungan penyokong reforma agraria, dan, Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) pembela hukum struktural yang membantu rakyat miskin, 
juga dipimpin perempuan. Masih banyak CSO dalam berbagai tema terkait reforma 
agraria dipimpin perempuan. Seperti Bina Desa yang memberdayakan masyarakat 
desa, KIARA pembela nelayan tradisional, dan Sawit Watch yang memantau 
perkebunan sawit, semuanya dipimpin kaum perempuan. Sebelumnya, Mama Aleta Baun 
tokoh lingkungan yang menggondol penghargaan The Goldman Environmental Prize 
2013, untuk perjuangannya, bersama perempuan di Mollo, NTT melawan pertambangan 
marmer yang merusak lingkungan dan adat setempat sejak 1999. Perlawanan feminis 
Meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam gerakan reforma agraria membawa angin 
segar bagi perbaikan strategi gerakan sosial yang mengedepankan empati. 
Fenomena ini bisa dianalisis dengan berbagai perspektif. Pertama, fenomena ini 
merupakan hasil oto-kritik kalangan gerakan terhadap kepemimpinan laki-laki 
dalam gerakan sosial. Pergeseran peran lelaki dari gerakan sosial yang ditandai 
menguatnya gerakan politik praktis, mendorong banyak laki-laki pelaku gerakan 
sosial berpindah 'perahu' ke partai politik. Kedua, hal ini merupakan hasil 
dari pendidikan panjang para aktivis feminis sebelumnya. Pendidikan yang 
dilakukan tokoh-tokoh gerakan sosial pada era Orde Baru hingga awal reformasi 
berbuah manis. Kini makin banyak aktivis perempuan yang punya pengetahuan, 
keterampilan dan keberanian hingga mampu tampil memimpin organisasi. Hal ini 
indikasi kesetaraan gender menguat. Kemampuan perempuan terkonfirmasi tak kalah 
dari lelaki. Ketiga, hal ini menandakan perlawanan terbuka atas patriarki yang 
dominan dalam politik agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pendekatan 
kekuasaan dalam memfasilitasi penetrasi kapital di lapangan agraria, seperti 
perkebunan, kehutanan dan infrastruktur dilawan dengan pendekatan feminisme dan 
humanisme. Perlawanan anti-kekerasan, mengutamakan dialog dan nalar sehat, 
umumnya, jadi pilihan strategis gerakan sosial yang dipimpin perempuan. 
Menimbang ketiga perspektif di atas, peran perempuan menguat seiring 
pembangunan yang tidak memberi ruang memadai bagi keadilan. Perempuan, dalam 
gerakan sosial yang anti-eksploitasi manusia oleh manusia lainnya, terus 
menguat dalam melawan ketidakadilan. Akomodasi perempuan Diperlukan akomodasi 
dalam kebijakan terhadap fenomena menguatkan peran perempuan dalam gerakan 
sosial ini. Selain memberi ruang lebar agar proses alami berlangsung dalam 
kaderisasi dan regenerasi dunia gerakan sosial, kebijakan pemerintah penting 
guna mengakomodir peran perempuan dalam agenda-agenda pembangunan. Memberikan 
kesempatan lebih luas kepada perempuan dalam proses pengambilan keputusan 
kebijakan jadi indikator kongkritnya. Kepedulian pada pelibatan kaum perempuan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan. Peran 
perempuan dalam perencanaan pembangunan bisa memastikan setiap rencana yang 
disusun tidak bias laki-laki, dan tak memarginalisasi perempuan sejak awal. 
Pendekatan, target dan sasaran dari rencana pembangunan sudah sejak awal 
didesain untuk ramah terhadap perempuan. Lebih jauh, dicontohkan Presiden 
Jokowi, penempatan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan, 
perlu ditularkan ke seluruh jenjang pemerintahan. Penunjukan pejabat perempuan 
setingkat direktur jenderal dan direktur di pusat, hendaknya juga dilakukan di 
provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, perempuan kian luas kiprahnya dalam 
tubuh birokrasi pemerintahan. Diharapkan, birokrasi yang peduli dan berempati 
tak sekedar mimpi. Akomodasi kepentingan perempuan dalam pembangunan jadi jalan 
peningkatan kualitas peran perempuan bagi perubahan sosial, politik dan ekonomi 
bangsa. Bersamaan dengan itu, pendekatan dan tujuan pembangunan yang 
'patriarki' digeser jadi lebih 'feminis'. Sehingga, kondusif bagi tegaknya 
keadilan (gender) dalam proses maupun hasilnya. Karenanya, fenomena menguatnya 
peran perempuan di dunia gerakan ini, akan bermakna positif bagi perkembangan 
peradaban bangsa. Mengingat, perempuan itu tiang negara, makin kuat tiang, 
makin kuat pula negara. Jika tiang rapuh, negara jadi mudah goyah dan tak 
mustahil roboh. Semoga saja tidak. Selamat Hari Tani Nasional 2020.   TAGS: # 
Opini

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/347536-perempuan-pengusung-reforma-agraria






Kirim email ke