Berikut literatur bacaan tambahan di hari minggu. Salam. Lusi.-
Hadapi Anies, Mesin Istana “Agresif” Menyerang 5 Oktober 2020 Oleh: Tony Rosyid Istana serang Anies, itu biasa. Seperti sarapan pagi. Kalau gak nyerang, justru publik nanya: Kapan lagi ya? Tumben! Serangan istana ke Anies sudah jadi ritual. Ini sekaligus menegaskan posisi istana sebagai opisisi Anies. Sampai kapan? Sampai Anies tak lagi jadi gubernur DKI dan pindah kursi di Istana. Kali ini aktor penyerangnya adalah Mahfud MD dan Airlangga Hartarto. Posisi Mahfud sebagai Menko Polhukam dan Airlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian. Menko Polhukam dan Menko Perekonomian kok urus Covid-19 DKI? Mungkin berbagi tugas dengan Menko Maritim. Menko Maritim urus covid-19 tingkat nasional, Menko Polhukam dan Menko Perekonomian bagian wilayah DKI. Kalau Menhan? Biar urus singkong saja. Ini bagian dari ketahanan pangan. Entar kalau terjadi perang, kita buat senjata dari singkong. Kemana Menkes? Mungkin sedang sidak ke kerumunan yang pakai masker. Menurut beliau, ngapain pakai masker. Orang sehat gak perlu! Kembali soal Mahfud. Menko Polhukam ini bilang: “Di DKI yang tidak ada pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu penularannya”(2/10). Juara satu pak ya? Dapat sepeda dong… Sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020 justru turun status dan zona merah Covid-19, kata Mahfud lagi. Dari 45 daerah berstatus zona merah, ada 16 daerah yang turun statusnya sehingga kini tinggal 29 daerah yang masih zona merah, lanjut Mahfud. Sementara di daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik, dari 25 menjadi 33, kata Mahfud. Begitu pak ya? Data yang diungkap Mahfud mungkin benar. Yang jadi soal adalah cara Mahfud membaca data itu. Kalau salah membaca, maka akan salah analisis dan salah pula menyimpulkan. Di Indonesia, kemampuan negara melakukan tes PCR secara nasional itu sangat rendah. Hanya 1.799.563 dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya 271.052.473. Gak sampai 2%. Dari 1.799.563 penduduk yang dites, 857.863 ada di Jakarta. Artinya, 48% penduduk Indonesia yang dites covid-19 itu adalah warga Jakarta. Sisanya, yaitu 941.700 itu warga di 33 propinsi. Penduduk Jakarta itu jumlahnya 10.944.986. Tapi telah melakukan tes PCR sebanyak 857.863. Sementara 33 provinsi di luar Jakarta, jumlah penduduknya 260.407.487. Yang dites PCR 941.700. Terus, gimana mau membandingkan Jakarta dengan 33 provinsi lain? Jumlah tes PCR jomplang banget. Sekali lagi, 48% penduduk yang mendapatkan tes PCR secara nasional berada di Jakarta. 52% sisanya tersebar di 33 provinsi. Wajar jika Jakarta lebih dulu berhasil melakukan tracing terhadap warga yang terinveksi covid-19. Kalau jumlahnya paling banyak, wajar! Karena yang dites jauh lebih banyak. Rupanya, ini bukan masalah data dan angka. Tapi masalah otak. Ada isinya apa gak? Hehe. Kalau menggunakan standar WHO, dimana 1 orang dari 1000 orang perminggu yang dites, maka tes di DKI itu 6x lipat lebih tinggi dari standar WHO. Kalau kita menggunakan analisis mortality (tingkat kematian) karena covid-19, dimana rate mortality global 3,3% dan rate mortality nasional di kisaran 4%, maka rate mortality nasional jauh lebih tinggi dari rate mortality global. Sementara mortality di DKI hanya 2,8%. Jauh lebih rendah dari rate mortality nasional, dan sedikit lebih rendah dari rate mortality global. Bandingkan dengan Jawa Timur 7,3%, Jawa Tengah 6,3%, NTB 5,9%, Sumatera Selatan 5,6%, Bengkulu 4,9%, Sumatera Utara 4,2%, Kalimantan Selatan 4,1%, Sulawesi Utara 3,9% Aceh 3,9%, Kalimantan Timur 3,8% dst. Kenapa tingkat kematian (rate mortality) nasional dan sejumlah daerah jauh melampaui batas mortality global? Jawabnya sederhana: karena penduduk nasional yang dites masih terlalu amat sedikit. Jauh dibawah standar global Kalau jumlah penduduk yang dites covid-19 itu sama prosentasinya dengan Jakarta misalnya, maka angka kematian gak akan sebesar itu. Kalau toh selisih, gak akan jauh dari angka kematian global. Masalahnya, daerah punya dana gak untuk melakukan tes seperti yang dilakukan Anies di Jakarta? Atau dananya masih ngendap di kementerian keuangan? Gimana mau memperbanyak jumlah tes PCR jika gak punya dana? Ini masalah tersendiri. Jadi, data kematian (mortality) di berbagai wilayah Indonesia di atas rate mortality global 3,3%, bahkan di atas 7%, jangan dibaca bahwa masyarakat di luar DKI itu lebih rentan mati. Belum tentu! Penyebabnya bukan karena meraka kurang gizi, banyak penyakit, daya tahan tubuhnya lemah. Tidak! Apakah karena kepala daerahnya yang gak pecus atau gak serius? Bisa iya, bisa enggak. Tapi, faktor yang pasti adalah karena jumlah penduduk yang dites jauh di bawah jumlah standar global. Ini juga menunjukkan bahwa banyak sekali orang Tanpa Gejala (OTG) yang belum mendapat tes PCR. Dan tanpa disadari, mereka terus menebar dan menjadi agen virus ke orang lain. Sesungguhnya ini yang akan memperpanjang masa pandemi di Indonesia. Makin kecil jumlah populasi yang dites, maka akan makin lama negeri ini hadapi pandemi. Lagi-lagi, ini diantaranya terkait soal kesungguhan dan kemampuan menyediakan anggaran, baik daerah maupun pusat. Sayangnya, hanya 87,5 T dari anggaran covid-19 yaitu 905 T yang dipakai untuk tangani kesehatan. Kurang dari 10%. Sisanya? Silahkan tanya ke Abu Janda dan Ade Armando. Uniknya, ada yang menyerang Anies soal anggaran ini. Katanya, 10 T anggaran covid-19 di DKI, hasilnya banyak yang terpapar. Ini “goblok kok yo nemen”. Justru anggaran itu diantaranya digunakan untuk melakukan deteksi sebanyak mungkin warga yang terinfeksi. Setelah mereka ketahuan positif, segera ditangani agar penyebaran terkendali dan pandemi cepat selesai. Banyak daerah gak mampu ngikutin langkah cepat dan agresif Jakarta diantaranya karena keterbatasan anggaran. Jika kemampuan anggaran sama besar, dan prosentase populasi yang dites kurang-lebih sama jumlahnya dengan Jakarta dan kota-kota lain di dunia, maka angka terinveksi covid-19 di banyak daerah pasti akan naik tajam. Sebaliknya prosentase kematian akan berangsur turun. Nah, data di atas hanya dipahami oleh mereka yang otaknya lurus. Waras maksudnya. Kesimpulanya, cara membaca yang benar akan melahirkan kesimpulan yang benar. Cara baca yang salah akan membuat kesimpulan salah. Kecuali, memang ada niat untuk membaca dan menyimpulkan dengan salah. Ya, silahkan tanya ke istana. Jakarta, 4 Oktober 2020.*** Penulis merupakan Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
