Kepada teman2 yang mengangkat isue pemakaran wilayah beberapa waktu yang lalu,
saya ingin memberikan caring (catatan ringan)
Isue pemekaran wilayah terjadi dimana-mana tidak hanya di gorontalo tapi
hampir dise-entero tanah air, dari tuntutan pemekara tersebut dapat di sarikan
bahwa ada 2 hal yang terabaikan dalam tata pengelolaan pemerintahan selama ini
baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dst, yakni aspek politik. yaitu
akomodasi politik antar semua kekuatan politik yang tidak seimbang atau
menguntungkan salah satu kekuatan politik yang dominan di kawasan tertentu dan
aspek ekonomi yaitu tingkat kesejatraan yang terabaikan karena sistem
pemgelolaan keungan daerah yang masih terpusat pada kekuatan2 politik yang
dominan.
Pertanyaan adalah apakah pemakaran adalah satu2nya solusi untuk mengatasi isu
ekonomi politik yang dihadapi oleh kawasan tersebut?
Buat yang pro pemekaran maka jawabannya adalah hanya pemekaran, tanpa
memikirkan beban biaya dan anggaran ang melekat pada regulasi pemekaran
tersebut dan ephoria kekuasaan yang ditimbulkan .
Buat yang anti pemekaran tentu akan mencarikan solusi dengan memperbaiki
kebijakan politik yang lebih akomodatif atas beberapa kekuatan politik yang ada
didalam kawasan tersebut, dan memberikan alokasi anggaran yang lebih
proporsional berdasarkan data kwantitatif yang ada di kawasan tersebut.
data yang kami miliki dalam beberapa pemekaran memang telah terjadi
pertumbuhan yang cukup signifikan pada PDRB kabupaten tertentu, namun yang
tidak dapat dipungkiri justru beban belanja negara semakin meningkat, dan ini
jika tidak diatasi maka proses desentralisasi akan mengalami kegagalan yang
serius dan bukan hal yang tidak mungkin jika telah terjadi kekcauan politik
disemua tingkatan karena alasana politik anggaran dan etnonasionalisme atau
etnoregionalisme maka akan kembali sebuah rezim yang menjadi momok buat bangsa
ini yaitu rezim yang sentralistik dan didukung oleh kekuatan militer yang
mengisyaratkan pembredelan demokrasi.
Untuk itu terlalu mahal bagi kita semua jika desentarlisasi tidak kita
kawal bersama untuk saling mengingatkan bahwa disintegrasi bangsa menjadi
ancaman jika para pelaku politik dan pemerintahan tidak melaksnakan fungsi
politik dan birokrasi yang clin dan clear dari politik kelompok dam golongan.
Memang demokratisasi atau desentarlisasi berbading lurus dengan peningkatan
kesejateraan tapi jika pemekaran wilayah adalah satu2nya jawaban untuk itu
maka kemungkinan kita akan kembali pada rezim totalitarinisme.
banyak kasus mengajarkan kita bahwa traNsisi demokrasi tidak otomatis menjadi
demokrasi karena ada beberapa alasan: satu daianataranaya peran politik para
elit yang tidak ingin tergantikan dan kepentingan modal didalamnya merasa
terganggu kenyamannya, nah ciri2 ini hanpir kita temui dibanyak daerah
pemekaran.
sadar atau tidak bahwa saat ini sedang terjadi sebuah upaya tari menarik yang
amat kuat antara kedua kepntingan antara elit lama dan elit baru.
Dan kalau anda amati, gorontal;o tidak terlepas dari ciri-ciri ini.n jangan
sampai kita gorontalo punya andil yang besar dalam membalik jarum sejarah yang
berjalan begitu cepat kearah yang berbeda dari semangat reformasi hanya karena
para elit-elit dan elit
semoga CARING INI DAPAT KITA JADI SEBAGAI HIBURAN ATAU INFOTAInMENT DEMOKRASI
salam
agung mozin
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
