Dengan berita di bawah ini, mengartikan Pemerintah menerima Kehadiran para
Tengkulak di Indonesia.
Ini sebenarnya apa benar ide dari WAPRES ?
Gimana pendapat teman2 jika melihat dari sudut Pandang Ekonomi dan Agama ?
Wassalam
TP
Jumat, 01-08-2008 | 14:26:57 Wapres Dukung
Terbentuknya Wadah Para TengkulakLaporan: Kompas.com/Suhartono
Jakarta,
Tribun - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan dukungannya
dengan terbentuknya organisasi para tengkulak seluruh Indonesia yang
mengatasnamakan Asosiasi Punggawah Nusantara (APN). Organisasi ini baru
terbentuk tiga bulan lalu dan dipimpin Bupati Rembang Muhammad Salim.
Dukungan
Wapres Kalla itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSI) Sumyaryo Sumiskum, dalam keterangan pers
seusai bertemu Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (1/8)
siang. Sumyaryo didampingi sejumlah pengurus HNSI, di antaranya Sekjen
HNSI Adi Surya dan lainnya.
"Wapres Kalla mendukung institusi apapun yang berpotensi secara
bisnis mendukung aktivitas dan pemberdayaan nelayan, termasuk Asosiasi
Punggawah Nusantara dan lembaga syariah," tandas Sumyaryo.
Menurut Sumyaryo, lembaga tersebut akan dilegalkan secara resmi di
Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan oleh DPP HNSI
setelah Idul Fitri, Oktober mendatang. Wapres Kalla diundang untuk
membuka pertemuan para nelayan tersebut sekaligus berhalal bihalal.
Sumyaryo mengatakan, APN nantinya akan legal menjadi wadah bagi
para tengkulak se-Indonesia yang memberikan kredit langsung kepada para
nelayan, tanpa jaminan dan tanpa birokrasi kepada para nelayan.
"Punggawah yang dalam bahasa Makassar adalah komandan yang mengarahkan.
Di Jawa, Punggawah itu dikenal dengan tengkulak. Tengkulak itu, dalam
kenyataan masyarakat nelayan merupakan sosok yang paling dekat dengan
nelayan. Nelayan memiliki hubungan emosional dengan para tengkulak,
karena kalau nelayan butuh uang untuk melaut, nelayan bisa langsung
mengetok pintu rumah tengkulak," ujar Sumyaryo.
Bergantung tengkulak
Dulu, tambah Sumyaryo, tengkulak itu musuh nelayan. "Itu cara
berpikir kita dulu. Akan tetapi, sekarang, kenyataannya, tengkulak
harus kita rangkul dan bukan lagi momok bagi nelayan. Dia harus jadi
mitra di saat perbankan dan institusi keuangan penuh birokrasi dan
sulit bagi nelayan yang membutuhkan dana," jelas Sumyaryo.
Adi Surya, yang juga penasehat APN menambahkan, 70 persen nelayan
Indonesia sangat tergantung pada tengkulak, mengingat untuk biaya
produksi penangkapan ikan di laut membutuhkan biaya yang sangat besar
dan tidak mungkin ditanggung sendiri oleh nelayan.
"Untuk memproduksi 5 juta kg ikan per tahun, katakanlah dengan
biaya Rp 2.000 per kilo dikalikan dengan 5 juta nelayan, maka
dibutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun. Jika ada 500.000 kapal, artinya
biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun. Padahal, anggaran
Departemen Kelautan dan Perikanan hanya Rp 3 triliun, berarti sebagian
pembiayaan nelayan mau tidak mau bergantung kepada tengkulak," demikian
Ady. (*)
