cari.....aman jo so tradisi itu korupsi.... bapukul kong lari yang penting so
kanyang ba protes kasana so tidak ada guna.....parcuma..bo yang penting abis
korupsi berbuat baik...jangan lupa zakat...sedekah..dllll....abis itu naik
haji..hehehehe mati masuk sorga
--- On Tue, 10/14/08, Tachtiar Pratama <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Tachtiar Pratama <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Bls: [GM2020] Kajari Tilamuta dan GP
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Tuesday, October 14, 2008, 12:56 AM
Memang agak sulit untuk menghilangkan kebiasaan melakukan KORUPSI dikalangan
para pejabat pemerintahan, anggota DPS serta para penegak hukum yang seharusnya
mereka memberikan contoh terhadap proses penegakkan hukum yang benar2 adil,
tapi sepertinya hal ini sulit bagi kita untuk bisa mempercayai aparat kita yang
benar3 bersih dari KKN. Sebenarnya kita di Indonesia ini banyak memiliki para
Ahli Hukum yang di bilang Kredibel, Profesional, Konsisten dan Berakhlak baik,
hanya saja mereka ini kurang mendapat peran kalaupun ada mereka ini hanya
sebagai pemberi masukan bukan sebagai pengambil kebijakan. Seperti contoh:
pembahasan tentang RUU tentang TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) minimal hukuman
bagi para koruptor yang diusulkan oleh para Ahli Hukum itu adalah Seumur Hidup
dan paling berat Hukuman Mati, dengan alasan karena Tindak Pidana Korupsi bisa
dikategorikan Pidana Khusus karena telah merugikan negara termasuk masyarakat
didalamnya dan juga bisa dapat
dikategorikan Pelanggaran HAM. Tapi oleh para pengambil kebijakan termasuk
didalamnya Presiden dan DPR tidak berani memutuskan usulan tersebut karena bisa
saja keputusan tersebut akan berdampak negatif terhadap posisi dari mereka
selama ini. Kalau saja hukuman bagi para koruptor sangat berat (seumur
hidup/pidana mati) yang jelas hal ini akan memberikan efek jera terhadap orang
lain untuk melakukan korupsi. Kalau sanksinya sama dengan seorang pencuri ayam,
sampai kapanpun korupsi akan semakin merajalela.
Thanks
[EMAIL PROTECTED]
----- Pesan Asli ----
Dari: Tuturuga <belimbingbotol@ yahoo.com>
Kepada: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Terkirim: Minggu, 12 Oktober, 2008 22:26:42
Topik: Re: [GM2020] Kajari Tilamuta dan GP
Dari dulu dorang dua seiring sejalan...
Seia sekata...
Sesarung sebantal...
wakakakak... !!!
--- On Sat, 10/11/08, debby mano <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
From: debby mano <[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: Re: [GM2020] Kajari Tilamuta dan GP
To: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Saturday, October 11, 2008, 12:46 PM
waduh, rupanya k lisa n k iing sependapat euyy.....cuit. .cuit...
--- Pada Sab, 11/10/08, LISSA PAKAYA <lissapakaya80@ gmail.com> menulis:
Dari: LISSA PAKAYA <lissapakaya80@ gmail.com>
Topik: Re: [GM2020] Kajari Tilamuta dan GP
Kepada: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Tanggal: Sabtu, 11 Oktober, 2008, 12:32 PM
ia, bener ...
2008/10/11, iing iing <aja_klalen_sih@ yahoo.com>:
Lama saya tak membuka website Gorontalo Post. Tadi, saya rindu untuk membukanya
lagi. Saya ingin tahu isu apa yang sedang hangat di Provinsi Gorontalo. Tapi
kemudian, saya menemukan kengerian dalam sebuah berita berjudul; Kajari
Tilamuta Bakal Didemo,
PERMAK Wacanakan Pengusiran dari Boalemo.
PERTAMA, saya ngeri karena pemenjaraan atas Jaksa Urip dan petinggi lainnya di
Kejagung rupanya tidak menimbulkan efek jera terhadap jajaran Adhyaksa di
daerah-daerah. Logikanya, "bosnya" saja sekarang mudah dipenjarakan, apalagi
cuma yang ada di daerah. Tetapi toh itu tidak membuat mereka gentar untuk terus
berbuat curang.
KEDUA, saya juga ngeri dengan isi berita tersebut yang cenderung menghakimi
tanpa ampun (trial by the press). Dalam berita tersebut memang ada kata
"diduga" atau "jika benar", tapi masyarakat awam akan menafsirkan bahwa
kejadian itu "memang benar". Seperti pada kalimat: "Ia juga meminta kepada
pihak Kajati Gorontalo, jika rekaman tersebut terbukti benar adanya, untuk
langsung menindak tegas Kejari Tilamuta atas kebobrokan sikapnya tersebut."
Artinya, jika rekaman itu benar, maka GP sudah men-cap bahwa Kajari Tilamuta
itu bobrok. Bukankah ini opini dari GP?
Parahnya, sudah cenderung menghakimi, berita tersebut juga ternyata tidak
berimbang. Kalau membaca beritanya sampai tuntas, tidak ada upaya-upaya dari
wartawan untuk melakukan konfirmasi kepada orang yang sudah dihakiminya itu.
Apalagi, yang sedang ditulisnya adalah kasus kontroversial, yang belum tentu
mengandung kebenaran.
Dalam berita tersebut boleh saja si narasumber menyebutkan bahwa Kejari
Tilamuta sudah melanggar kode etik jaksa, tapi sebaiknya dia juga mengingatkan
si wartawan yang mewawancaranya untuk tidak melanggar kode etik jurnalistik;
yakni memuat berita yang berimbang dan tidak memihak.
Kata orang, agar negara ini bisa cepat pulih, dibutuhkan kedewasaan dari
pilar-pilar demokrasi. Kasus Kajari Tilamuta masih membuktikan bahwa dunia
hukum masih belum dewasa. Begitupun berita GP tersebut membuktikan kebebasan
pers kita juga belum sepenuhnya dewasa.
Mohon maaf banget kalau postingan ini membuat ada beberapa orang yang
tersinggung. Tapi saya harus sampaikan agar kita bisa sama-sama menilai apakah
institusi hukum dan juga pers kita (khususnya di bumi Gorontalo) sudah dewasa.
iing
Kajari Tilamuta Bakal Didemo
PERMAK Wacanakan Pengusiran dari Boalemo
TILAMUTA-Heboh beredarnya rekaman pembicaraan telepon yang diduga kuat suara
Kajari Tilamuta, langsung memicu protes dan reaksi dari sebagian masyarakat di
Bumi Bertasbih Boalemo, pengusiran sang Kajari mulai diwacanakan dan bahkan
demo besar-besaran siap digelar.
Seperti telah diberitakan sebelumnya rekaman yang dinilai sangat mencoreng
wajah penegakan hukum dan Kejaksaan sebagai salah satu institusi penagakan
hukum ini, telah beredar luas dimasyarakat. Bahkan rekaman yang tadinya
terinformasi hanya beredar di wilayah Boalemo tersebut, kini bahkan telah
beredar hingga ke berbagai wilayah, termasuk di wilayah Kota Gorontalo.
Diwilayah Boalemo sendiri reaksi mulai ditunjukkan oleh beberapa lembaga yang
selama ini dikenal sangat getol menyoroti dan memberikan perhatian khusus
terhadap berbagai dugaan kasus korupsi di wilayah Bumi Bertasbih ini.
Diantaranya, adalah LSM Paguyuban Masyarakat Boalemo Tilamuta (PAMBOTI) dan
Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK), yang meminta pihak terkait,
khususnya Kejaksaan untuk menindak lajuti masalah ini. Ketua LSM PAMBOTI,
Saiful T Hamid kepada Gorontalo Post, menegaskan terkait dengan masalah ini
pihaknya, dipastikan akan menggelar demo besar-besaran ke kantor Kejaksaan
Negeri Tilamuta, dengan kekuatan massa yang diperkirakan akan mencapai 1500
orang.
Kepada Gorontalo Post, Saiful yang akrab disapa Ka Yuko, menegaskan inti dari
tuntutan gerakan unjuk rasa ini, adalah menuntut sikap Kajari Tilamuta untuk
menjelaskan kebenaran dari rekaman yang sudah beredar luas dimasyarakat ini.
"Jika rekaman itu benar, kita menuntut Kajari Tilamuta untuk membuktikan atau
menjelaskan berbagai hal yang sempat diungkapkannya dalam pembicaraan telepon
tersebut," tegas Yuko, yang menilai sikap Kajari ini, sangat naif dan sangat
disayangkan, jika rekaman tersebut benar adanya.
Sementara itu, Direktur PERMAK Suwitno Kadji kepada Gorontalo Post,
mengungkapkan jika benar rekaman yang beredar dimasyarakat itu adalah suara
Kejari Tilamuta Ratmadi Saptondo, dengan unsur dari pihak eksekutif.
Ia menilai, pada intinya ada indikasi memperdagangkan penanganan kasus dengan
cara mengancam dan memeras sejumlah uang dari oknum-oknum pejabat daerah, serta
melecehkan lembaga lain seperti legislatif dan kepolisian, dengan menggunakan
kalimat 'GOBLOK'.
Maka ia menilai dalam hal ini, perlu ada klarifikasi dari Kejari Tilamuta dan
oknum-oknum yang dihubunginya. Dan jika hal ini terbukti memang benar adanya,
menurut pentolan PERMAK ini, selaku masyarakat pihaknya mengutuk keras
cara-cara yang dilakukan oleh Kejari yang notabene melanggar kode etik seorang
Jaksa. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang
Kejaksaan RI.
Ia juga meminta kepada pihak Kajati Gorontalo, jika rekaman tersebut terbukti
benar adanya, untuk langsung menindak tegas Kejari Tilamuta atas kebobrokan
sikapnya tersebut. "Dan jika tidak, maka kami akan melakukan upaya paksa akan
mengusir Kajari Tilamuta dari daerah ini," tegas Direktur PERMAK ini, seraya
menambahkan sikap ini akan diambil pihaknya, jika dalam 2 kali 24 jam, tetap
tak ada tindakan tegas dari Kajati Gorontalo, terkait masalah ini, khususnya
dengan status Kejari Tilamuta.
Selain itu, terkait dengan masalah ini ia juga meminta agar semua kasus-kasus
korupsi yang melibatkan oknum pejabat di daerah ini, agar dapat diambil alih
langsung penanganannya oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Sementara terkait adanya
pelecehan terhadap institusi legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat, ia
mengatakan bahwa pelecehan terhadap para wakil rakyat, adalah bentuk pelecehan
terhadap masyarakat daerah ini secara keseluruhan dan untuk itu ia meminta agar
Dekab Boalemo segera mengundang dan melakukan hearing terhadap Kejari. gpinfo
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail. com.
"
Apakah wajar artis ikut Pemilu?
Temukan jawabannya di Yahoo Answers! "
