Salut bwt bung Ninong, bwt bung Amir, setahu sy konsep otda yg di tawarkan oleh prof. Ryaas stressing-nya memang di kabupaten/kota seperti yg ada skarang. yg jadi masalah adalh otda dilaksanakan terlalu tergesa2 sementara perangkat perat. per UU belum disiapkan secara baik sehingga dilapangan terjadi rebutan wewenang antara prov dan kabupaten/kota.... konsep otda dengan stressing di provinsi di lontarkan oleh Prof. Amien Rais. disitulah beda pendapat antara Amien Rais dan Ryaas Rasyid. Bolo maafu, Wassalam ruly
--- Pada Sel, 21/7/09, Amier Archam <iftyra_0...@yahoo.com> menulis: Dari: Amier Archam <iftyra_0...@yahoo.com> Judul: Re: [GM2020] Usul Draft RUU Otonomi Daerah versi Elnino dkk Kepada: gorontalomaju2020@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 21 Juli, 2009, 11:39 PM Bung Elnino, saya ikut-ikutan memberikan usulan dan komentar mengenai agendanya di DPD nanti. Terkait dengan usulan provinsi sebagai basis pelaksanaan otonomi daerah, sebetulnya konsep awal otonomi daerah yang digagas oleh Prof Ryaas Rasyid tahun 1999 titik tekannya pada provinsi. Konsepnya mungkin sama dengan di Amerika yang mengarah pada federalisme, hanya saja waktu itu ditentang karena dikuatirkan kalau otda diletakkan di provinsi bisa menimbulkan disintegrasi bangsa atau separatisme, pada akhirnya Prof. Ryaas mengalah, dan Otda berada atau diletakkan di kabupaten/kota. Asumsi teoritisnya bahwa semakin dekat level pemerintahan makin baik layanannya sebab daerah atau pemerintah pada level bawahlah yang paling memahami preferensi masyarakatnya. Konsep otonomi daerah saat ini sebetulnya secara konsepsional sudah baik, hanya saja implementasinya kurang optimal, karena memang beberapa aturan ikutannya tidak konsisten sebagaimana konsep awal yang digagas oleh Pak Ryaas jadi yang nampak adalah buruknya. Ada banyak daerah yang sukses menjalankan otonomi daerah dengan melihat beberapa indikator, seperti kapasitas perekonomiannya meningkat (PAD naik) sementara manajemen pengeluaran (expenditurenya) sangat efisien. Sementara usulan hanya gubernur dan DPRD Provinsi yang dipilih ini juga menjadi ambigiusitas berdasarkan undang-undang yang ada, sebab pada hakekatnya gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah. Tapi dalam prakteknya provinsi dan gubernur kerapkali bersaing dengan kabupaten/kota untuk mendapatkan proyek dan bantuan dari pusat. Dalam konteks itu menurut saya justru gubernurlah yang harus ditunjuk oleh pemerintah pusat bukan dipilih oleh rakyat, karena fungsinya hanya sebagai koordinator. Dengan posisi seperti itu DPRD provinsi ditiadakan. Hal lain yang mungkin dipikirkan dan diperjuangkan oleh Bung Elnino kedepan adalah bagaimana memperkuat peran DPD, sebab peran DPD saat ini masih lemah dan hanya sebagai pelengkap di Senayan, karena itu peran-peran yang kerap dimainkan oleh DPD kurang seksi dan nyaris tidak digubris oleh pemerintah. Demikian dulu komentar saya --- On Thu, 7/16/09, ilahude_mgi@ yahoo.com <ilahude_mgi@ yahoo.com> wrote: From: ilahude_mgi@ yahoo.com <ilahude_mgi@ yahoo.com> Subject: Re: [GM2020] Usul Draft RUU Otonomi Daerah versi Elnino dkk To: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com Date: Thursday, July 16, 2009, 10:56 AM Bung Elnino slamat dulu, bner point2 yg anda ajukan ini mudah2an terwujud, memang sharusnya bupati itu ditunjuk oleh gubrnur agar tdk ada raja2 kecil dn arogansi dilevel bawah, tp ada jg kelemahannya bs trjadi kkn lg jika penunjukan, nah ini prlu diantisipasi dgn oposisi didprd, segini dulu nnti berlanjut poli Salam delSent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... !From: "Elnino van Gorontalo" Date: Thu, 16 Jul 2009 10:38:26 -0000 To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com> Subject: [GM2020] Usul Draft RUU Otonomi Daerah versi Elnino dkk Temans semua, Masika-ICMI Gorontalo berencana menggelar Dialog Nasional tentang Otonomi Daerah. Draft pokok-pokok pikiran yang akan saya lontarkan adalah sebagai berikut ; 1. Status kepegawaian para guru. Ada ide bahwa sebaiknya guru berstatus pegawai pusat, walaupun kurikulum mesti berkoordinasi dengan Pemda. Kenapa berstatus pusat? Supaya para guru tidak terganggu tugasnya oleh intervensi dari bupati/walikota/ gubernur yang biasanya bermuatan kepentingan politik Pilkada). 2. Tata Otonomi Daerah. Ada ide bahwa sebaiknya tata pemerintahan daerah seluruh provinsi di Indonesia dibuat seperti DKI Jakarta : a) Otonomi di tingkat provinsi. b) Hanya gubernur dan DPRD Provinsi yang dipilih dalam Pemilu dan Pilkada. c) Tidak ada DPRD Kota/Kabupaten untuk penghematan anggaran nasional. (Sbg contoh kasus; lebih kecil biaya untuk 100 anggota DPRD Provinsi Gorontalo daripada biaya untuk 225 anggota DPRD Kab/Kota + 40 DPRD Provinsi). Biaya untuk mereka bisa langsung untuk sektor riil yang dilaksanakan oleh masyarakat / pengusaha lokal. d) Walikota/Bupati ditunjuk oleh Mendagri berdasarkan usul gubernur (mungkin modifikasinya ; kalau di jakarta walikota adalah PNS, mungkin di provinsi lain boleh juga dari partai maupun kalangan kampus yang mendukung gubernur). Dengan begitu maka hemat anggaran Pilkada dan pemilu dan koordinasi pembangunan menjadi lebih baik. e) Dengan demikian, maka kesejahteraan rakyat merupakan tanggungjawab gubernur dan Deprov. Kalau pakai sistem yang sekarang ini, bupati/walikota tidak tunduk kepada--dan sulit berada di bawah koordinasi-- gubernur. Jadinya, ketika bertanya kepada bupati tentang kekurangan2 yang terjadi di masyarakat, bupati akan menjawab, "Itu karena gubernur yang tidak perduli." Sebaliknya, ketika pertanyaan yang sama diajukan ke gubernur, dia akan menjawab mirip, "Itu karena bupatinya tidak perduli." Pikiran-pikran di atas dapat dilontarkan sekarang melalui lembaga negara DPD / DPR, walaupun realisasinya nanti 10-15 tahun yang akan datang. Mohon masukan dari sahabat-sahabatku semua. Terimakasih atas perhatiannya. Odu'olo, Wassalam, Elnino M. Husein Mohi Akses email lebih cepat. Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer