Salut bwt bung Ninong,
bwt bung Amir, setahu sy konsep otda yg di tawarkan oleh prof. Ryaas
stressing-nya memang di kabupaten/kota seperti yg ada skarang. yg jadi masalah
adalh otda dilaksanakan terlalu tergesa2 sementara perangkat perat. per UU
belum disiapkan secara baik sehingga dilapangan terjadi rebutan wewenang antara
prov dan kabupaten/kota.... konsep otda dengan stressing di provinsi di
lontarkan oleh Prof. Amien Rais. disitulah beda pendapat antara Amien Rais dan
Ryaas Rasyid.
Bolo maafu, Wassalam
ruly
--- Pada Sel, 21/7/09, Amier Archam <iftyra_0...@yahoo.com> menulis:
Dari: Amier Archam <iftyra_0...@yahoo.com>
Judul: Re: [GM2020] Usul Draft RUU Otonomi Daerah versi Elnino dkk
Kepada: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Tanggal: Selasa, 21 Juli, 2009, 11:39 PM
Bung Elnino, saya ikut-ikutan memberikan usulan dan komentar
mengenai agendanya di DPD nanti. Terkait dengan usulan provinsi sebagai basis
pelaksanaan otonomi daerah, sebetulnya konsep awal otonomi daerah yang digagas
oleh Prof Ryaas Rasyid tahun 1999 titik tekannya pada provinsi. Konsepnya
mungkin sama dengan di Amerika yang mengarah pada federalisme, hanya saja waktu
itu ditentang karena dikuatirkan kalau otda diletakkan di provinsi bisa
menimbulkan disintegrasi bangsa atau separatisme, pada akhirnya Prof. Ryaas
mengalah, dan Otda berada atau diletakkan di kabupaten/kota. Asumsi teoritisnya
bahwa semakin dekat level pemerintahan makin baik layanannya sebab daerah atau
pemerintah pada level bawahlah yang paling memahami preferensi masyarakatnya.
Konsep otonomi daerah saat ini sebetulnya secara konsepsional sudah baik, hanya
saja implementasinya
kurang optimal, karena memang beberapa aturan ikutannya tidak konsisten
sebagaimana konsep awal yang digagas oleh Pak Ryaas jadi yang nampak adalah
buruknya. Ada banyak daerah yang sukses menjalankan otonomi daerah dengan
melihat beberapa indikator, seperti kapasitas perekonomiannya meningkat (PAD
naik) sementara manajemen pengeluaran (expenditurenya) sangat efisien.
Sementara usulan hanya gubernur dan DPRD Provinsi yang dipilih ini juga menjadi
ambigiusitas berdasarkan undang-undang yang ada, sebab pada hakekatnya gubernur
adalah wakil pemerintah pusat didaerah. Tapi dalam prakteknya provinsi dan
gubernur kerapkali bersaing dengan kabupaten/kota untuk mendapatkan proyek dan
bantuan dari pusat. Dalam konteks itu menurut saya justru gubernurlah yang
harus ditunjuk oleh pemerintah pusat bukan dipilih oleh rakyat, karena
fungsinya hanya sebagai koordinator. Dengan posisi seperti itu DPRD provinsi
ditiadakan.
Hal lain yang mungkin dipikirkan dan
diperjuangkan oleh Bung Elnino kedepan adalah bagaimana memperkuat peran DPD,
sebab peran DPD saat ini masih lemah dan hanya sebagai pelengkap di Senayan,
karena itu peran-peran yang kerap dimainkan oleh DPD kurang seksi dan nyaris
tidak digubris oleh pemerintah.
Demikian dulu komentar saya
--- On Thu, 7/16/09, ilahude_mgi@ yahoo.com <ilahude_mgi@ yahoo.com> wrote:
From: ilahude_mgi@ yahoo.com <ilahude_mgi@ yahoo.com>
Subject: Re: [GM2020] Usul Draft RUU Otonomi Daerah versi Elnino dkk
To: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Thursday, July 16, 2009, 10:56 AM
Bung Elnino slamat dulu, bner point2 yg anda ajukan ini mudah2an
terwujud, memang sharusnya bupati itu ditunjuk oleh gubrnur agar tdk ada
raja2 kecil dn arogansi dilevel bawah, tp ada jg kelemahannya bs trjadi kkn lg
jika penunjukan, nah ini prlu diantisipasi dgn oposisi didprd, segini dulu nnti
berlanjut poli
Salam delSent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung
Teruuusss... !From: "Elnino van Gorontalo"
Date: Thu, 16 Jul 2009 10:38:26 -0000
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
Subject: [GM2020] Usul Draft RUU Otonomi Daerah versi Elnino dkk
Temans semua,
Masika-ICMI Gorontalo berencana menggelar Dialog Nasional tentang Otonomi
Daerah. Draft pokok-pokok pikiran yang akan saya lontarkan adalah sebagai
berikut
;
1. Status kepegawaian para guru.
Ada ide bahwa sebaiknya guru berstatus pegawai pusat, walaupun kurikulum mesti
berkoordinasi dengan Pemda. Kenapa berstatus pusat? Supaya para guru tidak
terganggu tugasnya oleh intervensi dari bupati/walikota/ gubernur yang biasanya
bermuatan kepentingan politik Pilkada).
2. Tata Otonomi Daerah.
Ada ide bahwa sebaiknya tata pemerintahan daerah seluruh provinsi di Indonesia
dibuat seperti DKI Jakarta :
a) Otonomi di tingkat provinsi.
b) Hanya gubernur dan DPRD Provinsi yang dipilih dalam Pemilu dan Pilkada.
c) Tidak ada DPRD Kota/Kabupaten untuk penghematan anggaran nasional. (Sbg
contoh kasus; lebih kecil biaya untuk 100 anggota DPRD Provinsi Gorontalo
daripada biaya untuk 225 anggota DPRD Kab/Kota + 40 DPRD Provinsi). Biaya untuk
mereka bisa langsung untuk sektor riil yang dilaksanakan oleh masyarakat /
pengusaha lokal.
d) Walikota/Bupati ditunjuk oleh Mendagri
berdasarkan usul gubernur (mungkin modifikasinya ; kalau di jakarta walikota
adalah PNS, mungkin di provinsi lain boleh juga dari partai maupun kalangan
kampus yang mendukung gubernur). Dengan begitu maka hemat anggaran Pilkada dan
pemilu dan koordinasi pembangunan menjadi lebih baik.
e) Dengan demikian, maka kesejahteraan rakyat merupakan tanggungjawab gubernur
dan Deprov. Kalau pakai sistem yang sekarang ini, bupati/walikota tidak tunduk
kepada--dan sulit berada di bawah koordinasi-- gubernur. Jadinya, ketika
bertanya kepada bupati tentang kekurangan2 yang terjadi di masyarakat, bupati
akan menjawab, "Itu karena gubernur yang tidak perduli." Sebaliknya, ketika
pertanyaan yang sama diajukan ke gubernur, dia akan menjawab mirip, "Itu karena
bupatinya tidak perduli."
Pikiran-pikran di atas dapat dilontarkan sekarang melalui lembaga negara DPD /
DPR, walaupun realisasinya nanti 10-15 tahun yang akan datang.
Mohon masukan dari
sahabat-sahabatku semua.
Terimakasih atas perhatiannya.
Odu'olo,
Wassalam,
Elnino M. Husein Mohi
Akses email lebih cepat. Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke
Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini!
http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
