dulu ada kasus pakaya yang merasa lebih tinggi dari fm , karena dia merasa
tidak dibawah gubernur . dia ke depdagri mau melaporkan fm , nggak tahunya
disuruh nunggu berjam-jam , syukur ketemu fm , kalau nggak , tidak dikenal di
pusat . he he he
tot
-- On Tue, 3/23/10, Vicky Katili <vicky050...@yahoo.co.id> wrote:
From: Vicky Katili <vicky050...@yahoo.co.id>
Subject: Bls: [GM2020] Vivanews ; Gubernur Kini Berhak Pecat Bupati & Walikota
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Tuesday, March 23, 2010, 10:51 AM
jadi jalan terbaiknya.. . yang dipilih oleh rakyat adalah
Gubernur,,,sedangkan bupati dipilih oleh gubernur... selain hemat anggaran
pemilihan, kinerja pemerintahan berjalan baik.
Dari: Iqbal <kaizen...@yahoo. com>
Kepada: "gorontalomaju2020@ yahoogroups. com" <gorontalomaju2020@ yahoogroups.
com>
Terkirim: Sen, 22 Maret, 2010
21:57:25
Judul: Re: [GM2020] Vivanews ; Gubernur Kini Berhak Pecat Bupati & Walikota
Benar2 aneh.. Walikota/bupati dipilih oleh rakyat tapi bisa diberhentikan
oleh gubernur?? Indonesia = Demokrasi tambal sulam
Iqbal
On Mar 22, 2010, at 9:56 PM, "Funco Tanipu" <funcotanipu@ gmail.com> wrote:
Gubernur Kini Berhak Pecat Bupati & Walikota
Kewenangan gubernur ini diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2010.
Senin, 22 Maret 2010, 14:58 WIBUmi Kalsum
VIVAnews - Aturan pemerintahan yang baru memberikan kewenangan lebih pada
gubernur untuk memberhentikan walikota dan bupati. Kewenangan itu muncul
setelah PP Nomor 19 Tahun 2010 diterapkan.
"Sangat memungkinkan bila gubernur memberhentikan walikota atau bupati karena
sesuai dengan peraturan pemerintah yang segera diterapkan," kata Dirjen Otonomi
Daerah Kemendagri Sodjuangon Situmorang saat menghadiri rapat koordinasi kepala
daerah di Sumbar di Padang, Senin 22 Maret 2010.
Menurut Sodjuangon, aturan ini dilahirkan untuk memberikan kewenangan pada
gubernur untuk mengefisiensikan pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Sebelum
PP ini diterbitkan, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menegur bahkan
memberhentikan kepala daerah setingkat bupati dan walikota.
"Sanksi ini bisa dijatuhkan pada bupati dan walikota yang tidak loyal pada
Keppres maupun peraturan daerah (Perda)," kata Sodjuangon. PP Nomor 19 Tahun
2010 sebagai turunan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bisa
diterapkan gubernur mulai saat ini.
Ia mengatakan, gubernur tidak hanya memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
melanggar sumpah atau kinerja, gubernur juga berhak menjatuhkan teguran kepada
bupati dan walikota yang tidak menghadiri undangan gubernur tentang pekerjaan
atau kepemerintahan. Bahkan, untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah,
bupati dan walikota mesti mendapat restu dari gubernur.
Hal itu diatur dalam PP 19 Pasal 4 butir c yang menjelaskan gubernur memiliki
wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati atau walikota terkait
kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah dan janji. Sosialisasi
PP tersebut akan dievaluasi secara rutin selama dua kali setahun oleh
Kemendagri.
Dengan ditetapkannya PP tersebut, gubernur bertindak sebagai perpanjangan
tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan Bab II Pasal 3. Sesuai dengan aturan
tersebut seorang gubernur dilantik langsung oleh Presiden dan jika berhalangan
akan diwakili Mendagri.
"Peraturan ini menjamin tidak akan mengurangi wewenang atau otonomi pemerintah
kabupaten dan kota, namun hanya menambah kewenangan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat," ujar Sadjuagon.
Laporan: Eri Naldi | Padang
Terima Kasih
Funco Tanipu
Kenapa BBM mesti naik? Apakah tidak ada solusi selain itu?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!
